NERACA

Jakarta - Bank Indonesia menyatakan waktu paling tepat menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah Oktober-Desember 2014. Adapun, jangan sampai keputusan pemerintah berlarut-larut sampai lewat Februari 2015. Sebab, di momen tersebut, penaikan harga energi akan berdampak amat parah pada perekonomian nasional.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengingatkan, bahwa jelang triwulan II tahun depan, bank sentral Amerika Serikat (The Fed) bisa saja mulai menaikkan suku bunga. Aliran modal ke Indonesia bisa seret, bila investor menilai pemerintah tidak serius mengatasi isu subsidi BBM yang menggerus neraca perdagangan.

"Kalau bisa jangan sampai lewat Februari. Kita berlomba dengan waktu, terutama kenaikan Fed Fund Rate. Sebaiknya sebelum Fed Fund naik kita sudah melakukan reformasi struktural," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Patokan waktu itu bukan formulasi yang baku. Bank sentral menilai, kalau memang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendak menaikkan harga premium dan solar subsidi, justru dampaknya bagus buat perekonomian. "Semakin cepat semakin baik," kata Mirza.

Perhitungan BI menunjukkan penaikan harga Rp 1.000 per liter, tetap harus diikuti kenaikan kembali Rp 2.000 per liter di tahun berikutnya. Ini agar defisit transaksi berjalan makin ciut, sehingga minat investor asing menanamkan modal di portofolio tetap tinggi.

Bahkan, kalau Presiden Terpilih Joko Widodo berani ambil risiko, Mirza menyarankan penaikan harga BBM jangan tanggung. Supaya perbaikan neraca dagang dan transaksi berjalan RI pun lebih signifikan.

"Kalau naik Rp 1.000 nanti 2015 perlu dinaikkan lagi Rp 2.000. Ya lebih baik langsung dinaikkan sekali Rp 3.000 per liter," urainya.

Seandainya opsi penaikan Rp 3.000 per liter diambil, BI menjamin pemerintah tidak akan dihantam inflasi terlalu besar. Kenaikan indeks harga konsumen di kisaran 2,5 persen hingga 3 persen per tahun. Dengan asumsi makro 4,4 persen pada RAPBN 2015, maka penaikan harga BBM paling ekstrem akan membuat inflasi tahun depan berada di level 7,4 persen.

Pada kesempatan sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tugas berat yang bakal dipikul pemerintahannya adalah subsidi yang sangat besar, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM). Itu sebabnya, dia siap mengerek harga BBM bersubsidi. Ia menyatakan juga untuk siap untuk dinilai tak populis di mata rakyat lantaran menaikkan harga BBM demi menyehatkan fiskal negara. "Saya siap mengambil pahitnya, mau kotor-kotoran, dan tidak populer sekarang, asalkan selanjutnya Indonesia menjadi lebih baik,"  katanya.

Sedangkan menurut David Sumual, ekonom Bank Central Asia, merestrukturisasi RAPBN 2015 memang menjadi pekerjaan rumah (PR) utama pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, RAPBN 2015 bentukan pemerintahan SBY kurang marketable sehingga perlu restrukturisasi APBN, khususnya dari sisi belanja dan pendapatan negara. "Pembenahan birokrasi, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, perlu dioptimalkan," ujarnya.

Enny Sri Hartati, ekonom dari Indef, menimpali bahwa PR lain yang mendesak bagi Jokowi-JK adalah memperbaiki kondisi fiskal yang sudah rusak. Saat ini, utang pemerintah semakin menggunung lantaran pendapatan negara tidak mampu memenuhi semua biaya belanja pemerintah. Hasilnya, lebih besar pasak daripada tiang.

Kondisi ini disebut defisit keseimbangan primer. "Dalam bahasa sederhana, perekonomian saat ini tekor. Sebab, pendapatan pemerintah tidak sanggup bayar bunga atau cicilan utang. "Jokowi-JK harus melakukan efisiensi belanja dan menggenjot pendapatan negara," kata Enny.

Sementara itu, Didin Damanhuri, ekonom Institut Pertanian Bogor, mengingatkan agar Jokowi jangan terlalu drastis memangkas subsidi untuk rakyat. "Subsidi adalah amanat konstitusi. Subsidi harus diberikan ke program yang tepat sasaran. Kalau tidak tepat, subsidi bisa dicabut," ujar dia. [agus]