Pemerintah terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla segera menjalankan tugasnya pada Oktober mendatang, dibalik kehadiran pemerintah baru banyak masyarakat menaruh harapan besar terhadap perubahan ekonomi, sosial,politik dan keamanan. Apalagi menyangkut kehidupan rakyat kecil.

Maka guna memenuhi harapan tersebut, pemerintah terpilih nanti didesak untuk tidak menutup diri dari rakyat dan termasuk harapan menerima masukan serta kritikan dengan meningkatkan partisipasi aktif semua kalangan masyarakat,”Kehadiran Indonesia dan menjadi pelopor inisiatif global kemitaraan, menjadi tantangan bagi pemerintahan baru untuk terbuka dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,”kata anggota forum CSO, Ahmad Faisol di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam Open Government Partnerships-OGP) menjadi modal yang harus dimanfaatkan dan diteruskan oleh pemerintahan Jokowi. Dia menjelaskan, melalui keanggotaan OGP, Indonesia didesak untuk memperkuat kelembagaan implementasi pemerintahan terbuka.

Dia mengusulkan, untuk memuluskan kelembagaan dan pemerintahan terbuka perlu Peraturan Presiden (Perpres) terkait akselerasi penerapan prinsip pemerintahan terbuka di pusat dan daerah,”Dalam Perpres itu, presiden Jokowi memerintahkan kepada Unit Khusus Presiden yang mengawasi implementasi penerapan prinsip pemerintahan terbuka di seluruh lembaga pemerintahan,”ungkapnya.

Berikutnya, pemerintahan terpilih juga didesak mengusulkan prioritas pelaksanaan prinsip pemerintahan terbuka pada sektor yang terkait dengan pendapatan negara, seperti perpajakan, perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya, forum CSO juga diminta untuk memperhatikan penguatan partisipasi public yang bermakna dalam proses pembangunan melalui penyediaan informasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. (bani)