Indonesia Kehilangan Rp1.000 Trilliun/Tahun

NERACA

Jakarta - Deputi tim transisiJokowi-JK,Hasto Kristiantomenyebut hingga saat ini pendapatan pajak negara masih belum maksimal. Bahkan potensi pajak yang hilang, jika dikalkulasi semua mencapai Rp 1.000 triliun per tahun.

Angka Rp 1.000 triliun tersebut di dapat dari kalkulasi wajib pajak yang tidak membayar serta dari pajak yang dikorupsi oleh pegawai pajak. Jika ini bisa dimaksimalkan, APBN Indonesia akan aman dari goncangan. "Ketika kami tanya dirjen pajak, dia menjawab dengan data kalau kekurangan orang," kata Hasto, di Jakarta, Jumat (12/9) pekan lalu.

Hasto menilai berakar masalah minimnya pendapatan pajak, dari badan perpajakan sendiri. Sistem di pajak sering berganti. Ketika ganti dirjen maka sistem juga diganti dan ini dinilai tidak efisien. Selain itu, pegawai perpajakan juga tidak maksimal mengejar para wajib pajak.

"Potensi pajak perorangan kita ada 60 juta orang terdaftar, dari angka itu cuma 25 juta orang punya NPWP. Dari 25 juta tersebut hanya 8,5 juta yang aktif. Itu cuma PNS saja. Swastanya, sektor pertambangan dan lain lain?" tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam perpajakan banyak aturan kontradiktif yang membuat perpajakan tidak maksimal. Sebagai contoh aturan perpajakan apartemen mewah yang hanya dikenakan dengan luasan 100 meter persegi. Padahal menurut Hasto semua apartemen tergolong mewah.

"Itu alasan di kementerian keuangan tidak adil. Memperbaiki ini kita Jokowi sudah menemukan gagasan. Kami menemukan kebijakan perpajakan yang efektif salah satunya sistem online dan keberanian pemimpin."

Dia menegaskan, pemerintahan mendatang bakal mengintegrasikan layanan perpajakan. "Penelitian kita integrasi 3 layanan pajak saja sudah meningkatkan pendapatan Rp 300 triliun. Itu pajak di Medan, Surabaya dan Jakarta," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, A. Fuad Rahmany membantah adanya kebocoran pajak. “Tidak ada kebocoran pajak yang masuk ke Kas Negara. Penyelewengan pajak hanya terjadi jika ada kerjasama antara oknum petugas pajak dengan oknum masyarakat pembayar pajak. Tidak mungkin penyelewengan pajak dilakukan oleh oknum petugas sendiri tanpa ada kerjasama dengan oknum masyarakat pembayar pajak,” katanya.

Terkait masalah penerimaan pajak, Dirjen Pajak menyampaikan bahwa target penerimaan pajak untuk 2011 adalah Rp. 878,7 triliun atau sekitar 75,4 persen dari total APBN-P 2011. Untuk tahun 2012, pemerintah dan DPR memberi amanah kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat mengamankan penerimaan pajak sebesar Rp. 1,019 triliun., tahun 2013 Rp 1.148,4 triliun, dan 2014 sekitar Rp1.200 triliun. [agus]

BERITA TERKAIT

Ekspor Mobil CBU Ditargetkan Sebesar 400.000 Unit

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor mobil CBU mencapai 400.000 unit pada tahun ini, atau naik 51,2% secara tahunan.…

Optimisme di Tahun Politik - Mandiri Investasi Bidik AUM Tumbuh 10%

NERACA Jakarta – Di tengah khawatiran pasar global soal perang dagang antara Amerika dan China bakal berdampak terhadap negara berkembang,…

Perekonomian Indonesia Tumbuh di Tengah Krisis Ekonomi Global

  Oleh: Rizal Arifin, Pemerhati Ekonomi Pembangunan   Kritik oposisi terhadap Pemerintah terkait target pertumbuhan ekonomi dibawah 6 persen mejadi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…