Indonesia Kehilangan Rp1.000 Trilliun/Tahun

NERACA

Jakarta - Deputi tim transisiJokowi-JK,Hasto Kristiantomenyebut hingga saat ini pendapatan pajak negara masih belum maksimal. Bahkan potensi pajak yang hilang, jika dikalkulasi semua mencapai Rp 1.000 triliun per tahun.

Angka Rp 1.000 triliun tersebut di dapat dari kalkulasi wajib pajak yang tidak membayar serta dari pajak yang dikorupsi oleh pegawai pajak. Jika ini bisa dimaksimalkan, APBN Indonesia akan aman dari goncangan. "Ketika kami tanya dirjen pajak, dia menjawab dengan data kalau kekurangan orang," kata Hasto, di Jakarta, Jumat (12/9) pekan lalu.

Hasto menilai berakar masalah minimnya pendapatan pajak, dari badan perpajakan sendiri. Sistem di pajak sering berganti. Ketika ganti dirjen maka sistem juga diganti dan ini dinilai tidak efisien. Selain itu, pegawai perpajakan juga tidak maksimal mengejar para wajib pajak.

"Potensi pajak perorangan kita ada 60 juta orang terdaftar, dari angka itu cuma 25 juta orang punya NPWP. Dari 25 juta tersebut hanya 8,5 juta yang aktif. Itu cuma PNS saja. Swastanya, sektor pertambangan dan lain lain?" tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam perpajakan banyak aturan kontradiktif yang membuat perpajakan tidak maksimal. Sebagai contoh aturan perpajakan apartemen mewah yang hanya dikenakan dengan luasan 100 meter persegi. Padahal menurut Hasto semua apartemen tergolong mewah.

"Itu alasan di kementerian keuangan tidak adil. Memperbaiki ini kita Jokowi sudah menemukan gagasan. Kami menemukan kebijakan perpajakan yang efektif salah satunya sistem online dan keberanian pemimpin."

Dia menegaskan, pemerintahan mendatang bakal mengintegrasikan layanan perpajakan. "Penelitian kita integrasi 3 layanan pajak saja sudah meningkatkan pendapatan Rp 300 triliun. Itu pajak di Medan, Surabaya dan Jakarta," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, A. Fuad Rahmany membantah adanya kebocoran pajak. “Tidak ada kebocoran pajak yang masuk ke Kas Negara. Penyelewengan pajak hanya terjadi jika ada kerjasama antara oknum petugas pajak dengan oknum masyarakat pembayar pajak. Tidak mungkin penyelewengan pajak dilakukan oleh oknum petugas sendiri tanpa ada kerjasama dengan oknum masyarakat pembayar pajak,” katanya.

Terkait masalah penerimaan pajak, Dirjen Pajak menyampaikan bahwa target penerimaan pajak untuk 2011 adalah Rp. 878,7 triliun atau sekitar 75,4 persen dari total APBN-P 2011. Untuk tahun 2012, pemerintah dan DPR memberi amanah kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat mengamankan penerimaan pajak sebesar Rp. 1,019 triliun., tahun 2013 Rp 1.148,4 triliun, dan 2014 sekitar Rp1.200 triliun. [agus]

BERITA TERKAIT

Industri Tekstil Indonesia Bidik Ekspor Senilai US$14 Miliar - Sepanjang 2018

NERACA Jakarta – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa dari ekspor…

Mantan Ketua MK - Hukum di Indonesia Amburadul

Mahfud MD Mantan Ketua MK Hukum di Indonesia Amburadul Makassar - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kembali menegaskan…

Taiwan Pamerkan Produk Unggulannya di Indonesia - Taiwan Excellence Day

      NERACA   Jakarta – Taiwan External and Trade Development Council (Taitra) menyelenggarakan Taiwan Excellence Day atau pameran…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kampanye Negatif Masih Jadi Tantangan Energi Terbarukan

  NERACA   Tangerang - Kampanye negatif berkait isu lingkungan masih menjadi tantangan utama pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru…

WTP Pemda Punya Korelasi Kinerja Pembangunan

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)…

Taiwan Pamerkan Produk Unggulannya di Indonesia - Taiwan Excellence Day

      NERACA   Jakarta – Taiwan External and Trade Development Council (Taitra) menyelenggarakan Taiwan Excellence Day atau pameran…