Hilirisasi Rumput Laut Perlu Kajian Matang

NERACA

Jakarta - Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menyatakan dengan tegas bahwa ketersediaan bahan baku rumput laut cukup melimpah, namun di sisi lain serapan industri nasional dinilai masih kecil karena terhambat oleh beberapa hal, disamping itu kajian nilai tambah rumput laut dalam proses hilirisasi pun masih dirasakan samar.

Ketua ARLI Safari Azis mengatakan, kecilnya penyerapan bahan baku tersebut antara lain disebabkan karena ketidakmampuan industri nasional menyesuaikan harga bahan baku rumput laut dengan harga pasar internasional. Dalam kaitan ini, pihaknya juga berharap agar pemerintah melakukan kajian yang jelas terkait jumlah produksi dan nilai ekspor rumput laut.

“Kita pertanyakan juga bagaimana sistem kerjasama yang diterapkan dengan para petani dan pengumpul seperti apa. Karena mereka sudah faham dengan aturan harga jual bahan baku yang ada di pasar internasional melalui informasi-informasi dagang. Sebaiknya pemerintah terlebih dulu mengkaji perbandingan nilai ekspor dengan serapan produksi rumput laut lokal agar hilirisasi dapat dilaksanakan dengan baik,” ungkap Safari dalam keterangannya yang diterima, kemarin (11/9).

ARLI menyatakan dukungannya terhadap pemerintah yang berusaha untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan rumput laut sebagai hilirisasi industri bernilai tambah tinggi. Namun menurut Safari, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus memperhatikan dulu daya saing industrinya, mulai dari hambatan-hambatan hilirisasinya di luar dari kesulitan mendapatkan bahan baku hingga teknologi pengolahannya.

“Hilirisasi harus jelas dulu peta jalannya seperti apa. Jangan sampai permasalahan harga jual bahan baku menjadi luput dari perhatian pemerintah masih memaksakan untuk hilirisasi dan menghambat kelancaran pemasaran produk petani dan ekspor rumput laut dengan penerapan bea keluar tinggi hingga pelarangan ekspor,” kata Safari.

Hilirisasi, kata Safari, harus dipersiapkan dengan matang agar pelaksanaannya baik dan efektif serta tidak bertentangan dengan program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan petani. Safari mengatakan hilirisasi industri merupakan langkah baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi perlu dikaji lebih lanjut mengenai kelayakan dan kesiapan skala industrinya. “Pekerjaan 30 tahun yang sudah dikerjakan jangan sampai jadi mandek, karena hilirisasi yang tidak siap dan dipaksakan. Tidak semua harus diolah, lihat apakah kita ekspor udang itu dimasak dahulu,” tuturnya.

Rumput laut sebagai produk budidaya dan produksinya belum besar, dari produksi 900.000 ton per tahun baru 170.000 ton yang siap ekspor. Merujuk dari sana, rumput laut belum mampu menuju hilirisasi industri. Dia menambahkan, pemerintah tidak perlu terburu-buru untuk mewujudkan hilirisasi industri rumput laut sebelum menyiapkan kesiapan pendukungnya. “Sebelum mengaspali jalan, pastikan dulu ada jalan alternatifnya. Jangan membuat petani malah kehilangan pekerjaannya,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Alex S.W Restraubun mengatakan rumput laut merupakan komoditas strategis yang dapat membuka peluang lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di pesisir. “Sudah selayaknya Indonesia menjadi pusat produksi dan industri hasil laut. Khusus untuk pengembangan rumput laut, hilirisasi sangat penting,” katanya.

Karena potensi bahan baku rumput laut yang cukup besar, di dalam Rencana Perindustrian Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), industri rumput laut akan menjadi salah satu prioritas. Rumput laut akan menjadi andalan masa depan, serta termasuk ke dalam kelompok industri pangan bersama industri pengawetan dan pengolahan hasil laut, industri pengolahan susu, industri pengolahan buah-buahan dan sayuran, industri minuman, industri tepung serta industri gula berbasis tebu.

Wamenperin mengatakan bahwa dalam pembahasan RIPIN dijelaskan tiga tahap pembangunan industri rumput laut untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, a.l tahap peningkatan investasi dan utilisasi. Selanjutnya tahap pengembangan pangan fungsional berbasis industri laut dan industri pengolahan rumput laut telah menjadi bagian dari industri pangan fungsional dan suplemen serta pure carrageenan beserta turunannya.

BERITA TERKAIT

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Industri Galangan Kapal Perlu Manfaatkan Peluang Tol Laut - Dunia Usaha

NERACA Jakarta – Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi pembangunan kapal-kapal negara untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi laut di dalam negeri.…

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK NERACA Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai keberadaan Komisi…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Tren Neraca Perdagangan Ikan Kerapu Tercatat Positif

NERACA Jakarta- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2012 – 2016) neraca perdagangan kerapu…

Perdagangan Internasional - Kinerja Ekspor Non Migas Terkoreksi 6,09 Persen di September

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan kinerja ekspor Indonesia pada September 2017 sebesar 4,51 persen dari…

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor - Kemenperin Beri Masukan Kebijakan KITE Bagi IKM

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan…