Ribuan Perusahaan Tambang Berstatus Ilegal

NERACA

Jakarta – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) terbilang cukup kecil yaitu mencapai Rp39,6 triliun. Hal itu bertolak belakang dengan Izin Usah pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

President Indonesian Minning Association (IMA) Martiano Hadianto mengatakan bahwa penerimaan negara dari sektor tambang yang kecil lebih disebabkan karena banyaknya perusahaan tambang yang ilegal. Bahkan, kata Martiano, pemerintah membiarkan perusahaan tersebut melenggang bebas mengeruk hasil bumi Indonesia.

Menurut dia, jumlah perusahaan tambang yang ada di Indonesia adalah yang terbanyak di dunia. Karena kewenangan pemberian izin jumlah perusahaan tambang abal-abal mencapai lebih dari 10.600. Dia pun mempertanyakan bagaimana pemerintah bisa memberikan izin usaha pertambangan (IUP) sebanyak itu. “Bagaimana pemerintah memonitor terhadap banyaknya perusahaan tambang tersebut. Dengan jumlah itu, bagaimana cara memonitornya antara izin yang dikeluarkan dengan jumlah memonitor tidak klop,” kata dia.

Martiono mengatakan, dari puluhan ribu perusahaan tambang yang ilegal. Hanya terdapat 125 tambang yang pasti, tertib dan patuh kepada negara. “Total semuanya adalah sekitar 1.809. Tapi yang tertib rapi hanya 125 perusahaan,” tandasnya.

Namun demikian, lanjut Martiono, justru yang tertib dan patuh kepada negara justru malah ditekan dan dibebani berbagai macam oleh pemerintah. Padahal seharusnya pemerintah fokus menertibkan perusahaan tambang yang jumlahnya ribuan, tetapi tidak tertib kepada negara. “Kekeliruan ini sebenarnya diketahui tapi tidak mau menindak. Dari ribuan tidak punya nomor wajib pajak. Tidak bayar pajak ini harus ditertibkan supaya banyak yang dilepas dan ditata kembali,” katanya.

Martiono menuturkan, optimalisasi penerimaan negara akan berjalan jika perusahaan tambang yang tidak tertib ini di tata kembali. “Ini mudah-mudahan diterima untuk pemerintahan yang akan datang,” tukasnya.

Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Yudi Wahyudin mengatakan praktik tambang ilegal berpotensi merugikan negara. Estimasi kerugian semakin membengkak mengingat tambang dan perdagangan ilegal sangat marak. “Pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan pajak dari perdagangan ilegal ini mencapai US$105 juta,” kata dia.

Yudi mengatakan perdagangan timah merupakan aset pendapatan negara yang cukup besar. Volume ekspornya mencapai US$2,8 miliar dengan potensi penerimaan pajak mencapai US$280 juta. Untuk pasar Asia Tenggara Indonesia menguasai 40 persen perdagangan timah. Namun, Yudi menyayangkan persentase yang dinilai masih rendah itu mengingat Indonesia merupakan produsen timah.

Dia membandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang menguasai 30 persennya. Padahal, keduanya bukan produsen timah. "Betapa luar biasa kebocoran dari perdagangan ilegal di Indonesia," ujarnya. Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid, Theo Yusuf, mendorong agar pemerintah membubarkan atau membuat BKDI tandingan untuk menghindari monopoli. “Jika hanya ada BKDI, kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan itu ada. Walaupun sudah dikuasai pemerintah,” tegas dia.

Kapolri Jenderal Pol Sutarman kata dia, sangat merespons dengan tegas kejahatan pertambangan ilegal di Indonesia yang telah merusak lingkungan dan ekosistem. “Hal tersebut terlihat saat dilakukannya penangkapan sampai penyidikan kasus tambang liar pasir timah di Babel seperti di Bangka Selatan dan Bangka Timur," ungkapnya.

BERITA TERKAIT

Menangkap Peluang dari Kasus Produk Ikan Dori Ilegal

Cocon, S.Pi, M.Si Analis Akuakultur, Ditjen Perikanan Budidaya, KKP   Baru-baru ini konsumen dikejutkan dengan laporan adanya bahan berbahaya dalam…

11 Perusahaan Kosmetik Asal Taiwan Ikut Misi Dagang di Indonesia

  NERACA Jakarta - Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) dan 11 perusahaan kosmetik dan perawatan kulit asal Taiwan yang…

Prosesi Sedekah Laut di Cilacap dihadiri Ribuan Orang

Ribuan orang dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menyaksikan prosesi sedekah laut yang merupakan tradisi budaya nelayan setempat…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Perdagangan Internasional - Kinerja Ekspor Non Migas Terkoreksi 6,09 Persen di September

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan kinerja ekspor Indonesia pada September 2017 sebesar 4,51 persen dari…

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor - Kemenperin Beri Masukan Kebijakan KITE Bagi IKM

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan…

Tingkatkan Daya Saing - Standar Keamanan Produk Perluas Ekspor Mamin

NERACA Jakarta – Pengembangan inovasi dan penerapan standar keamanan produk mampu memacu daya saing industri makanan dan minuman (mamin) nasional…