Ribuan Perusahaan Tambang Berstatus Ilegal

NERACA

Jakarta – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) terbilang cukup kecil yaitu mencapai Rp39,6 triliun. Hal itu bertolak belakang dengan Izin Usah pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

President Indonesian Minning Association (IMA) Martiano Hadianto mengatakan bahwa penerimaan negara dari sektor tambang yang kecil lebih disebabkan karena banyaknya perusahaan tambang yang ilegal. Bahkan, kata Martiano, pemerintah membiarkan perusahaan tersebut melenggang bebas mengeruk hasil bumi Indonesia.

Menurut dia, jumlah perusahaan tambang yang ada di Indonesia adalah yang terbanyak di dunia. Karena kewenangan pemberian izin jumlah perusahaan tambang abal-abal mencapai lebih dari 10.600. Dia pun mempertanyakan bagaimana pemerintah bisa memberikan izin usaha pertambangan (IUP) sebanyak itu. “Bagaimana pemerintah memonitor terhadap banyaknya perusahaan tambang tersebut. Dengan jumlah itu, bagaimana cara memonitornya antara izin yang dikeluarkan dengan jumlah memonitor tidak klop,” kata dia.

Martiono mengatakan, dari puluhan ribu perusahaan tambang yang ilegal. Hanya terdapat 125 tambang yang pasti, tertib dan patuh kepada negara. “Total semuanya adalah sekitar 1.809. Tapi yang tertib rapi hanya 125 perusahaan,” tandasnya.

Namun demikian, lanjut Martiono, justru yang tertib dan patuh kepada negara justru malah ditekan dan dibebani berbagai macam oleh pemerintah. Padahal seharusnya pemerintah fokus menertibkan perusahaan tambang yang jumlahnya ribuan, tetapi tidak tertib kepada negara. “Kekeliruan ini sebenarnya diketahui tapi tidak mau menindak. Dari ribuan tidak punya nomor wajib pajak. Tidak bayar pajak ini harus ditertibkan supaya banyak yang dilepas dan ditata kembali,” katanya.

Martiono menuturkan, optimalisasi penerimaan negara akan berjalan jika perusahaan tambang yang tidak tertib ini di tata kembali. “Ini mudah-mudahan diterima untuk pemerintahan yang akan datang,” tukasnya.

Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Yudi Wahyudin mengatakan praktik tambang ilegal berpotensi merugikan negara. Estimasi kerugian semakin membengkak mengingat tambang dan perdagangan ilegal sangat marak. “Pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan pajak dari perdagangan ilegal ini mencapai US$105 juta,” kata dia.

Yudi mengatakan perdagangan timah merupakan aset pendapatan negara yang cukup besar. Volume ekspornya mencapai US$2,8 miliar dengan potensi penerimaan pajak mencapai US$280 juta. Untuk pasar Asia Tenggara Indonesia menguasai 40 persen perdagangan timah. Namun, Yudi menyayangkan persentase yang dinilai masih rendah itu mengingat Indonesia merupakan produsen timah.

Dia membandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang menguasai 30 persennya. Padahal, keduanya bukan produsen timah. "Betapa luar biasa kebocoran dari perdagangan ilegal di Indonesia," ujarnya. Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid, Theo Yusuf, mendorong agar pemerintah membubarkan atau membuat BKDI tandingan untuk menghindari monopoli. “Jika hanya ada BKDI, kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan itu ada. Walaupun sudah dikuasai pemerintah,” tegas dia.

Kapolri Jenderal Pol Sutarman kata dia, sangat merespons dengan tegas kejahatan pertambangan ilegal di Indonesia yang telah merusak lingkungan dan ekosistem. “Hal tersebut terlihat saat dilakukannya penangkapan sampai penyidikan kasus tambang liar pasir timah di Babel seperti di Bangka Selatan dan Bangka Timur," ungkapnya.

BERITA TERKAIT

Sampai Akhir November, 100 Perusahaan di Kota Sukabumi Gulung Tikar

Sampai Akhir November, 100 Perusahaan di Kota Sukabumi Gulung Tikar NERACA Sukabumi - Sampai dengan akhir November tahun 2018, Dinas…

DSNG Akuisisi Perusahaan Sawit - Nilai Transaksi Bengkak Jadi Rp 2,1 Triliun

NERACA Jakarta – Kejar pertumbuhan produksi lebih besar lagi, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) akan mengakuisi PT Bima Palma…

SK Gubernur Penetapan UMK Tahun 2019 Turun - Disnakertrans Kota Sukabumi Langsung Lakukan Desiminasi ke Perusahaan

SK Gubernur Penetapan UMK Tahun 2019 Turun Disnakertrans Kota Sukabumi Langsung Lakukan Desiminasi ke Perusahaan NERACA Sukabumi - Setelah resminya…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Hingga Akhir Tahun 2018, Udang Masih Jadi Primadona Ekspor Sektor Perikanan

  NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat hingga akhir tahun ekspor hasil perikanan jelang akhir tahun 2018…

Penilaian Menteri - Perang Dagang Seharusnya Bisa Tingkatkan Produksi dan Ekspor

NERACA Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, fenomena perang dagang antara Amerika Serikat dan China seharusnya bisa…

Ekspor Melalui Kuala Tanjung Ditargetkan Capai 1.000 TEUS

NERACA Jakarta – Ekspor langsung melalui Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, ditargetkan bisa mencapai hingga 1.000 TEUs saat dioperasikan pada…