Demi APBD, Pemda Diminta Stop Rekrut PNS

NERACA

Jakarta - Pemerintah pusat meminta agar daerah segera menghentikan penerimaan sementara atau moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS). Masalahnya beberapa daerah di Indonesia ternyata 70% APBD-ya tersedot untuk membayar gaji pegawai. "Dengan adanya moratorium itu kecendrungan adanya pembelanjaan anggaran di daerah untuk pegawai berkurang," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (22/8)

Namun Hatta tidak mau menyebutkan berapa besar penghematan yang bisa diperoleh pemerintah dari pemberlakuan moratorium PNS. Penghematan tersebut karena adanya pemanfaatan pegawai semaksimal mungkin dan pemanfaatan pegawai honorer yang tetap diupayakan bisa diangkat menjadi PNS. "Kalau kemarin kan kita menerima pegawai banyak. Paling tidak ada pegawai yang pensiun tidak diisi dulu dimanfaatkan saja yang ada. Dulu sampai setengah juta, cukup tinggi," tambahnya

Lebih jauh Hatta menambahkan adanya moratorium PNS ini, pemerintah tidak memotong anggaran yang sudah ada tetapi mengurangi potensi beban. "Gaji guru saja sudah Rp 100 triliun lebih karena gaji guru kita terus meningkat. Jadi memang beban itu besar. Moratorium itu tidak memangkas yang sudah ada tapi mengurangi potensial beban," imbuhnya

Sebelumnya, pengamat kebijakan public Andrinof Chaniago menilai pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS dinilai hanya akan membuat kurus anggaran dan keuangan negara, pasalnya pengangkatan honorer ini tidak sesuai dengan kinerja dan pendidikan mereka.

"Saya enggak suka pengangkatan honorer. Mereka jadi honerer setelah itu mereka rengek-rengek mau diangkat. Kemudian mereka sekolah untuk mendapatkan ijazah, justru sekarang eselon I ada yang begitu," ujarnya

Menurut dosen FISIP UI ini, pengangkatan PNS seperti ini justru hanya akan memakan anggaran negara yang mempunyai kinerja buruk. Oleh karena itu menurutnya reformasi birokrasi sangat dibutuhkan untuk memangkas ini. "Diperlukan keberanian pemimpin, memperbaiki kerusakan birokrasi seperti ini. Mereka harus ikut metode bukan minta-minta," tegasnya.

Lebih lanjut Direktur Eksekutif Cirus ini menegaskan, pegawai honorer seperti ini kalau mau menjadi PNS harus mengikuti prosedur yang ada dan bukan formalitas, sehingga birokrasi di Indonesia bisa bersih. "Kalau mau jadi PNS harus ikut metode yang ada, jangan hanya formalitas," tandasnya

Dikatakan Andrinof, keputusan pemerintah untuk melakukan penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan calon pegawai pegeri sipil (CPNS) atau moratorium selama 16 bulan, sejak 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012 sangat tepat untuk melakukan reformasi birokrasi. **cahyo

BERITA TERKAIT

MASKAPAI DIMINTA TURUNKAN HARGA TIKET PALING LAMBAT 18 MEI - Pemerintah Turunkan TBA Sebesar 12-16%

Jakarta-Pemerintah akhirnya memutuskan menurunkan Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat sebesar 12% hingga 16%. Atas dasar itu, Menteri Perhubungan telah…

Pemerintah diminta Untuk Menerapkan Kembali Pungutan Ekspor Sawit

NERACA   Jakarta - Pelaku industri hilir meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit untuk produk hulu dan hilir.…

Pajak Daerah Primadona PAD Sehatkan APBD Depok - Kepala Bidang Pajak Daerah II, BKD Kota Depok

Pajak Daerah Primadona PAD Sehatkan APBD Depok Kepala Bidang Pajak Daerah II, BKD Kota Depok NERACA‎ Depok - ‎Berbagai sumber…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementerian PUPR Sertifikasi Prajurit Zeni TNI AD - Dukung Percepatan Pembangunan

        NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya…

AXI Raih Penghargaan Printpack Indonesia Awards

    NERACA   Jakarta - PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI), anak perusahaan PT Astra Graphia Tbk yang memfokuskan diri…

Penentuan Lokasi Ibukota Ditetapkan Presiden Tahun Ini

    NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, calon lokasi ibukota negara yang baru…