Wamenperin Tekankan Ekonomi Berbasis Maritim - Perlu Kebijakan Pembangunan Kelautan Nasional

NERACA

Surabaya - Wakil Menteri Perindustrian Alex S.W Retraubun mengatakan 75% wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga secara ekonomi potensi kelautan nasional sangat menjanjikan. Hanya saja sampai sejauh ini bidang kelautan belum digarap secara maksimal. Mengingat arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah terpusat di darat. Padahal jika dikembangkan lebih baik lagi, bidang maritim bisa menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Arah kebijakan pemimpin Indonesia belum fokus menggarap potensi maritim nasional. Setiap pergantian kepemimpinan arah kebijakannya berubah-ubah. Oleh karenanya melihat visi-misi yang digaungkan oleh presiden terpilih sekarang memang tepat untuk lebih mengoptimalkan laut dengan membangun ekonomi berbasis maritim," katanya kepada wartawan saat koferensi pers dalam ajang Marintec Indonesia, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/9).

Namun dia juga mengakui, untuk bisa membangun negara maritim bukan suatu hal yang mudah. Perlu ada kebijakan yang pro terhadap sektor ini, mengingat arah kebijakan yang diambil belum mengarah kesana. "Jika ingin membangun ekonomi berbasis maritim perlu arah kebijakan harus diarahkan kesana, inilah tugas presiden baru kita untuk bisa membalikan keadan baik secara kebijakan maupun reformasi mental dari mulai pengambil kebijakan hingga ke elemen paling bawah," imbuhnya.

Berkaca pada industri maritim saja, lanjut dia lagi sampai dengan saat ini industri maritim nasional saja masih lemah, mengingat industri maritim hanya diurusi oleh pejabat eselon 3 sehingga tidak punya tupoksi dan anggaran lebih besar untuk bisa lebih mengembangkan program industri maritim. "Contoh sederhananya saja untuk industri maritim, saat ini perkembangannya masih belum optimal karena memang arah kebijakan pemerintah sekarang tidak fokus pada ekonomi basis kelautan," ujarnya.

Padahal bicara sektor maritim sangat kompleks, mulai dari produksi seperti ikan, rumput laut dan yang lain, jasa transportasi dan pariwisata, energi, dan lain sebagainya. "Isu maritim itu sangat luas, makanya harus ada kebijakan yang komperehensif dan fokus. Jika pemerintah baru bisa mengimplementasikan itu maka akan memberikan perubahan dan energi baru membangun perekonomian maritim nasional," tegasnya.

Ungkapan senada juga pernah disampaikan oleh Guru Besar Kebijakan Ekonomi Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Tridoyo Kusumastanto. Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi dari Produk Domestik Bruto (PDB) Kelautan menunjukkan bahwa sektor-sektor dalam bidang kelautan kurang dapat tumbuh secara optimal. Untuk sektor perikanan dan angkutan laut memang tumbuh relatif melebihi rata-rata, sementara sektor lainnya kurang dapat tumbuh. Hal ini menunjukkan komitmen negara pada bidang kelautan belum dilakukan dengan baik secara ekonomi maupun pengembangan sumberdaya manusia.

“Ke depan, pertumbuhan PDB bidang kelautan memerlukan investasi dan dukungan kebijakan melalui peraturan yang mendorong agar para pelaku bisnis tertarik melakukan investasi pada bidang ekonomi berbasis maritim,” katanya

Menurut Tridoyo, perspektif pembangunan harus diubah dengan memadukan aktivitas ekonomi berbasis laut dan darat menjadi suatu kesatuan ekonomi nusantara. Lebih lanjut, Tridoyo mengatakan, kebijakan-kebijakan tersebut harus diikuti dengan langkah konkret membenahi aspek hukum melalui perbaikan hukum dan perundangan di bidang maritim serta keberpihakan pada ekonomi kelautan yang berbasiskan ekonomi kerakyatan.

Tridoyo juga mengungkapkan, pembangunan struktur ekonomi Indonesia, selain didorong untuk memberikan dukungan pada pengembangan potensi maritim yang relatif tertinggal, juga diarahkan untuk memberikan kemampuan kepada lembaga negara melalui ocean governance yang bersih dan berwibawa. Selain itu, diperlukan keterpaduan dengan sektor swasta agar mampu mendorong iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Tridoyo menekankan, agar perlu melakukan perubahan visi pembangunan yang komprehensif antara pembangunan laut dan darat yang merupakan dasar wilayah Indonesia sebagai nusantara sehingga pengembangan perekonomian yang dibangun adalah visi ekonomi nusantara. Untuk itu, pemerintah harus memberikan komitmen dan keberpihakan yang konsisten pada pembangunan ekonomi berbasis maritim karena Indonesia memiliki potensi maritim yang besar.

Dia juga berharap, adanya peningkatan investasi di bidang kelautan dan maritim melalui kebijakan fiskal dan moneter yang progresif berbasiskan kepentingan nasional. Dengan demikian, investasi dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kemakmuran bangsa serta mensejahterakan segenap rakyat di seluruh penjuru nusantara.

BERITA TERKAIT

Selamatkan Masa Depan 250 Ribu Siswa Keluarga Ekonomi Lemah

KCD Wilayah III‎ Disdik Jawa Barat, H.Herry Pansila M.Sc    Saatnya Untuk selamatkan 250 Ribu Siswa dari Keluarga Ekonomi tidak…

Kebijakan “Pre-Emptive” Redam Gejolak Pasar - BANK DUNIA TURUNKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2018

Jakarta-Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, kebijakan pre-emptive (menyerang) dengan menaikkan tingkat suku bunga mendahului The Fed ternyata cukup efektif dalam…

Reformasi Ekonomi dan Manajemen Risiko

  Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis   Reformasi perekonomian yang dilakukan oleh Abenomics justru berupaya…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…