Pemerintah akan Evaluasi UU Pembebasan Lahan

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum akan mengevaluasi undang-undang pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Dalam prosesnya, akan dilihat pula proyek-proyek yang pembebasan lahannya mencapai 75%."Jadi dari evaluasi kami terdapat proyek-proyek yang pembebasan lahannya sudah 75% dan diperkirakan sampai akhir tahun belum selesai," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto di Jakarta, Jumat (12/9) pekan lalu.

Dia menjelaskan, dalam UU No 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, proyek-proyek pengadaan lahan melewati 31 Desember 2014, harus menggunakan payung hukum itu. Selama ini, banyak proyek yang pembebasan lahannya masih menggunakan UU lama atau belum menggunakan UU nomor 2/2012.

Djoko menuturkan, pemerintah sepakat merevisi bahwa proyek yang pembebasan lahannya sudah 75% diberikan kelonggaran waktu untuk penyelesaiannya."Untuk menghindari itu Perpres 71 direvisi, agar pembebasan lahan yang selesai 75%. Kalau 31 Desember 2014 belum selesai diperpanjang sampai 31 Desember 2015," jelasnya.

Mengingat, sambung Djoko, selama ini tidak ada kendala berarti dalam pembangunan infrastruktur nasional, kecuali pembebasan tanah."Saya kira kalian sudah tahu, kalau infrastruktur kan masalah tanah saja. Sudah itu saja," ucapnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengakui masih ada permasalahan utama yang dapat menghambat perkembangan pembangunan proyek-proyek (infrastruktur) nasional. "lahan memang masih menjadi problem utama dalam pembangunan infrastruktur nasional,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Chairul, pihaknya mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan dalam upaya mempercepat eksekusi dan pembebasan lahan. Karena pembebasan lahan bukan wewenang pemerintah pusat, maka pemerintah daerah yang harus menindak hal ini.

"Pemerintah daerah harus jadi ujung tombak. Di pemerintah pusat juga ada masalah lambatnya proses perijinan. Kami akan koordinasi kepada kementerian-kementerian agar semua menjadi satu kesatuan membangun Indonesia," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan proyek-proyek infrastruktur seperti MP3EI bukanlah proyek yang dapat selesai dalam waktu singkat. Layaknya proyek-proyek infrastruktur lainnya, proyek MP3EI baru akan dirasakan pada tahun-tahun ke depan. "MP3EI bukan resep yang manjur. Ini proses panjang, hasilnya baru akan dirasakan tahun-tahun berikutnya. Ada proses, dan proses ini harus dilanjutkan," tegasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Pahami Utang Pemerintah Secara Bijak

Oleh: Achmad Budi Setyawan, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, Kemenkeu *)   Akhir-akhir ini seringkali masyarakat disajikan perdebatan publik masalah…

Pemerintah Terus Pacu Industri Pengolahan Kopi

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyambut baik adanya upaya industri makanan dan minuman di Indonesia yang terus meningkatkan…

Menkumham: Pemerintah Terus Tingkatkan Akses Keadilan Bagi Semua

Menkumham: Pemerintah Terus Tingkatkan Akses Keadilan Bagi Semua NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Benny Tatung Minta Kades Baru Mampu Tingkatkan Perekonomian Desa

  NERACA   Oku Timur - Sebanyak 39 Kepala Desa dari 48 Desa yang telah melakukan pemilihan beberapa waktu lalu…

Astrindo Refinancing Pinjaman Credit Suisse

    NERACA   Jakarta - Pada penghujung tahun 2018, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (Astrindo) berhasil mendapatkan dana US…

Pembangunan Perkebunan Kebijakan Jangka Panjang

      NERACA   Jakarta - Pembangunan perkebunan tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek, namun perlu kebijakan jangka panjang…