Perlu Matang Persiapan MEA

Banyak pihak masih mempertanyakan kesiapan pemerintah Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Pasalnya, bila negeri ini belum siap, maka hanya akan menjadi pasar dan “budak” negara ASEAN lainnya. Kesiapan pemerintah tentu sangat diperlukan tidak hanya pada proteksi produk dalam negeri, namun juga pada sisi penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Sejumlah pihak juga menilai hingga saat ini pemerintah belum mempunyai kebijakan yang komprehensif menghadapi MEA yang sudah kian dekat waktunya. Padahal, negara lain seperti Malaysia, Singapura dan Thailand sudah mempunyai strategi khusus agar negara mereka bisa mengambil keuntungan optimal di pasar bebas ASEAN tersebut.

Menurut pakar strategi pemasaran Philip Kottler, sebuah bangsa dapat berkembang maju di era globalisasi jika mampu melakukan persiapan dengan baik, antara lain menyiapkan pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi, kekuatan human capital dan dukungan infrastruktur untuk usaha kecil.Namun menjelang AFTA 2015 ini, Indonesia tampaknya belum mampu melakukan persiapan dengan baik. Ini terlihat dalam indikator Human Development Index (HDI) 2013 yang dirilis UNDP (United Nations Development Programme), Corruption Perceptions Index (CPI) 2013 yang dikeluarkan Transparency International, dan Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index/GCI) 2013–2014 yang dikeluarkan World Economic Forum(WEF).

Meski memiliki jumlah penduduk paling besar di ASEAN, dari sisi kekuatan human capital, Indonesia terbilang masih tertinggal dengan beberapa negara tetangga. Memang benar, dalam beberapa tahun terakhir ini angka HDI Indonesia yang diumumkan secara rutin oleh United Nations Development Programme (UNDP) terus mengalami peningkatan. Namun angka HDI Indonesia terbilang masih rendah, yakni hanya sebesar 0,62 dan tergabung dalam kelompok negara dengan HDI kategori medium human development.

Ironisnya, Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang lebih besar, ternyata HDI nya masih berada jauh di bawah Singapura (0,89) dan Brunei (0,85) yang mampu tampil sangat maju dalam kelompok negara dengan HDI kategori very high human development. Malaysia juga juga cukup jauh di atas Indonesia dengan HDI sebesar 0,76 dan tergolong dalam kategori negara high human development.

Kondisi ini jelas memprihatinkan karena human capital yang dimiliki Indonesia hanya sedikit di atas Timor Leste, Kamboja dan Myanmar. Artinya, dari sisi human capital dalam menghadapi MEA 2015, Indonesia masih kalah kuat dengan Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Filipina.

Dari sisi kultur birokrasi, proses pelayanan publik saat ini masih sering dikeluhkan lamban dan hal itu diperparah lagi kuatnya perilaku korupsi aparatur pemerintah. Lihat saja angka Corruption Perceptions Index (CPI) 2013 yang dikeluarkan Transparency International, Indonesia masih tergolong kuat korupsinya. Singapura merupakan negara paling kecil korupsinya di ASEAN. Kemudian disusul Brunei, Malaysia, Flipina dan Thailand.

Dalam CPI ini Indonesia menduduki peringkat ke-114 dari 177 negara yang disurvei. Sedangkan dalam indeks daya saing global (Global Competitiveness Index-GCI) 2013–2014 yang dikeluarkan WEF, negeri ini menduduki peringkat ke-34 dari 148 negara yang disurvei, memang agak lebih baik dari Vietnam, Timor Leste, Kamboja dan Filipina. Namun, Indonesia masih kalah dengan Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand.

Nah, apabila ada pejabat negara yang pernah mengklaim persiapan Indonesia menghadapi MEA sudah cukup matang bahkan sudah mencapai 80%, itu berdasarkan dari kajian kuantitatif atau kualitatif dari lembaga mana yang perlu kita teliti kembali. Pasalnya, jangan sampai laporan yang disampaikan pejabat itu bersifat “asal bapak senang (ABS)”. Waspadalah!

BERITA TERKAIT

Industri Galangan Kapal Perlu Manfaatkan Peluang Tol Laut - Dunia Usaha

NERACA Jakarta – Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi pembangunan kapal-kapal negara untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi laut di dalam negeri.…

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK NERACA Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai keberadaan Komisi…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Beban Utang Negara

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan masyarakat tak khawatir terhadap kebijakan pemerintah untuk berutang. Alasannya, utang merupakan responsibility choice dan strategi…

Awas Korupsi di Desa

Membanjirnya anggaran negara ke desa pada hakikatnya bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, banyak aparat…

Apresiasi Kinerja Jokowi-JK

Memasuki usia ke-3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat sudah merasakan dinamika pembangunan yang positif. Tidak heran jika pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi,…