Presiden Baru Harus Lebih Transparan

Pemerintah terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla segera menjalankan tugasnya pada Oktober mendatang, dibalik kehadiran pemerintah baru banyak masyarakat menaruh harapan besar terhadap perubahan ekonomi, sosial,politik dan keamanan. Apalagi menyangkut kehidupan rakyat kecil.

Maka guna memenuhi harapan tersebut, pemerintah terpilih nanti didesak untuk tidak menutup diri dari rakyat dan termasuk harapan menerima masukan serta kritikan dengan meningkatkan partisipasi aktif semua kalangan masyarakat,”Kehadiran Indonesia dan menjadi pelopor inisiatif global kemitaraan, menjadi tantangan bagi pemerintahan baru untuk terbuka dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,”kata anggota forum CSO, Ahmad Faisol di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam Open Government Partnerships-OGP) menjadi modal yang harus dimanfaatkan dan diteruskan oleh pemerintahan Jokowi. Dia menjelaskan, melalui keanggotaan OGP, Indonesia didesak untuk memperkuat kelembagaan implementasi pemerintahan terbuka.

Dia mengusulkan, untuk memuluskan kelembagaan dan pemerintahan terbuka perlu Peraturan Presiden (Perpres) terkait akselerasi penerapan prinsip pemerintahan terbuka di pusat dan daerah,”Dalam Perpres itu, presiden Jokowi memerintahkan kepada Unit Khusus Presiden yang mengawasi implementasi penerapan prinsip pemerintahan terbuka di seluruh lembaga pemerintahan,”ungkapnya.

Berikutnya, pemerintahan terpilih juga didesak mengusulkan prioritas pelaksanaan prinsip pemerintahan terbuka pada sektor yang terkait dengan pendapatan negara, seperti perpajakan, perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya, forum CSO juga diminta untuk memperhatikan penguatan partisipasi public yang bermakna dalam proses pembangunan melalui penyediaan informasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. (bani)

BERITA TERKAIT

Presiden Inginkan Kualitasnya Setara Jepang dan Jerman - Kualitas Pekerja Konstruksi

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa kualitas konstruksi karya tenaga kerja Indonesia bisa setara…

Tertib di Tiga Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi

Oleh: Joko Setiabudi, Mahasiswa Pasca Sarjana FISIP- UI Menjelang tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf…

SiLPA Mencapai Rp600 Miliar Lebih - Piutang Tagihan PAD Depok Naik Rp442,9 M

SiLPA Mencapai Rp600 Miliar Lebih Piutang Tagihan PAD Depok Naik Rp442,9 M NERACA Depok - ‎Kondisi format APBD Kota Depok…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Sidang Dugaan Monopoli Aqua - Saksi Ahli : Praktik Monopoli Mutlak Dilarang

Dari sidang lanjutan atas dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT Tirta Investama dan PT Balina …

Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun - KAI Tawarkan Kupon Bunga Hingga 8%

NERACA Jakarta – Danai pengembangan ekspansi bisnisnya dan termasuk peremajaan armada, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana menerbitkan obligasi I…

Laba Bersih Hartadinata Tumbuh 28,4%

NERACA Jakarta – Sepanjang kuartal tiga 2017, PT Hartadinata Abadi Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp 95 miliar atau naik…