Indonesia Kehilangan Rp1.000 Trilliun/Tahun

NERACA

Jakarta - Deputi tim transisiJokowi-JK,Hasto Kristiantomenyebut hingga saat ini pendapatan pajak negara masih belum maksimal. Bahkan potensi pajak yang hilang, jika dikalkulasi semua mencapai Rp 1.000 triliun per tahun.

Angka Rp 1.000 triliun tersebut di dapat dari kalkulasi wajib pajak yang tidak membayar serta dari pajak yang dikorupsi oleh pegawai pajak. Jika ini bisa dimaksimalkan, APBN Indonesia akan aman dari goncangan. "Ketika kami tanya dirjen pajak, dia menjawab dengan data kalau kekurangan orang," kata Hasto, di Jakarta, Jumat (12/9) pekan lalu.

Hasto menilai berakar masalah minimnya pendapatan pajak, dari badan perpajakan sendiri. Sistem di pajak sering berganti. Ketika ganti dirjen maka sistem juga diganti dan ini dinilai tidak efisien. Selain itu, pegawai perpajakan juga tidak maksimal mengejar para wajib pajak.

"Potensi pajak perorangan kita ada 60 juta orang terdaftar, dari angka itu cuma 25 juta orang punya NPWP. Dari 25 juta tersebut hanya 8,5 juta yang aktif. Itu cuma PNS saja. Swastanya, sektor pertambangan dan lain lain?" tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam perpajakan banyak aturan kontradiktif yang membuat perpajakan tidak maksimal. Sebagai contoh aturan perpajakan apartemen mewah yang hanya dikenakan dengan luasan 100 meter persegi. Padahal menurut Hasto semua apartemen tergolong mewah.

"Itu alasan di kementerian keuangan tidak adil. Memperbaiki ini kita Jokowi sudah menemukan gagasan. Kami menemukan kebijakan perpajakan yang efektif salah satunya sistem online dan keberanian pemimpin."

Dia menegaskan, pemerintahan mendatang bakal mengintegrasikan layanan perpajakan. "Penelitian kita integrasi 3 layanan pajak saja sudah meningkatkan pendapatan Rp 300 triliun. Itu pajak di Medan, Surabaya dan Jakarta," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, A. Fuad Rahmany membantah adanya kebocoran pajak. “Tidak ada kebocoran pajak yang masuk ke Kas Negara. Penyelewengan pajak hanya terjadi jika ada kerjasama antara oknum petugas pajak dengan oknum masyarakat pembayar pajak. Tidak mungkin penyelewengan pajak dilakukan oleh oknum petugas sendiri tanpa ada kerjasama dengan oknum masyarakat pembayar pajak,” katanya.

Terkait masalah penerimaan pajak, Dirjen Pajak menyampaikan bahwa target penerimaan pajak untuk 2011 adalah Rp. 878,7 triliun atau sekitar 75,4 persen dari total APBN-P 2011. Untuk tahun 2012, pemerintah dan DPR memberi amanah kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat mengamankan penerimaan pajak sebesar Rp. 1,019 triliun., tahun 2013 Rp 1.148,4 triliun, dan 2014 sekitar Rp1.200 triliun. [agus]

BERITA TERKAIT

Ini Dia Vendor Smartphone Yang Bakal Produksi Ponse 5 G - Tahun Depan

Pabrikan Snapdragon, Qualcomm mengumumkan keikutsertaannya dalam teknologi jaringan 5G. Chipset Snapdragon X50 menjadi kapal bagi Qualcomm dalam meramaikan teknologi konektivitas…

Umur 40 Tahun, Lebih Berisiko Kena Kanker Paru

Belum lama ini awak media dikejutkan dengan kabar bahwa Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),…

YPA-MDR Fokuskan Prestasi Akademik Tahun 2018 - Tingkatkan Mutu Pendidikan Prasejahtera

Sebagai bentuk komitmen tingkatkan mutu di daerah prasejahtera, PT. Astra International Tbk melalui Yayasan Pendidikan Astra – Michael D. Ruslim…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Berantas Pungli, Pelindo I Luncurkan E-Berthing

  NERACA Riau - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan Launching E-berthing di Pelabuhan Sri Bintan Pura,…

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

Proyek Irigasi di 2018 Bertambah 2.000

  NERACA Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah proyek irigasi nasional pada 2018 tercatat…