Ingin Penyadapan Dimasukkan UU Persaingan Usaha - Muhammad Syarkawi Rauf, Komisioner KPPU

Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, dalam mengatasi kartel, permasalahan utama untuk membuktikan adanya persekongkolan usaha adalah sulit ditemukannya barang bukti berupa perjanjian atau kesepakatan tertulis.

Dia juga mengungkapkan, praktik kartel yang sulit dalam pembuktiannya akan segera dibahas mengenai amandemen UU Nomor 5/1999 tentang Persaingan Usaha, di mana KPPU meminta kepada DPR untuk memasukkan kewenangan sadap dalam amandemen tersebut. KPPU mengaku mengalami kesulitan membongkar praktik-praktik kartel yang terus berkembang saat ini.

"Kami sudah minta dapat menyadap, karena apabila itu mampu diwujudkan. Maka kita akan mudah mendapatkan barang bukti. Paling maksimal adalah minta kewenangan penggeledahan sehingga dokumen pelaku usaha yang terlibat kartel dapat diperiksa sebagai alat bukti. Kita juga kesulitan membongkar praktik kartel karena tidak memiliki kewenangan untuk menyadap layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “ jelas Syarkawi kepada Neraca, di Jakarta, kemarin.

Oleh karena itu, dalam membuktikan adanya kartel maka KPPU menggunakan indirect evidence, yaitu bukti-bukti secara tidak langsung di mana terdapat hasil-hasil analisis ekonomi yang menggunakan tools ekonomi yang memang secara ilmiah diakui dan bisa menunjukkan korelasi antara satu fakta dengan fakta lain bahwa memang telah terjadi pengaturan di dalamnya.

"Alat bukti secara tidak langsung kurang dipahami dalam struktur hukum di Indonesia, sehingga belum bisa sejajar dengan alat bukti langsung dalam suatu pemeriksaan suatu perkara hukum," ungkap Syarkawi.

Dia juga menambahkan kartel sendiri merupakan kegiatan persekongkolan dalam menentukan kesepakatan untuk persaingan usaha. Kartel itu sendiri dapat terjadi dikarenakan adanya penetapan harga yang disepakati bersama-sama sehingga menimbulkan gejolak dalam pasar.

Kemudian kartel bisa ditimbulkan karena adanya perjanjian pelaku usaha untuk membagi-bagi pasar. "Kesepakatan untuk membatasi produksi dan persekongkolan tender juga bisa dikategorikan dengan praktik kartel," imbuhnya. [mohar]

BERITA TERKAIT

PTPP Optimis Capai Arus Kas Operasi Positif - Persaingan Industri Konstruksi Sengit

NERACA Jakarta – PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia memperkirakan arus kas operasi positif…

Apindo, Kadin, dan YLKI Sepakat Perkuat Fungsi dan Kewenangan KPPU

      NERACA   Jakarta - DPP Pemuda Tani Indonesia mengadakan Seminar Nasional dengan Tema “Revisi UU Anti Monopoli:…

KTNA Depok Dorong Usaha Tani Mandiri Profesional - Potensi Omzet Miliaran/hari

KTNA Depok Dorong Usaha Tani Mandiri Profesional Potensi Omzet Miliaran/hari   NERACA Depok - ‎Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketua MPR RI - Penerapan Pancasila Perkuat HAM

Zulkifli Hasan  Ketua MPR RI Penerapan Pancasila Perkuat HAM Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan penerapan nilai-nilai Pancasila…

Gerakan Antikorupsi Indonesia Raih Penghargaan PBB

Gerakan Antikorupsi Indonesia Raih Penghargaan PBB NERACA Jakarta - Gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi" dari Indonesia, yang merupakan bagian dari…

SP JICT Pertanyakan Rencana Peralihan Operator RTGC

SP JICT Pertanyakan Rencana Peralihan Operator RTGC NERACA Jakarta - Ketua Umum Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT)…