BPK Diusulkan Periksa Sektor Pendapatan Negara

NERACA

Jakarta - Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2014-2019, memasuki hari kelima. Satu persatu para calon menyampaikan visi misi mereka di depan anggota DPR. Salah satu calon yang diuji adalah Sadar Subagyo, di mana dirinya sekarang masih menjabat sebagai Anggota Komisi XI DPR.

Dalam pemaparannya, Sadar mengusulkan agar ke depan BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan di sektor belanja negara, melainkan dapat melakukan pemeriksaan di sektor pendapatan negara, seperti perpajakan."Ke depannya, perlu ada perluasan ruang lingkup pemeriksaan," kata dia Gedung DPR Jakarta, Rabu (10/9).

Dia pun meyakini, jika BPK melakukan pemeriksaan di sektor pendapatan negara, maka bisa mengetahui potensi kebocoran dari sisi penerimaan tersebut. Salah satunya, pemeriksaan di sektor pendapatan negara seperti perpajakan bisa meminimalkan praktik transfer pricing (mengecilkan keuntungan) yang selama ini kerap terjadi.

"Ditemukan bukti empiris, pemeriksaan sektor pendapatan negara bisa minimalkan praktik transfer pricing yang merugikan perpajakan kita," ujar Sadar.Namun, lanjut Sadar, tugas pemeriksaan BPK tersebut harus mengarah pada audit pendapatan negara melalui aplikasi penjaminan mutu (quality assurance) yang meliputi plan, do, check and action. Sejalan dengan itu, BPK juga fokus dengan audit kinerja atau bussines process. Hal ini dipercaya dapat meningkatkan pelayanan publik.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Wayan Sugiana tertarik dengan pernyataan Sadar. Menurutnya, pemeriksaan di sektor perpajakan pasti akan menemui kendala seperti wajib pajak yang bersifat rahasia."Terobosan apa yang akan dilakukan calon agar bisa memeriksa di sektor pajak tersebut," tanyanya.

Sadar tidak menampik, kerahasiaan wajib pajak menjadi hambatan dalam mewujudkan usulan tersebut. Atas dasar itu, dia mengusulkan agar pemeriksaan di sektor perpajakan tak melulu mengenai wajib pajak. Melainkan terdapatnya standarisasi atau acuan yang bisa digunakan sebagai quality assurance di sektor perpajakan.

"Misalnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit terbuka, ada yang untungnya 35 persen, 30 persen bahkan ada 5 persen. Kalau sama pekerjaannya, paling tidak bisa ditetapkan standar biaya acuan. Ada hal-hal yang bisa dilakukan tanpa harus melanggar UU," tutur Sadar.

SedangkanAnggota Komisi XI DPR, Dolfie OF Pailit mempertanyakan strategi calon berkaitan dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU itu disebutkan bahwa pada tahun 2015 akan dialokasikan dana desa yang jumlahnya sekitar 73 ribu desa. Dengan adanya amanat UU tersebut, maka akan terdapat beban baru bagi BPK.

"Bagaimana strategi audit dana desa yang meliputi 73 ribu desa. Saat ini saja, 1000 lembaga yang diaudit, sekarang dapat beban tambahan," kata dia.Mengenai hal ini, Sadar menilai bahwa ke depan, BPK fokus terhadap audit kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Sedangkan pemeriksaan laporan keuangan, bisa di-outsourching kepada kantor akuntan publik (KAP). Namun, KAP yang ditunjuk, harus yang memili standar sesuai BPK."Yang saya sarankan adalah, BPK untuk sifat laporan keuangan diserahkan ke KAP tapi masih disupervisi dan standar sesuai BPK. BPK sendiri fokus ke audit kinerja atau bisnis proses," jelas dia.

Selesaikan Kasus Mangkrak Calon anggota BPK lainnya, Achsanul Qosasi berjanji akan menindaklanjuti temuan BPK yang sampai saat ini masih terbengkalai. Menurut dia, ada ribuan kasus yang belum bisa diselesaikan dengan baik oleh BPK."Saat ini ada sekitar 12 ribu temuan BPK. Yang sudah diselesaikan sebanyak 335 temuan. Saya akan menindaklanjuti temuan yang tersisa dengan skala prioritas," kata Achsanul.

Achsanul menambahkan, dirinya akan mempelajari satu persatu kasus yang mangkrak di BPK."Bila ada kesalahan secara administrasi, maka akan diberdayakan auditor yang diberdayakan secara inpowerment," ujar Politikus Demokrat ini.Dia juga menegaskan, perlu ada pembagian tugas yang jelas dalam melakukan audit. Misalnya, sebuah BUMN yang begitu besar harus diaudit oleh beberapa orang."Jadi tidak bisa sebuah BUMN diaudit oleh satu orang saja dengan bidang yang besar," tutur Achsanul.

Achsanul pun menjamin jika terpilih nanti akan menjaga netralitas dan independensi lembaga BPK. Meskipun dia mengakui, saat ini masih menjadi politikus Demokrat dan akan mundur jika terpilih nanti."Rohnya BPK itu independensi, tentu kita memiliki keberpihakan itu hal utama. Makanya dalam UU BPK siapapun pun yang menjadi anggota dia harus melepaskan atribut parpol," pungkasnya. [mohar]

BERITA TERKAIT

Elnusa Bukukan Pendapatan Rp 4,9 Triliun - Percepat Kinerja Operasi

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2017 kemarin, PT Elnusa Tbk (ELSA) berhasil mendongkrak kinerja dengan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp4,9…

Sky Energy Bidik Pendapatan Rp 539 Miliar - Lepas 203 Juta Saham Ke Publik

NERACA Jakarta – Tahun ini, PT Sky Energy Indonesia Tbk menargetkan pendapatan sebesar Rp539 miliar dan Rp627 miliar pada tahun…

Jika UU Akses Informasi Dibatalkan, Negara Merugi

  NERACA   Jakarta - Mantan Menteri Keuangan RI Muhammad Chatib Basri menyatakan bahwa negara akan mengalami kerugian bila Undang-Undang…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Suku Bunga Acuan Diprediksi Naik Kuartal IV

      NERACA   Jakarta - Chief Economist PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja memprediksi suku bunga acuan atau…

AAJI Dorong Asuransi Manfaatkan Aplikasi Digital

      NERACA   Bali - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendorong anggotanya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi teknologi digital…

Bank Mandiri Bidik Pertumbuhan KPR 15%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri Persero Tbk membidik pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat mencapai 15…