Presiden Baru Harus Lebih Transparan

Pemerintah terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla segera menjalankan tugasnya pada Oktober mendatang, dibalik kehadiran pemerintah baru banyak masyarakat menaruh harapan besar terhadap perubahan ekonomi, sosial,politik dan keamanan. Apalagi menyangkut kehidupan rakyat kecil.

Maka guna memenuhi harapan tersebut, pemerintah terpilih nanti didesak untuk tidak menutup diri dari rakyat dan termasuk harapan menerima masukan serta kritikan dengan meningkatkan partisipasi aktif semua kalangan masyarakat,”Kehadiran Indonesia dan menjadi pelopor inisiatif global kemitaraan, menjadi tantangan bagi pemerintahan baru untuk terbuka dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,”kata anggota forum CSO, Ahmad Faisol di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam Open Government Partnerships-OGP) menjadi modal yang harus dimanfaatkan dan diteruskan oleh pemerintahan Jokowi. Dia menjelaskan, melalui keanggotaan OGP, Indonesia didesak untuk memperkuat kelembagaan implementasi pemerintahan terbuka.

Dia mengusulkan, untuk memuluskan kelembagaan dan pemerintahan terbuka perlu Peraturan Presiden (Perpres) terkait akselerasi penerapan prinsip pemerintahan terbuka di pusat dan daerah,”Dalam Perpres itu, presiden Jokowi memerintahkan kepada Unit Khusus Presiden yang mengawasi implementasi penerapan prinsip pemerintahan terbuka di seluruh lembaga pemerintahan,”ungkapnya.

Berikutnya, pemerintahan terpilih juga didesak mengusulkan prioritas pelaksanaan prinsip pemerintahan terbuka pada sektor yang terkait dengan pendapatan negara, seperti perpajakan, perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya, forum CSO juga diminta untuk memperhatikan penguatan partisipasi public yang bermakna dalam proses pembangunan melalui penyediaan informasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. (bani)

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden - Konflik Harus Libatkan Mediator

Jusuf Kalla  Wakil Presiden Konflik Harus Libatkan Mediator Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan setiap negara atau wilayah berkonflik…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Dafam Properti Bakal Tambah Lima Hotel Baru - Lepas Saham Ke Publik 25%

NERACA Jakarta – Meskipun ada kekhawatiran pasar properti tahun ini masih melandai, namun hal tersebut tidak mengurungkan PT Dafam Property…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

TBIG Berikan Layanan Kesehatan di Jateng

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), PT Tower Bersama InfrastructureTbk (TBIG) memberikan bantuan pangan dan…

BEI Perpanjang Suspensi GREN dan TRUB

Lantaran belum melakukan pembayaran denda, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang penghentian sementara perdagangan efek PT Evergreen Invesco Tbk (GREN)…

Bukalapak dan JNE Hadirkan Layanan JTR

Sebagai bentuk komitmen Bukalapak untuk terus berusaha memberikan layanan terbaik dan mengoptimalkan jasa layanan pengiriman barang besar yang dapat mempermudah dan…