Pemerintah akan Evaluasi UU Pembebasan Lahan

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum akan mengevaluasi undang-undang pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Dalam prosesnya, akan dilihat pula proyek-proyek yang pembebasan lahannya mencapai 75%."Jadi dari evaluasi kami terdapat proyek-proyek yang pembebasan lahannya sudah 75% dan diperkirakan sampai akhir tahun belum selesai," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto di Jakarta, Jumat (12/9) pekan lalu.

Dia menjelaskan, dalam UU No 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, proyek-proyek pengadaan lahan melewati 31 Desember 2014, harus menggunakan payung hukum itu. Selama ini, banyak proyek yang pembebasan lahannya masih menggunakan UU lama atau belum menggunakan UU nomor 2/2012.

Djoko menuturkan, pemerintah sepakat merevisi bahwa proyek yang pembebasan lahannya sudah 75% diberikan kelonggaran waktu untuk penyelesaiannya."Untuk menghindari itu Perpres 71 direvisi, agar pembebasan lahan yang selesai 75%. Kalau 31 Desember 2014 belum selesai diperpanjang sampai 31 Desember 2015," jelasnya.

Mengingat, sambung Djoko, selama ini tidak ada kendala berarti dalam pembangunan infrastruktur nasional, kecuali pembebasan tanah."Saya kira kalian sudah tahu, kalau infrastruktur kan masalah tanah saja. Sudah itu saja," ucapnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengakui masih ada permasalahan utama yang dapat menghambat perkembangan pembangunan proyek-proyek (infrastruktur) nasional. "lahan memang masih menjadi problem utama dalam pembangunan infrastruktur nasional,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Chairul, pihaknya mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan dalam upaya mempercepat eksekusi dan pembebasan lahan. Karena pembebasan lahan bukan wewenang pemerintah pusat, maka pemerintah daerah yang harus menindak hal ini.

"Pemerintah daerah harus jadi ujung tombak. Di pemerintah pusat juga ada masalah lambatnya proses perijinan. Kami akan koordinasi kepada kementerian-kementerian agar semua menjadi satu kesatuan membangun Indonesia," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan proyek-proyek infrastruktur seperti MP3EI bukanlah proyek yang dapat selesai dalam waktu singkat. Layaknya proyek-proyek infrastruktur lainnya, proyek MP3EI baru akan dirasakan pada tahun-tahun ke depan. "MP3EI bukan resep yang manjur. Ini proses panjang, hasilnya baru akan dirasakan tahun-tahun berikutnya. Ada proses, dan proses ini harus dilanjutkan," tegasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Atasi Tumpang Tindih Lahan, Kementerian dan Pemda Perlu Kerjasama

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) dapat bekerja…

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, pemerintah telah menyiapkan…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII : Skema KPBU Mulai Banyak Diminati Investor - Resmikan SPAM Semarang Barat

        NERACA   Semarang - Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)…

Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati…

Gandeng BUMDes, Pertamina Bangun 77 Ribu SPBU Mini

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan membangun 77.000 SPBU mini di seluruh pelosok daerah di Indonesia…