Wamenperin Tekankan Ekonomi Berbasis Maritim - Perlu Kebijakan Pembangunan Kelautan Nasional

NERACA

Surabaya - Wakil Menteri Perindustrian Alex S.W Retraubun mengatakan 75% wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga secara ekonomi potensi kelautan nasional sangat menjanjikan. Hanya saja sampai sejauh ini bidang kelautan belum digarap secara maksimal. Mengingat arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah terpusat di darat. Padahal jika dikembangkan lebih baik lagi, bidang maritim bisa menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Arah kebijakan pemimpin Indonesia belum fokus menggarap potensi maritim nasional. Setiap pergantian kepemimpinan arah kebijakannya berubah-ubah. Oleh karenanya melihat visi-misi yang digaungkan oleh presiden terpilih sekarang memang tepat untuk lebih mengoptimalkan laut dengan membangun ekonomi berbasis maritim," katanya kepada wartawan saat koferensi pers dalam ajang Marintec Indonesia, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/9).

Namun dia juga mengakui, untuk bisa membangun negara maritim bukan suatu hal yang mudah. Perlu ada kebijakan yang pro terhadap sektor ini, mengingat arah kebijakan yang diambil belum mengarah kesana. "Jika ingin membangun ekonomi berbasis maritim perlu arah kebijakan harus diarahkan kesana, inilah tugas presiden baru kita untuk bisa membalikan keadan baik secara kebijakan maupun reformasi mental dari mulai pengambil kebijakan hingga ke elemen paling bawah," imbuhnya.

Berkaca pada industri maritim saja, lanjut dia lagi sampai dengan saat ini industri maritim nasional saja masih lemah, mengingat industri maritim hanya diurusi oleh pejabat eselon 3 sehingga tidak punya tupoksi dan anggaran lebih besar untuk bisa lebih mengembangkan program industri maritim. "Contoh sederhananya saja untuk industri maritim, saat ini perkembangannya masih belum optimal karena memang arah kebijakan pemerintah sekarang tidak fokus pada ekonomi basis kelautan," ujarnya.

Padahal bicara sektor maritim sangat kompleks, mulai dari produksi seperti ikan, rumput laut dan yang lain, jasa transportasi dan pariwisata, energi, dan lain sebagainya. "Isu maritim itu sangat luas, makanya harus ada kebijakan yang komperehensif dan fokus. Jika pemerintah baru bisa mengimplementasikan itu maka akan memberikan perubahan dan energi baru membangun perekonomian maritim nasional," tegasnya.

Ungkapan senada juga pernah disampaikan oleh Guru Besar Kebijakan Ekonomi Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Tridoyo Kusumastanto. Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi dari Produk Domestik Bruto (PDB) Kelautan menunjukkan bahwa sektor-sektor dalam bidang kelautan kurang dapat tumbuh secara optimal. Untuk sektor perikanan dan angkutan laut memang tumbuh relatif melebihi rata-rata, sementara sektor lainnya kurang dapat tumbuh. Hal ini menunjukkan komitmen negara pada bidang kelautan belum dilakukan dengan baik secara ekonomi maupun pengembangan sumberdaya manusia.

“Ke depan, pertumbuhan PDB bidang kelautan memerlukan investasi dan dukungan kebijakan melalui peraturan yang mendorong agar para pelaku bisnis tertarik melakukan investasi pada bidang ekonomi berbasis maritim,” katanya

Menurut Tridoyo, perspektif pembangunan harus diubah dengan memadukan aktivitas ekonomi berbasis laut dan darat menjadi suatu kesatuan ekonomi nusantara. Lebih lanjut, Tridoyo mengatakan, kebijakan-kebijakan tersebut harus diikuti dengan langkah konkret membenahi aspek hukum melalui perbaikan hukum dan perundangan di bidang maritim serta keberpihakan pada ekonomi kelautan yang berbasiskan ekonomi kerakyatan.

Tridoyo juga mengungkapkan, pembangunan struktur ekonomi Indonesia, selain didorong untuk memberikan dukungan pada pengembangan potensi maritim yang relatif tertinggal, juga diarahkan untuk memberikan kemampuan kepada lembaga negara melalui ocean governance yang bersih dan berwibawa. Selain itu, diperlukan keterpaduan dengan sektor swasta agar mampu mendorong iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Tridoyo menekankan, agar perlu melakukan perubahan visi pembangunan yang komprehensif antara pembangunan laut dan darat yang merupakan dasar wilayah Indonesia sebagai nusantara sehingga pengembangan perekonomian yang dibangun adalah visi ekonomi nusantara. Untuk itu, pemerintah harus memberikan komitmen dan keberpihakan yang konsisten pada pembangunan ekonomi berbasis maritim karena Indonesia memiliki potensi maritim yang besar.

Dia juga berharap, adanya peningkatan investasi di bidang kelautan dan maritim melalui kebijakan fiskal dan moneter yang progresif berbasiskan kepentingan nasional. Dengan demikian, investasi dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kemakmuran bangsa serta mensejahterakan segenap rakyat di seluruh penjuru nusantara.

BERITA TERKAIT

BPOM: Pemerintah Indonesia Berkomitmen Pembangunan Kesehatan Palestina

BPOM: Pemerintah Indonesia Berkomitmen Pembangunan Kesehatan Palestina NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan…

Inkonsistensi Kebijakan Strategis

Ketika menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan harga BBM untuk premium (bersubsidi) akan dinaikkan dari Rp 6.550 menjadi Rp 7.000 per…

Lemhannas Perlu Bersinergi dengan Media Tangkal Hoaks

Lemhannas Perlu Bersinergi dengan Media Tangkal Hoaks NERACA Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI perlu bersinergi dengan media untuk…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Laboratorium Pengujian di Era Disrupsi Teknologi

NERACA Jakarta -  Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Imam Haryono mengatakan saat ini, pemerintah Indonesia…

Terkait Kemajuan Digital - RI Dapat Topang Asia Jadi Garda Depan Transformasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Implementasi industri 4.0 di kawasan Asia dinilai dapat membangkitkan kontribusi sektor manufaktur dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi…

Ketahanan Pangan Harus Jadi Fokus Pembenahan

NERACA Jakarta – Salah satu hal yang layak untuk diprioritaskan dalam program para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden…