Oleh: Prof. Firmanzah., PhD

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan

Seperti kita ketahui bersama The Fed berencana akan menghapuskan program non-konvensional stimulus moneter (quantitative easing III) selambat-lambatnya pada akhir 2014 atau awal 2015. Program stimulus ini dilakukan melalui pembelian surat utang untuk menambah likuiditas pasar dan mendorong bergeraknya sektor riil. Seiring dengan adanya tren membaiknya indikator sektor ketenagakerjaan dan pertumbuhan di Amerika Serikat, membuat The Fed berencana mengakhiri kebijakan ini dan menggantikannya dengan kebijakan yang lebih lazim digunakannya itu instrumen suku bunga.

Pengakhiran program ini akan disertai dengan penyesuaian suku bunga acuan di Amerika Serikat. Meski di Bank Sentral Jepang dan Bank Sentral Eropa masih mempertahankan program pembelian surat utang yang hampir mirip dilakukan The Fed, efek pengakhiran kebijakan ini dan penyesuaian suku bunga acuan di Amerika Serikat berpotensi menciptakan guncangan di pasar keuangan dunia. Risiko pembalikan modal kembali ke AS dipastikan terjadi dan membuat dana-dana asing keluar dari emerging-market dan negara berkembang.

Tekanan atas dampak pembalikan modal sebenarnya kita rasakan pada semester II-2013 yang lalu ketika isu penghentian stimulus moneter di Amerika Serikat mulai dihembuskan. Seperti halnya negara emerging-market lainnya, sejumlah indikator ekonomi Indonesia mengalami tekanan seperti nilai tukar rupiah, IHSG, cadangan devisa, meningkatnya suku bunga acuan BI dan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Meski Indonesia telah menunjukkan data-data pemulihan ekonomi akibat isu terkait hal ini, rencana The Fed untuk menghentikan program ini dan menyesuaikan suku bunga acuan perlu kita waspadai.

Hal yang paling nyata adalah ketika BI juga akan menyesuaikan suku bunga acuan untuk mengurangi derasnya capital-outflow dari Indonesia. Di satu sisi hal ini tentunya diperlukan untuk meredam gejolak di pasar keuangan namun di sisi lain dampaknya ke sektor riil dan pertumbuhan ekonomi nasional perlu kita antisipasi bersama. Meningkatnya biaya modal akan menambah tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tahun depan. Hal ini akan menekan ruang ekspansi kredit di Indonesia baik kredit investasi, modal kerja maupun kredit di sektor konsumsi. Melambatnya pertumbuhan kredit menjadi salah satu risiko yang perlu kita waspadai akibat dampak kebijakan The Fed.

Koordinasi antara Pemerintah, BI, LPS dan OJK dalam mekanisme FKSSK menjadi kunci untuk mitigasi akan hal ini. Selama ini koordinasi kebijakan yang telah dilakukan terbukti sangat efektif untuk memitigasi sejumlah gejolak di ekonomi global seperti halnya yang terjadi pada 2008 dan 2013.

Kita percaya koordinasi, komunikasi dan harmonisasi kebijakan antarsektor moneter,  fiskal dan riil akan mampu mencegah dampak negatif dari rencana pengakhiran stimulus moneter dan penyesuaian suku bunga acuan di Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia.