Jakarta – Kalangan pengamat mengingatkan pemerintahan baru  perlu mengembangkan pola pembangunan yang berbasis pengetahuan melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk mengejar ketinggalannya terkait dengan kualitas pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman persaingan ketat jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

NERACA

Dalam laporan terbarunya, Bank Pembangunan Asia (ADB) mengingatkan Indonesia, bahwa lompatan kualitas perekonomian di masa mendatang sangat tergantung pertumbuhan sektor bisnis berbasis pengetahuan.

Menurut Wakil Presiden Bidang Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan ADB Bindu Lohani, penguatan sumber daya manusia harus secepatnya diatasi oleh pemerintah.

"Membangun sektor berbasis pengetahuan cukup krusial untuk melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan memperkuat posisi Indonesia di ASEAN selepas 2015," ujarnya dalam laporannya akhir pekan lalu. 

ADB menyatakan, selain penguatan institusi pendidikan, prasyarat mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan adalah perbaikan infrastruktur, mengurangi hambatan bisnis, serta menggelontorkan lebih banyak dana untuk penelitian.

Semua isu tersebut, perlu diatasi Indonesia sekaligus, bersama masalah rendahnya pendidikan mayoritas buruh juga menjadi masalah akut yang membuat daya saing Tanah Air relatif rendah jelang diberlakukannya MEA 2015.

Menurut guru besar ekonomi UGM Prof  Sri Adiningsih, daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih kalah dibandingkan negara tetangganya. "Menurut data, 50% pekerja di Indonesia hanya lulusan Sekolah Dasar, 90% pekerja tidak pernah ikut pelatihan. Data dari Human Development Index (HDI) kita kalah dari Malaysia, Singapura bahkan dari Filipina. Sudah pasti pekerja pekerja asing ini akan membanjiri Indonesia," ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu. .

Lebih lanjut lagi Sri mengatakan, sektor ketenagakerjaan kita dari segi kemampuan dan bahasa kita sangat lemah, negara kita tidak mempersiapkan itu semua.  Untuk itu, dari pada tidak ada perbaikan sama sekali,  pemerintah harus memberikan pelatihan dan sertifikasi para pekerja di dalam negeri. "Pemerintah terlalu terlena, dari dahulu kita terus menerus  mengirim TKI dan TKW keberbagai negara tanpa dibekali dengan kemampuan dan yang lebih aneh lagi pemerintah bangga  dengan itu," papar Sri.

Menurut dia,  pada 2015 nanti, ribuan tenaga kerja dari Filipina akan masuk dan menyerbu pasar kerja di tanah air. Khususnya untuk level tenaga kerja di kelas menengah, masuknya ribuan tenaga kerja asal Filipina ke Indonesia tentunya harus diwaspadai. Kondisi tersebut, sudah terjadi di Singapura dan Dubai.

Di kedua negara tersebut, tenaga kerja asal Filipina, telah mendominasi dunia kerja kelas menengah. Bahkan, mereka sudah banyak yang mulai bekerja di Australia. "Tenaga kerja asal Filipina itu bahasa Inggrisnya lebih bagus dari kita. Biaya upahnya pun relatif lebih murah," ujarnya.

Menurut Sri, tenaga kerja asal Filipina memang bisa menjadi ancaman bagi para tenaga kerja dalam negeri. Apalagi, selama ini mereka pun telah mengisi dunia kerja yang ada di mal-mal besar yang ada di dunia. Khususnya di Singapura, Dubai, dan Australia. "Kami berharap,  masyarakat dan semua pihak dapat lebih bersiap menghadapi itu, sehingga nantinya tidak kalah bersaing," tukas Sri.

Maka dari itu, ia berharap pemerintah mendatang bisa menyelesaikan masalah SDM yang kurang berdaya saing, terlebih penduduk Indonesia diperkirakan akan melonjak. "Kualitas pendidikan harus dibenahi," tambahnya.

Pengamat ekonomi LIPI Latief Adam mengatakan, memang masyarakat berbasis pengetahuan menjadi persyaratan untuk membangun ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge based economy (KBE). Dimana KBE berpijak pada tesis dasar yakni ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan kunci dalam proses produksi sekaligus menjadi faktor penggerak pembangunan ekonomi.

"Kualitas pendidikan sangat menentukan daya saing Indonesia. Terlebih lagi, dalam waktu yang tidak lama lagi, Indonesia akan menghadapi pasar bebas Asean 2015. Tantangan ke depan daya saing diukur dari konteks ketenagakerjaan. Kualitas tenaga kerja Indonesia masih rendah. Struktur pasar tenaga kerja di Tanah Air masih didominasi oleh pekerja lulusan Sekolah Dasar (SD)," kata dia.

Menurut dia, jika tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dalam membangun ekonomi berbasis pengetahuan maka dapat memperlemah daya saing Indonesia dalam menghadapi MEA 2015. Oleh karenanya, salah satu aspek penting yang perlu disiapkan dengan cepat bangsa ini adalah SDM yang kompeten. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa.

"Para tenaga kerja dari negara MEA yang memiliki kompetensi kerja yang lebih tinggi, tentunya akan memiliki kesempatan lebih luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di dalam MEA. Dengan demikian, kita harus berusaha dengan sunguh-sunguh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN," ujarnya.

Dia menambahkan meningkatkan kualitas SDM harus diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk menopang kegiatan ekonomi agar lebih kompetitif. Pemenuhan SDM yang berkualitas dan unggul karena menguasai iptek, akan berpengaruh terhadap struktur industri di masa depan.

"Dan apabila sasaran di atas bisa dipenuhi, akan semakin kuat basis industri yang sedang dibangun dan dikembangkan di Indonesia, yang pada gilirannya akan mendorong transformasi struktur ekonomi secara lebih cepat," lanjut dia.

Pengamat ekonomi FEUI Telisa Aulia Falianty mengatakan, soal SDM secara kuantitas berusia muda sangat banyak, tapi secara kualitas masih minim. Inilah problematika yang harus di hadapi oleh pemerintah baru guna mengejar ketertinggalan jelang MEA 2015 dan padar global di tahun mendatang. "SDM Indonesia jumlahnya banyak, tapi secara kuantitas rendah, masih kalah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, ataupun Filipina," katanya.

Padahal alokasi anggaran untuk pendidikan 20% dari APBN negara, tapi alokasi anggaran itu lebih banyak disalurkan ke gaji guru dan yang lain. Sehingga dampak yang dihasilkan terhadap kualitas SDM nasional minim. "Alokasinya lebih banyak lari pada gaji guru dan karyawan lingkup pendidikan bukan pada siswa, sehingga anggran besar tapi efeknya tidak ada," ujarnya.

Selain itu juga, lanjut Telisa lagi, menyambut pasar bebas MEA 2015 pemerintah punya program kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) secara program bagus, jika memang direalisasikan benar pasti efeknya bagus meski tidak bisa langsung signifikan. "Bicara pendidikan tidak ada yang instan, memang harus terus ada pengawalan dan pengawasan yang intens dari pemerintah. Selama ini program yang digulirkan tidak ada yang jelek, hanya saja biasanya lemah pada implementasi, pengawasan, dan keberlanjutan. Oleh karenanya harapannya pemerintah baru bisa mengatasi itu," ujarnya lagi.

Karena itu, ke depan semua negara tidak lagi mengandalkan sumber daya alam (SDA), tapi bagaimana SDM negaranya berkualitas. Banyak negara yang SDA minim, tapi ditopang SDM yang berkualitas jauh lebih maju dari Indonesia. Disini Indonesia masih punya SDA yang potensial,  harapannya bisa diisi oleh SDM yang berkualitas sehingga pengelolaan alamnya bisa lebih baik dan menghasilkan guna perbaikan ekonomi negara.

 "Indonesia negara kaya akan potensi alam, jika diisi oleh SDM berkualitas pasti ekonomi negaranya lebih baik. Makanya PR utama pemerintah baru adalah peningkatan kualitas SDM menjadi kunci pembangunan negara di masa mendatang. Jika tidak SDA alam nasional akan terus habis, dan negara lain yang menikmatinya," tegasnya. bari/agus/mohar