NERACA

Jakarta – PT Pertamina (Persero) telah mengumumkan kenaikan gas elpiji 12 kilogram (kg) sebesar Rp1.500 per kg. Hal tersebut patut diantisipasi oleh pemerintah, karena nantinya akan banyak pengguna gas elpiji 12 kg yang akan pindah ke gas elpiji 3 kg. Padahal, gas elpiji 3 kg yang tabung berwarna hijau tersebut adalah energi yang disubsidi dan perlu diatur penggunaannya.

Direktur Epiji dan Produk Gas Pertamina Gigih Wahyu Hari Irianto mengaku bahwa pemerintah telah mempunyai sistem dan mekanisme dalam menyalurkan elpiji 3 kg agar tepat sasaran. Namun hal itu tidak berjalan. “Sebenarnya aturan secara detail tetang pengamanan penyaluran gas elpiji subsidi tertuang dalam Permen ESDM Nomer 26 tahun 2009. Akan tetapi hal itu belum terjadi,” kata Gigih di Jakarta, Rabu (10/9).

Gigih memaparkan mekanisme yang diatur dalam Permen ESDM tersebut adalah dengan memanfaatkan kartu konsumen yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. “Jadi masyarakat yang tidak memiliki kartu tersebut tidak bisa mendapatkan elpiji bersubsidi 3 kg. Intinya setiap konsumen mempunyai kartu kendali, yang tidak punya ya tidak beli gas elpiji bersubsidi,” tutur Gigih.

Namun menurut Gigih hal tersebut belum bisa diimplementasikan, meski sudah diuji coba di enam kota, diantaranya adalah Malang dan Solo. “Belum bisa diimplementasikan waktu itu ada uji coba di enam kota,” tuturnya.

Dalam implementasi kartu pengendalian konsumsi tersebut, Pertamina hanya sebagai pendamping saja. Ia menambhakan jika program tersebut berjalan maka dapat menghindari penyalahgunaan elpiji berusbidi. “Pertamina sebagai patner pendamping saja. Tapi memang itu harus kita jalankan salah satunya menerapkan distirbusi tertutup ada perpaduan disitribusi tertutup dan simolek,” pungkasnya.

Subsidi Bakal Bengkak

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sempat mengatakan subsidi bahan bakar gas cair (liquified petroleum gas/LPG) dalam APBN 2014 berpotensi membengkak akibat tidak terkendalinya harga gas, terutama di tingkat konsumen. “Saya dari dulu bilang kalau Pertamina mau naikkan elpiji 12 kg, harus dipastikan tidak ada migrasi besar-besaran konsumen ke LPG 3 kg, karena itu hanya akan menambah subsidi ujung-ujungnya,” ujar Wamenkeu.

Menurutnya, pengendalian harga elpiji tidak cukup hanya pada tingkat distributor, tetapi harus juga sampai batasan maksimal di harga konsumen. Harga konsumen yang dipatok tersebut, lanjutnya, bisa dilakukan oleh Pertamina. Kendati demikian, harga maksimal yang ditentukan juga harus memasukkan biaya distribusi dan lainnya, sehingga tidak terlalu menggerus keuntungan dari agen distributor.

“Pertamina harus tegas kalau ada agen yang bermain-main, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini, harus dikasih peringatan. Kalau perlu dicabut saja izin agennya karena seharusnya kenaikannya tidak sampai seperti yang dibicarakan,” tuturnya.

Bambang mengaku telah meminta kepada Pertamina untuk melakukan distribusi tertutup dalam penyaluran LPG 3 kg. Hal itu, lanjutnya, perlu dilakukan guna menjaga subsidi LPG tetap sesuai dengan APBN 2014 sebesar Rp36,77 triliun, atau setara dengan 4,78 juta kg. “Jadi kalau kamu dateng ke suatu tempat beli 3 kg harus buktiin nama kamu itu ada dalam daftar pembeli 3 kg. Kalau nggak bakal terjadi migrasi yang ujungnya adalah subsidi. Ingat subsidi sudah di atas Rp30 triliun. Kami nggak mau naik lagi,” katanya.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan perlu adanya antisipasi kemungkinan migrasi konsumen elpiji 12 kg ke elpiji 3 kg. Dia juga mengaku Kemenkeu sudah melakukan pertemuan dengan Pertamina untuk memitigasi kemungkinan itu. “Kalau migrasi belum tentu bisa nambah subsidi. Nanti kami lihat, apalagi langkah yang harus dilakukan. Namun menurut saya kemungkinannya dua, apakah distribusinya diperbaiki atau lainnya,” tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan elpiji tabung 3 kg sampai saat ini disubsidi oleh pemerintah. Pada tahun lalu, anggaran untuk subsidi elpiji 3 kg mencapai Rp 40 triliun, naik Rp 10 triliun di atas pagu APBN-P 2013. “Di 2013 itu sekitar Rp 30 triliun, elpiji dalam potensi tagihannya bisa ke Rp 40 triliun di 2013 ya, dari Rp 30 triliun yang kita bayar," ungkapnya.

Penyebabnya, menurut Askolani, adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar sejak pertengahan tahun lalu. Kemudian juga terjadi kenaikan harga elpiji internasional. Sementara itu dari segi volume, menurutnya tidak terlalu signifikan. “Itu elpiji tadi dampak kurs tadi. Nah yang mungkin kedua harga CP Aramco. Dia kan basis pembeli elpiji,” sebutnya.

Pembayaran yang dilakukan saat ini adalah sebesar Rp 30 triliun. Kemudian sisanya harus menunggu hasil dari audit Badan Pemeriksa Keuagan (BPK). “Potensi yang subject to audit BPK itu Rp 40 triliun,” ucapnya.

Sementara itu untuk tahun ini, anggaran subsidi elpiji 3 kg adalah sebesar Rp 36 triliun. Askolani belum dapat memprediksi, apakah anggarannya akan kembali membengkak. Pasalnya perubahan harga yang terjadi sangat kecil. “Di 2013 nggak naik harga, 2014 juga nggak naik besar. Jadi anggarannya masih sesuai asumsi,” kata Askolani.