Kepentingan Sektoral - Oleh Bani Saksono (wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Kepentingan Sektoral

Oleh Bani Saksono (wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Dalam catatan kita, empat tahun lalu, kurang sepekan, tepatnya 20 September 2010, Wakil Presiden (Wapres) Boediono memimpin rapat koordinasi khusus membahas masalah kemacetan di Jakarta, kantornya di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Ada 17 butir keputusan yang diambil dalam rapat yang melibatkan banyak kementerian, instansi non kementerian, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ke-17 butir keputusan itu adalah percepatan pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), sinkronisasi harga gas untuk transportasi umum, realisasi KRL jalur lingkar.

Lainnya, melanjutkan proyek monorel, percepat proyek MRT, membangun enam ruas jalan tol dalam kota, penambahan koridor busway, penyediaan park and ride di stasiun dan ujung halte busway untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi, pembatasan kendaraan bermotor, revisi Perda Perparkiran dan upaya mengatasi parkir liar, serta pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek.

Lalu, sterilisasi jalur busway, revitalisasi dan restrukturisasi angkutan umum, revisi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, percepat proyek kereta Bandara Soekarno-Hatta ke Manggarai, serta percepatan proyek rel ganda Jakarta-Cikarang, dan optimalisasi KRL termasuk dengan menambah gerbong.

Silakan periksa, mana dari 17 program itu yang sudah terlaksana dan tuntas. Dalam satu wawancara dengan Neraca, Deputi III Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Agung Hardjono, membenarkan, tidak terwujudnya sejumlah progam penting itu diakibatkan adanya berbagai kepentingan sektoral yang sulit dicarikan titik temu.

Itu sebabnya, program pembatasan kendaraan bermotor melalui pola ganjil genap nomor kendaraan maupun pembentukan Otoritas Transportasi Jabodetabek hingga kia tak kunjung terlaksana atau terwujud. Khusus mengatasi seluruh problematika di kawasan Jakarta dan derah penyangga, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, saat menjadi gubernur, Sutiyoso pernah mengusulkan perlunya kawasan itu ditetapkan sebagai satu otoritas khusus agar mampu mengakomodasi seluruh kepentingan Jakarta dan daerah sekitarnya.

Ketika itu, bang Yos, sapaan Sutiyoso mengusulkan berbentuk kementerian. Yang ada hingga sekarang adalah Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur). Silakan periksa lagi, apakah keberadaan BKSP Jabodetabekpunjur itu telah efektif mengatasi segala persoalan yang menyangkut eksistensi wilayah perbatasan. Yang terjadi, ego sektoral dan kewilayahan masih menonjol, padahal, tingkat ketergantungan Jakarta dengan wilayah satelitnya, demikian juga sebaliknya sangat tinggi. Sekitar 2,5 juta orang yang bekerja di Jakarta yang tinggal di Bodetabek. []

BERITA TERKAIT

Revolusi Mental Menjungkirbalikkan Akal - Oleh : EdyMulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Pekan silam atmosfir media kita, untuk kesekian kalinya, kembali disesaki isu-isu tak bermutu. Ada Walikota Semarang  Hendrar Prihadi yang bikin…

Pers dan Usaha Mendorong Ekonomi Digital

Pers memiliki peran vital mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis digital di Indonesia. Melalui pemberitaan, pers dapat mempromosikan sekaligus mengedukasi pelaku…

Sebanyak 43 Ribu Koperasi Dibubarkan Oleh Kemenkop UKM

Sebanyak 43 Ribu Koperasi Dibubarkan Oleh Kemenkop UKM NERACA Sukabumi - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) telah membubarkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Media dan Tantangan Teknologi Milenial

Indonesia merupakan negara di dunia yang memiliki banyak media dengan perkiraan berjumlah 47 ribu media yang terbagi dari berbagai model,…

Pers dan Usaha Mendorong Ekonomi Digital

Pers memiliki peran vital mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis digital di Indonesia. Melalui pemberitaan, pers dapat mempromosikan sekaligus mengedukasi pelaku…

Pers di Era Digital: Idealisme Versus Industri

Pers di Indonesia lahir dari idealisme para pendiri bangsa guna menyuarakan semangat memperjuangkan kemerdekaan kepada masyarakat luas, sejak zaman penjajahan…