NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan keputusan pemerintah memberi lampu hijau bagi PT Pertamina untuk menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram (Kg). Dia meyakini kebijakan ini tidak akan membebani masyarakat dan perekonomian nasional. Menurut Chairul Tanjung, tiap kenaikan harga gas elpiji Rp 1.000 per Kg, hanya menyumbang 0,06% pada besaran inflasi. "Jadi sangat kecil, kecil sekali," ujarnya di Jakarta, Selasa (9/9).

Dia menambahkan, kenaikan harga elpiji mendesak dilakukan mengingat kerugian yang diderita Pertamina dalam menyalurkan komoditas ini. Terkait potensi pelanggaran pengoplosan akibat kenaikan elpiji 12 Kg. Chairul hanya berjanji akan meningkatkan koordinasi dengan Polri untuk melakukan penindakan. "Kita minta Polri di semua kota menindak," tuturnya.

Sebelumnya, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menentang keras rencana PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas elpiji 12 Kg. Alasannya sama seperti ekonom lainnya. Kebijakan ini hanya akan berdampak pada pengoplosan gas elpiji 3 Kg yang notabene disubsidi negara. "Yang pasti dengan Posisi 12 kg naik, dampaknya menjadi yang 3 kg hilang di pasaran," ucapnya.

Kenaikan LPG nonsubsidi secara langsung akan dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan. Mereka akan memindahkan isi elpiji 3 Kg ke tabung elpiji 12 kg, atau biasa disebut elpiji oplosan. "Kan akan dicari oleh orang banyak untuk dimasukkan di 12 kg. Dioplos sedemikian rupa yang 3 kg, dimasukin ke 12 kg," paparnya.

Tidak dipungkiri, praktik pengoplosan gas elpiji menjanjikan keuntungan besar dan menggiurkan. Gas elpiji 3 Kg disubsidi pemerintah, sehingga harganya lebih murah. Setelah dioplos ke 12 kg dijual dengan harga sesuai keekonomian. "Dijual dengan harga Pertamina. Untungnya luar biasa. Itulah orang Indonesia.

Pada kesempatan berbeda, pengamat ekonomi Hendri Saparini mengatakan selain berdampak pada tekanan inflasi, rencana kenaikan harga elpiji 12 kg telah berpengaruh pada kenaikan harga Elpiji 3 kg di masyarakat. Karena setiap harga kebutuhan pokok yang dikendalikan pemerintah akan berdampak pada inflasi.

"Gas elpiji merupakan komoditas strategis. Maka akan berdampak pada inflasi, serta pelambatan ekonomi akan terjadi meskipun Bank Indonesia (BI) menjaga tingkat suku bunga untuk meredam inflasi," katanya.[agus]