Wapres: PDB Bukan Tolak Ukur Kemajuan Bangsa

NERACA

Jakarta - Produk domestik bruto (PDB) tidak dapat dijadikan indikator mengukur kemajuan dan kemampuan produksi suatu bangsa. Dari kacamata Wakil Presiden (Wapres) Boediono, PDB hanya mengukur nilai pasar, tepatnya nilai tambah yang dihitung pada harga pasar dari kegiatan ekonomi dalam kurun waktu satu tahun.

"PDB hanya mengukur exchange value dari barang dan jasa yang dihasilkan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan PDB atau ekonomi tidak mengukur peningkatan produktif bangsa yang diartikan seperti yang saya sebutkan tadi sebagai kemampuan total bangsa itu untuk maju menjadi bangsa modern," katanya saat memberikan kuliah umum di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (13/9) pekan lalu.

Boediono mengatakan, salah kaprah jika kebijakan hanya fokus pada upaya meningkatkan PDB atau pertumbuhan ekonomi. PDB naik karena produksi barang dan jasa meningkat. Kenaikan PDB tidak selalu mencerminkan peningkatan kemampuan produktif negara itu.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menambahkan, kenaikan PDB juga tidak mencerminkan kemampuan produksi lebih besar jika barang dan jasa yang dihasilkan hanya laku di pasar lantaran harga murah karena diproduksi dengan upah murah. Lebih parah jika naiknya PDB berasal dari penjualan kekayaan alam secara mentah tanpa proses hilirisasi.

"Yaitu kekayaan alamnya tanpa upaya untuk meningkatkan nilai tambahnya," kata Boediono.

Dalam pandangannya, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan produksi jika bersumber pada peningkatan produktivitas, bukan sekadar kenaikan volume produksi. Boediono menekankan perbedaan, antara produksi dan produktivitas.

"Kemampuan produksi hanya meningkat melalui peningkatan produktivitas. Jadi strategi yang benar bagaimana secara sistematis kita meningkatkan produktivitas bangsa sehingga akhirnya dapat setara bangsa yang maju," jelasnya.

Boediono menjelaskan, ada dua sumber peningkatan produktivitas, pertama adalah kreativitas manusia dan fiskal kapital atau barang-barang fisik, termasuk contohnya infrastruktur, mesin-mesin, sarana-saran produksi lainnya.

Seperti diketahui, antara tahun 1965 sampai 1997 perekonomian Indonesia tumbuh dengan persentase rata-rata per tahunnya 7 persen. Dengan pencapaian ini Indonesia tidak lagi berada di tingkatan “negara-negara berpendapatan rendah” melainkan masuk ke tingkatan “negara-negara berpendapatan menengah”.

Meskipun demikian,Krisis Keuangan Asia yang terjadi di akhir tahun 1990an telah memberikan efek negatif bagi perekenomian nasional, akibatnya produk domestik bruto (PDB) Indonesia turun 13.6 persen di tahun 1998 dan naik sedikit di tahun 1999 sebanyak 0.3 persen. Antara tahun 2000 sampai 2004 perekenomian mulai memulih dengan rata-rata pertumbuhan PDB sebanyak 4.6 persen per tahun.

Setelah itu PDB Indonesia meningkat dengan nilai rata- rata per tahun sekitar enam persen, kecuali tahun 2009 dan 2013, ketika gejolak krisis keuangan global dan ketidakpastian terjadi. Meski masih cukup mengagumkan, PDB Indonesia turun ke nilai 4.6 persen dan 5.8 persen pada kedua tahun tersebut. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…