Perlukah Kenaikan Harga BBM Bersubsidi? - Oleh: Sembodo Cahyanto Kunto, Pemerhati masalah Indonesia yang tinggal di Mataram, Nusa Tenggara Barat

Salah satu wacana yang konon dibahas dalam pertemuan informal antara Presiden SBY dengan Presiden terpilih, Joko Widodo di Laguna Hotel, Kawasan Nusa Dua Bali pada 28 Agustus 2014 pukul 19.00 WITA adalah membahas soal kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut informasi yang beredar secara tidak resmi, Presiden SBY dalam pertemuan tersebut menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di masa pemerintahannya yang akan berakhir pada 20 Oktober 2014, dengan alasan selama SBY menjadi Presiden juga telah menaikkan harga BBM sebanyak empat kali. Bahkan, Presiden SBY konon pernah menyatakan bahwa setiap pemerintahan pasti akan menghadapi permasalahan dan tantangan tersendiri, sebagaimana pemerintahan Jokowi-JK mendatang yang diyakini pasti dapat mengatasi tantangan dan permasalahan tersebut.

Kalangan pakar ekonomi menilai wacana kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM)merupakan salah satu factor yang menjadi perhatian investor untuk menentukan sikap dalam berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kenaikan harga BBM akan memberikan efek jangka panjang bagi perekonomian Indonesia sehingga harus dilakukan pada saat yang tepat agar efek yang diberikan tidak berdampak negatif terhadap perekonomian.

Disamping itu, wacana kenaikan harga BBM oleh pemerintah dapat memberikan tekanan terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan(IHSG). Hal tersebut berpotensi dimanfaatkan pelaku pasar untuk melakukan aksi beli di saat harga saham sedang menurun.

Bahkan, Analis Morgan Stanley Research Asia–Pacific,Hozefa Topiwalla menyatakan, penaikan harga BBM akan memberikan efek positif bagi perekonomian karena penaikan harga merupakan salah satu cara untuk mengatasi sejumlah kelemahan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), Hanung Budya menegaskan, jika kuota tidak ditambah serta tidak ada langkah apapun dari pemerintah, premium dan solar akan habis sekitar Desember 2014 dengan kelebihan kuota mencapai 1,35 juta kilo liter. Wakil Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, harus ada upaya ekstra khususnya terkait perbaikan dari sisi alokasi dari distribusi yang dilakukan oleh PT Pertamina. Masih ada ruang perbaikan daripada menambah kuota BBM yang otomatis melanggar amanat UU No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan APBN 2014 yang sejatinya tidak lagi memperbolehkan pemerintah menambah volume konsumsi BBM.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, A. Tony Prasetiantono mengatakan, pemerintah tidak konsisten dengan langkah-langkah kebijakan yang dipilih. Kondisi ini diakibatkan penjagaan kuota BBM bersubsidi sejalan dengan tetap kukuhnya pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Antrean panjang diprediksi akan kembali terjadi jika tidak ada langkah strategis dan signifikan dari pemerintah. Sedangkan, pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy meminta, pemerintah untuk menentukan skala prioritas kompensasi kepada masyarakat terkait dengan rencana penaikan harga BBM. Perlu ada kajian secara menyeluruh sebelum pemerintah memutuskan kebijakan penaikan harga BBM, antara lain lifting dan presentase penggunaan BBM terhadap power plant.

Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, Minggu Saragih mengatakan, FSP MI dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena dampaknya dapat menyulitkan dan menyusahkan masyarakat kecil dan kaum buruh. Kenaikan harga BBM juga sangat merugikan dan memiskinkan kaum buruh yang sehari harinya menggunakan sepeda motor dalam bekerja. Sementara itu, di Landak, Kalimantan Barat, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Landak meminta kenaikan tarif angkutan untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM. Selain itu, kenaikan harga BBM juga akan memicu kenaikan harga sembako dan barang lainnya. Di Bangka Tengah, Bangka Belitung, beberapa LSM menilai kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai kurang tepat karena kondisi pendapatan masyarakat belum sejahtera.

Gerakan Mahasiswa Pembebasan dalam selebaran mereka yang berjudul “BBM Naik Penguasa Khianat, Penguasa Dzalim”. Selebaran tersebut berisi antara lain, harga BBM bersubsidi dipastikan naik lagi, dimana sinyal kepastian penaikan harga BBM bersubsidi mulai dirasakan oleh berbagai kalangan. Pemerintah beralasan, penaikan harga BBM bersubsidi karena subsidi terhadap BBM membebani APBN. Secara teknis ada 3 cara lain sebelum pemerintah menempuh langkah menaikkan harga BBM bersubsidi yaitu, penghematan belanja rutin dengan memotong anggaran untuk kementerian dan lembaga sebagai kompensasi penaikan subsidi yang berkaitan dengan BBM. Memanfaatkan dana APBD yang mengendap di Bank Indonesia dalam bentuk Suku Bunga Indonesia yang bunganya jelas menambah beban pemerintah. Penangguhan pembayaran utang luar negeri yang paling banyak membebani APBN.

Menurut Gerakan Mahasiswa Pembebasan, kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi terkait dengan rencana lama pemerintah untuk menghapus subsidi dibidang energi. Artinya penaikan harga BBM bersubsidi di pasar internasional hanyalah faktor kebetulan yang dijadikan momentum oleh pemerintah. Penghapusan subsidi adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme. Untuk itu, rakyat harus sadar dan menyelamatkan Indonesia dengan sistem yang adil melalui Syari’ah Islam dalam bingkai Khilafah Rasyidah Ala Minhajin Nubuwah. Sementara itu, PKS Kabupaten Bogor menolak wacana kenaikan harga BBM karena kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Perlukah ?

Kalau ditanyakan kepada penulis terkait perlukah kenaikan harga BBM bersubsidi ? Maka jawabannya jelas perlu, walaupun keputusan menaikan harga BBM bersubsidi tersebut untuk sementara orang akan dinilai sebagai keputusan yang tidak populis, dan mungkin karena hal tersebut maka pemerintahan SBY tidak mau menaikan harga BBM karena sama dengan membuat “catatan buruk” di akhir-akhir pemerintahannya, sedangkan bagi Presiden terpilih Jokowi kemungkinan juga enggan menaikkan harga BBM, karena dinilai tidak populis di awal-awal pemerintahannya.

Sekali lagi perlu dilakukan kenaikan harga BBM bersubsidi, karena selama ini harga BBM bersubsidi malah dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berada atau kaya, dibandingkan kelompok warga yang rentan secara ekonomi. Keuntungan dibalik kenaikan harga BBM bersubsidi harus dikonversikan dalam pembangunan infrastruktur, memberikan modal usaha kepada UMKM, membenahi sekolah-sekolah yang ambruk ataupun bakalan ambruk, membangun jembatan-jembatan yang tangguh menggantikan “jembatan gantung” yang ada di beberapa desa, serta memperbaiki dan kalau perlu menggratiskan pelayanan kesehatan. Jika kenaikan harga BBM bersubsidi diimbangi dengan langkah-langkah tersebut, sebenarnya kenaikan harga BBM bersubsidi adalah tindakan yang sangat populis dan pro masa depan bangsa dan negara, karena sejatinya kenaikan harga BBM bersubsidi termasuk tidak mengobral ekspor sumber-sumber energi adalah langkah signifikan dan strategis mengamankan ketahanan energi kita ke depan.

Pasalnya, sumber konflik ke depan bukan lagi soal politik, separatis, radikal ataupun teroris, tapi rebutan air bersih, energi dan pangan antar negara. Jadi visi terkait ketahanan energi, ketahanan pangan dan air bersih harus menjadi visi dan perhatian Presiden terpilih, Jokowi. Tidak ada pilihan lagi. Laksanakan !***

BERITA TERKAIT

Ada Peluang Kenaikan Bunga The Fed, Rupiah Melemah

    NERACA   Jakarta - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Selasa sore, bergerak melemah sebesar 16…

Infrastruktur, Harga Pangan dan Bansos Diklaim Membaik - KINERJA 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

  NERACA Jakarta – Pemerintah kabinet kerja genap berumur tiga tahun. Selama tiga tahun dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan…

Indonesia – Arab Saudi Sepakat Bikin Sistem Baru - Penyaluran TKI

  NERACA   Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia sepakat menyusun sistem baru bagi warga negara Indonesia…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Kerja Konkret Jokowi Membangun Papua

  Oleh : Dodik Prasetyo, Pemerhati Ekonomi Pembangunan LSISI Selama 72 tahun Indonesia merdeka pada akhirnya masyarakat Papua dapat menikmati…

Memberi Pelayanan, Bukan Menjadi Pelayan

Oleh: Teddy Ferdian, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Ketika mendatangi suatu rumah makan, kita akan disambut dengan ucapan selamat datang dari penerima…

Tujuh Hasil Kerja Nyata 3 Tahun di Era Jokowi

  Oleh: Dhita Karuniawati, Mahasiswa IAIN Kendari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan memasuki periode…