Demi APBD, Pemda Diminta Stop Rekrut PNS

NERACA

Jakarta - Pemerintah pusat meminta agar daerah segera menghentikan penerimaan sementara atau moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS). Masalahnya beberapa daerah di Indonesia ternyata 70% APBD-ya tersedot untuk membayar gaji pegawai. "Dengan adanya moratorium itu kecendrungan adanya pembelanjaan anggaran di daerah untuk pegawai berkurang," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (22/8)

Namun Hatta tidak mau menyebutkan berapa besar penghematan yang bisa diperoleh pemerintah dari pemberlakuan moratorium PNS. Penghematan tersebut karena adanya pemanfaatan pegawai semaksimal mungkin dan pemanfaatan pegawai honorer yang tetap diupayakan bisa diangkat menjadi PNS. "Kalau kemarin kan kita menerima pegawai banyak. Paling tidak ada pegawai yang pensiun tidak diisi dulu dimanfaatkan saja yang ada. Dulu sampai setengah juta, cukup tinggi," tambahnya

Lebih jauh Hatta menambahkan adanya moratorium PNS ini, pemerintah tidak memotong anggaran yang sudah ada tetapi mengurangi potensi beban. "Gaji guru saja sudah Rp 100 triliun lebih karena gaji guru kita terus meningkat. Jadi memang beban itu besar. Moratorium itu tidak memangkas yang sudah ada tapi mengurangi potensial beban," imbuhnya

Sebelumnya, pengamat kebijakan public Andrinof Chaniago menilai pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS dinilai hanya akan membuat kurus anggaran dan keuangan negara, pasalnya pengangkatan honorer ini tidak sesuai dengan kinerja dan pendidikan mereka.

"Saya enggak suka pengangkatan honorer. Mereka jadi honerer setelah itu mereka rengek-rengek mau diangkat. Kemudian mereka sekolah untuk mendapatkan ijazah, justru sekarang eselon I ada yang begitu," ujarnya

Menurut dosen FISIP UI ini, pengangkatan PNS seperti ini justru hanya akan memakan anggaran negara yang mempunyai kinerja buruk. Oleh karena itu menurutnya reformasi birokrasi sangat dibutuhkan untuk memangkas ini. "Diperlukan keberanian pemimpin, memperbaiki kerusakan birokrasi seperti ini. Mereka harus ikut metode bukan minta-minta," tegasnya.

Lebih lanjut Direktur Eksekutif Cirus ini menegaskan, pegawai honorer seperti ini kalau mau menjadi PNS harus mengikuti prosedur yang ada dan bukan formalitas, sehingga birokrasi di Indonesia bisa bersih. "Kalau mau jadi PNS harus ikut metode yang ada, jangan hanya formalitas," tandasnya

Dikatakan Andrinof, keputusan pemerintah untuk melakukan penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan calon pegawai pegeri sipil (CPNS) atau moratorium selama 16 bulan, sejak 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012 sangat tepat untuk melakukan reformasi birokrasi. **cahyo

BERITA TERKAIT

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus BLBI dan Bank Century

  NERACA   Jakarta - Sekitar 2.000 orang massa dari gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) kembali menggelar aksi di Gedung…

Raperda LPJ APBD Rp3,3 Triliun Walikota Depok Ditolak Fraksi - Diusulkan Agar DPRD Bentuk Pansus

Raperda LPJ APBD Rp3,3 Triliun Walikota Depok Ditolak Fraksi Diusulkan Agar DPRD Bentuk Pansus NERACA Depok - Meski baru saja…

BI Diminta Kaji Ulang Aturan LTV

      NERACA   Bali - Real Estat Indonesia Provinsi Bali meminta Bank Indonesia mengkaji ulang kebijakan pelonggaran rasio…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Defisit APBN Semester I Turun jadi 0,75%

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit anggaran pada semester I-2018 tercatat sebesar Rp110,6…

Modal Asing Keluar, Utang Indonesia Melambat

    NERACA   Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Mei 2018 seiring arus dana…

Pengaduan THR ke Pemerintah Turun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai memproses pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja…