Jebakan Utang di RAPBN 2012

Selasa, 23/08/2011

Walau RAPBN 2012 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR baru-baru ini memunculkan optimisme dan janji perbaikan kesejahteraan rakyat, kita melihat postur RAPBN itu belum memberikan stimulus yang signifikan bagi pembangunan di negeri ini.

Pasalnya, alokasi belanja negara pada RAPBN 2012 masih didominasi pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja rutin, dan pembayaran cicilan utang dan bunga serta subsidi. Sementara pengeluaran untuk infrastruktur hanya Rp 168,1 triliun atau sebesar 11,9% dari total APBN. Jumlah ini tak berbeda jauh dengan alokasi untuk pembayaran cicilan utang dan bunga yang mencapai Rp 123,7 triliun atau 8,7% dari total APBN.

Kemudian penetapan defisit sebesar Rp 125,6 triliun atau 1,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada APBN 2012 berpotensi menimbulkan terjadinya penambahan utang pada tahun depan untuk menutup defisit tersebut, meski ada kenaikan pendapatan dan hibah sebesar 10,5 % dari Rp 1.169,9 triliun pada 2011 menjadi Rp 1.292,9 triliun pada 2012.

Dalam konteks ini kita perlu menyadari, posisi utang Indonesia sekarang sudah semakin menggunung. Data hingga Juli 2011 menunjukkan utang mencapai Rp 1.733,64 triliun, naik Rp 9,74 triliun dibanding Juni 2010 Rp 1.723,9 triliun. Ini tentu semakin meningkatnya jumlah utang tersebut akan semakin membebani APBN setiap tahunnya untuk alokasi pembayaran cicilan pokok dan bunga utang.

Penggunaan utang sebagai sumber dana APBN akan semakin menjerumuskan bangsa ini ke dalam “kubangan” jebakan utang, yang sudah mengarah pada model ”gali lubang tutup lubang”.

Sebab itu, kita perlu mewaspadai beberapa dampak serius yang menimpa bangsa Indonesia akibat jebakan utang. Pertama, rakyat pembayar pajak harus merelakan sebagian pajak yang dibayarkannya untuk membayar bunga dan cicilan utang.

Kedua, rakyat kecil juga harus ikhlas dan sabar membiarkan pemerintah memotong jatah dana pembangunan APBN, yang sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, akhirnya terpaksa digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunga.

Utang juga akan menyuburkan lahan korupsi yang dilakukan dengan kolusi antara oknum birokrasi pengelola utang dengan pengusaha yang berafiliasi dengan partai politik. Beberapa studi membuktikan bahwa semakin besar utang suatu negara, semakin besar pula potensi korupsi penyalahgunaan dana utang tersebut.

Lalu, dampak yang teramat sangat serius adalah ancaman terampasnya kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. Akibat jebakan utang, pemerintah hampir tidak bisa berkutik sama sekali menghadapi intervensi Bank Dunia dan IMF dalam membuat kebijakan ekonomi yang cenderung menyengsarakan sebagian besar masyarakat.

Jadi, sebenarnya ada beberapa upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk keluar dari keterperosokan jebakan utang, antara lain pemerintah harus berani mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan paradigma utang dalam perekonomian Indonesia.

Selama ini, utang selalu dipersepsikan sebagai potensi sumber dana pembangunan. Nah, semestinya paradigma itu harus diubah bahwa utang merupakan beban pembangunan yang menggerogoti APBN, sehingga harus dikeluarkan dari struktur APBN.

Jangan malah membohongi publik dengan menutup-nutupi bahwa seolah-olah pemerintah tidak menggunakan utang dalam APBN dengan menyebut pendapatan dan hibah, tanpa menyebut sumber utang dalam struktur APBN. Dan pemerintah harus berani melakukan restrukturisasi utang untuk memotong mata rantai jebakan utang tersebut.