NERACA

Makassar - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) menargetkan total aset sebelum melaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada 2017 yakni sekitar Rp10 triliun.

"Kita target aset PNM sebelum IPO 2017 itu sekitar Rp10 triliun dan sekarang hanpir dari setengah aset sudah tercapai," ujar Direktur Bisnis Mikro II PNM, Carolina Dina Rusdiana, di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (13/9) pekan lalu.

Dia mengatakan, sebelum IPO 2017, PNM masih sangat membutuhkan bantuan dana segar dari pemerintah untuk membantu masyarakat khususnya para pengusaha mikro.

Bantuan dana yang diharapkan dari pemerintah sesuai yang dijanjikan sekitar 14 tahun silam atau pada 1999 silam di masa pemerintahan BJ Habibie, yakni Rp1,2 triliun, namun yang terealisasi hanya Rp300 miliar.

Modal dana Rp300 miliar sendiri telah dikelola dengan baik hingga akhirnya meningkat dari tahun ke tahun yang sekarang telah mencapai angka di atas Rp4 triliun lebih.

"Kami berharap pada pemerintah agar ada bantuan modal demi mengejar target ini. Target kami itu sekitar Rp10 triliun dan sekarang total aset itu sudah sekitar Rp49 triliun," katanya.

Anggota Komisi XI DPR-RI, Timo Pangerang mendukung upaya PT Permodalan Nasional Madani dalam meningkatkan nilai aset yang dimilikinya demi kemandirian perusahaan serta menambah kontribusi terhadap masyarakat.

"Kami di Komisi XI yang melakukan pengawasan menilai jika PNM yang diberikan modal sebesar Rp300 miliar mampu mengembangkan nilai assetnya sampai Rp4,9 triliun dan ini tentunya sangat membanggakan karena dinilai berhasil," jelas Anggota Komisi IX, Timo Pangerang.

Dia mengatakan, 14 tahun perjalanan PNM, dengan modal yang dijanjikan pemerintah di zaman pemerintahan Baharuddin Jusuf Habibie itu sebesar Rp1,2 triliun, tetapi dalam perjalanannya pemerintah menyalurkannya dengan cara bertahap.

Pemerintah saat itu hanya menyalurkan Rp300 miliar dan dengan modal seperempat dari Rp1,2 triliun, mampu mengolahnya dengan baik dan meningkatkan asset hingga Rp4,9 triliun.

Kendati dinilainya cukup berhasil dalam mengelola keuangannya itu dan dengan pemaparan visi dan misi dari PNM itu sendiri, Komisi XI DPR-RI menyetujui dan mendukung penambahan modal tersebut.

"Target dari PNM itu sendiri adalah menuju aset Rp10 triliun dan ini pastinya akan kita dukung. Kalau pemerintah tidak mendukungnya, maka tentunya PNM akan melakukan berbagai cara agar mendapatkan permodalan itu salah satunya dengan meminjam melalui perbankan," katanya.

Legislator Partai Demokrat asal Sulawesi Selatan itu menyebutkan, penambahan struktur permodalan bagi PNM diupayakan untuk mempersempit kesenjangan antara usaha mikro, kecil dan menengah.

"Ada kesenjangan. Itu mengapa PNM perlu diinjeksi modal. Bahkan di kecamatan agar mampu mengcover (industri mikro kecil) di setiap daerah. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ada ketimpangan, kendati Sulsel sudah cukup berhasil," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mengatakan, keberadaan PT Permodalan Nasional Madani bukan untuk bersaing dengan perbankan, melainkan untuk membatasi akses tengkulak dan rentenir menjangkau masyarakat.

"PNM agak menerobos prinsip-prinsip agunan, feasibility ini. Bahkan mereka masuk ke pelatihan-pelatihan. Jadi mereka punya lokasi untuk pelatihan kepada calon usahawan UMKM," ungkap Harry.

Keberadaan tengkulak dan praktik ijon juga rentenir, lanjutnya, akan semakin menjamur apabila lembaga keuangan formal belum menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.

"Financial inclusion itu harus. Tapi tengkulak, rentenir dan sebagainya itu wilayah yang sama sekali tidak tertangani dan di luar institusi keuangan. Mereka (PNM) berhadapan dengan tengkulak," tutup Harry. [mohar]