Kebijakan Minus Harmonisasi

Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebagaimana pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun era sebelumnya, akan banyak menjumpai dilema di berbagai ranah kebijakan yang lain di berbagai sektor dan bidang. Di antara berbagai dilema kebijakan itu adalah persoalan kenaikan harga BBM. Juga, dilema terkait soal pertumbuhan dan pemerataan. Lainnya, kebijakan pertanian, pertambangan dan industri, perdagangan dan investasi, antara kebijakan pusat dan daerah. Termasuk dilema antara pilihan kebijakan yang pro terhadap investasi portofolio atau yang mendorong investasi di sektor riil sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Pendek kata di republik ini banyak melahirkan beragam kebijakan publik dan jumlahnya sangat banyak karena dibuat hanya dengan semangat "proyek" sehingga yang muncul adalah arogansi sektoral karena pejabat publiknya sudah merasa diperintah oleh serangkaian peraturan perundangan yang berlaku.

Di negeri ini tidak ada harmonisasi kebijakan dan yang ada adalah fragmentasi kebijakan. Akibatnya adalah terjadi dilema dan trade off di antara berbagai ragam kebijakan yang akhirnya menjadi penghambat jalannya roda pembangunan di negeri ini. Jokowi-JK sudah kita percaya penuh beserta seluruh anggota kabinetnya untuk membenahi masalah yang timbul di antara berbagai kebijakan.

Sebagai new emerging economies yang sebentar lagi akan mulai bergabung dalam Masyarakat Ekonomi Asean pada akhir tahun 2015, pemerintah sebaiknya fokus membenahi persoalan dilema dan trade off di berbagai ranah kebijakan dan dilihat satu persatu untuk menemukan sumber masalahnya, dan kemudian membenahinya di berbagai tingkatan, baik pada level undang-undang maupun pada level peraturan pelaksanaannya.

Indonesia sangat memerlukan adanya lingkungan yang kondusif untuk memutar roda perekonomiannya secara efisien untuk menghasilkan nilai tambah yang besar bagi kepentingan rakyatnya. Rasanya Jokowi-JK jangan menghabiskan waktunya untuk blusukan di lapangan, dan lebih baik fokus blusukan di ranah kebijakan/regulasi yang menjadi sumber dari segala sumber terjadinya dilema dan trade off di lingkungan kebijakan.

Apa yang kita lihat di lapangan sudah cukup ditemu kenali oleh rezim pemerintah sebelumnya, baik pada periode pak SBY maupun pada periode-periode sebelumnya. Dan setiap masalah yang diketemukan pasti terjadi akibat dari adanya kebijakan,apakah karena tumpang tindih atau karena sebab lain. Semua presiden dan wakil presiden dengan seluruh jajaran kabinetnya pada masa kerjanya selalu akan menghadapi dilema dan trade off di lingkungan kebijakan, apapun isunya.

Karena itu, diperlukan adanya reformasi, deregulasi, dan debirokrtisasi secara terus menerus, dan tidak bisa bersikap taked for guarranted bahwa segala produk kebijakan yang sudah dihasilkan akan mampu menyelesaikan berbagai masalah di negeri ini.

BERITA TERKAIT

Berbagai Kebijakan Disiapkan Tarik Investasi Manufaktur

NERACA Jakarta – Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan investasi di industri manufaktur, karena sektor tersebut berperan penting dalam menopang pertumbuhan…

Dampak Kebijakan RIPH - Harga Bawang Putih Meroket di Daerah

Kebijakan mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Kementerian Pertanian telah membuat harga bawang putih kembali meroket di sejumlah daerah. Pedagang…

Sektor Logistik - Asosiasi Minta Ada Kebijakan Pemerintah Untuk Peremajaan Truk

NERACA Jakarta – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) berharap pemerintah mempunyai instrumen atau kebijakan yang bisa menstimulus reinvestasi peremajaan truk-truk…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Berharap Dana Riset dan Pengembangan Swasta

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef, Centre of Innovation and Digital Economy Seminggu ini publik dihebohkan oleh salah satu cuitan…

Revolusi Mental Menjungkirbalikkan Akal - Oleh : EdyMulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Pekan silam atmosfir media kita, untuk kesekian kalinya, kembali disesaki isu-isu tak bermutu. Ada Walikota Semarang  Hendrar Prihadi yang bikin…

Sinkronisasi RTRW Jabodetabek

  Oleh: Yayat Supriatna Pengamat Tata Kota Presiden Jokowi telah menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla memnenahi persoalan pengelolaan rencana tata…