Mengawal, Mendukung dan Mengawasi Pemerintahan Baru - Oleh : Evita Indah Rahayu, Relawan Rakyat Bergerak untuk Keadilan dan Kesejahteraan

Beberapa minggu setelah sidang MK di putuskan, residu sengketa pemilihan presiden masih terasa dengan adanya pandangan-pandangan negative terhadap pemerintahan yang akan datang. Meskipun Jokowi-JK belum dilantik, program-program pemerintahannya dikecam hanya sebagai bentuk pencitraan bahkan dianggap omong kosong. Berbagai masalah isu actual seperti kesejahteraan masarakat, pengelolaan energi, ide penggunaan drone sebagai pengawasan maritim, subsidi BBM dan pembangunan pedesaan menjadi topic hangat yang ditujukan kepada presiden terpilih, Jokowi.

Salah satu kecaman berasal dari press release yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Energi Monitoring (Indering), Zuli Hendriyanto pada Minggu, 31 Agustus 2014. “Program Jokowi Cuma Slogan Bila Tak Mampu Berantas Mafia” menjadi kalimat yang cukup provokatif sebagai sebuah judul press release. Dalam hal ini, permasalahan yang dilirik adalah pemberantasan Mafia Migas dan Minerba. Program-program yang diajukan Jokowi-JK hanya sebuah slogan apabilaJokowi-JK tidak memilih calon Menteri ESDM dan Menteri BUMN yang berani memberantas Mafia tersebut.

Sementara pihak Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Wijayanto meyakini pemerintahan mendatang akan focus memberantas mafia migas. Dia menjelaskan, bagian penting dari pemerintahan Jokowi-JK adalah mendorong transparansi serta akuntabilitas di semua sektor. Sebab, tanpa itu semua APBN menjadi tidak berdampak optimal, dan hanya minimal. "Salah satunya mafia migas. Itu akan betul-betul jadi fokus yang akan ditindaklanjuti. Bahkan yang akan dilakukan adalah dengan menggandeng KPK. Karena bagi KPK, mafia migas dan sector energy itu juga menjadi fokusmereka," seperti yang disampaikan di sela-sela diskusi bertajuk 'Subsidi BBM: SolusiatauMasalah?' Kompas.com, Senin (8/9/2014).

Sementara kecaman lain berasal dari akun facebook Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri. Pemilik akun facebook ini memiliki catatan yang berjudul “Jargon Trisakti dan Revolusi Mental Jokowi Hanya Omong Kosong”. Melalui catatan tersebut, pemilik akun mengatakan, selagi konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia memberikan kesempatan yang begitu besar kepada kapitalisme yang ugal-ugalan untuk menguasai semua sector perekonomian, selama itu pula pemerintah yang berkuasa tidak akan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteran bagi rakyat. Jadi, omong kosong bila pemerintahan yang akan dating memakai jargon Trisakti, kerakyatan dan berkedok Soekarnoisme karena rezim baru ini by design merupakan proxy kapitalis dan nekolib. Senin(1/9/2014)

“Jokowi itu tidak paham laut, seharusnya sebelum merencanakan sesuatu untuk menyelesaikan curat marut maritim, harus dipelajari dahulu segala sesuatunya, jangan memakai gaya tiba-tiba dan tidak masuk akal. Apalagi harga drone yang triliunan rupiah itu adalah hal yang tidak masuk akal lagi” itu juga yang dikatakan Direktur Indonesia Maritime Institute (IMI), Y Paonganan dalam artikel Yahoo Groups dengan judul "Ide Jokowi Beli Drone Triliunan Menipu Rakyat".

Komisi VI DPR RI Abdurrahman Abdullah mengungkapkan pendapatnya mengenai program pemerintahan mendatang melalui artikel" Jokowi Salah Membaca Postur RAPBN 2015”, Minggu (2/9). Dalam artikel tersebut, ia menuturkan bahwa sikap Presiden terpilih Joko Widodo dan tim ekonominya yang mendorong kenaikan harga BBM sesungguhnya sangat politis. Pasalnya, desakan itu bukan didasarkan pada fakta yang valid. Subsidi BBM pada RAPBN 2015 di atas hanya mengalami peningkatan sebesar 18 persen dari subsidi BBM pada APBNP 2014 (sebesar Rp 246,5 triliun). Sementara subsidi listrik turun drastic pada tahun 2015 sebesar 43 persen dari tahun 2014 (Rp 103,8triliun).

Kemudian pada press release, Rabu (3/9) yang berjudul "Alokasi Desa Rp9,1Triliun Tidak Memberi Dampak Apapun" juga merupakan perselisihan pendapat antara Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemeritahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Suhardi M Y dengan Jokowi-JK. Ketua Apdesi menegaskan, Jokowi-JK dalam agenda pemerintahannya berjanji akan mengedepankan pembangunan berbasis desa. Namun jika ini yang akan terjadi, Apdesi berpandangan masa-masa awal pemerintahan yang akan dating akan tersandera dan tidak akan bisa berbuat banyak untuk desa. Bahwa selama ini pemerintah selalu mengedepankan pengelolaan sektoral/kementerian sektoral di desa. Sehingga pembangunan dan program-program pengembangan desa dilakukan oleh banyak kementerian, dan pada akhirnya program-program tersebut tidak bisa dilakukan dan diselesaikan secara komprehensif.

Kebebasan untuk berpendapat memang merupakan syarat sebuah Negara demokrasi namun apabila kritik tersebut ditujukan untuk menjatuhkan adalah bentuk ketidakbijaksanaan seseorang. Kritikan negatif mencerminkan bahwa mereka tidak bijaksana dan tidak siap untuk menuju Indonesia baru. Pemikiran negative ini yang justru menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa karena merupakan bentuk kritik yang tidak berdasar. Jokowi-JK yang belum dilantik dan belum sedikitpun menjalankan program-programnya sudah diberi rapor jelek oleh berbagai pihak yang tidak menutup kemungkinan juga memiliki agenda tertentu. Dalam sebuah Negara demokrasi, kebebasan berpendapat memang adalah hak bagi seluruh masyarakat namun bukan diartikan sebagai kebebasan yang tidakterbatas. Hal ini karena hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Dengan demikian toleransi antar masyarakat akan tercipta dimana semua permasalahan akan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa perpecahan bukan sekedar politik kekuasaan.

Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa Negara yang artinya setiap kritikan yang diberikan kepada pemerintah adalah kritik yang membangun tanpa ada maksud menjatuhkan. Masyarakat yang cerdas dan bijak akan memberikan kesempatan kepada pemimpinnya. Jokowi-JK adalah orang Indonesia, presiden terpilih pilpres 2014 yang harus diberikan kepercayaan tersebut untuk membawa Indonesia lebih maju. Sikap masyarakat yang seperti ini pada akhirnya akan berujung pada satu persatuan Indonesia. Oleh karena itu, mari percaya dan doakan agar pemimpin Indonesia yang baru (Jokowi-JK) mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik, menjadi satu persatuan. Mari kita beri kesempatan bagi Pemerintah terpilih Jokowi-JK untuk menjalankan agenda programnnya secara benar, jujur dan terukur, kita masyarakat dan komponen bangsa lainnya marilah mendukung dan mengawasi, karena kita yakin bahwa pemilik kekuasaan tertinggi adalah rakyat, jika Jokowi-Jk memberikan yang terbaik dan dapat merubah keadaan rakyat menjadi lebih baik, maka Jokowi –JK tidak usah ragu dan takut karena rakyat akan selalu bersama dan mendukungnnya.***

BERITA TERKAIT

Saham Malacca Trust Dalam Pengawasan - Bergerak Di luar Kewajaran

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mencermati pola transaksi saham PT Malacca Trust Wuwungan (MTWI) karena telah…

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…

KOTA SUKABUMI - Baru Sebulan Berjalan, 80 Persen WP Sudah Gunakan Pantas

KOTA SUKABUMI Baru Sebulan Berjalan, 80 Persen WP Sudah Gunakan Pantas NERACA Sukabumi - Meskipun baru sebulan lalu Pemerintah Kota…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

Solusi Alami Kendalikan Pemanasan Global di Indonesia

Oleh: Genta Tenri Mawangi Pemanasan global telah menjadi masalah masyarakat dunia, karena dampaknya dianggap tengah terjadi di banyak negara. Dalam beberapa…

Budaya Kerja Ala Jokowi

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Peneliti di Lembaga Kajian Arus Pembangunan  Presiden RI ke-7 yaitu Ir.H.Joko Widodo atau biasa…