Tantangan Berat Ekonomi

Indonesia akan menghadapi tantangan berat ekonomi pada lima tahun ke depan. Pasalnya, pada fase tersebut menghadapi tantangan eksternal adalah ketidakpastian ekonomi global seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan kenaikan suku bunga The Fed. Sedangkan di internal, kita menghadapi masalah kualitas sumber daya manusia (SDM), belanja negara yang kurang ekspansif dan kualitas infrastruktur yang rendah.

"Banyak tantangan yang dihadapi naik eksternal maupun internal," ujar Lukita D. Tuwo, Wakil Kepala Bappenas di Jakarta, Selasa (9/9).

Jika kita tidak segera melakukan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan industri nasional, dan dalam hal etos kerja, maka bukan mustahil Indonesia bakal terjebak dalam middle-income trap. Artinya, Indonesia tidak bisa menjadi negara maju, adil-makmur, dan berdaulat. Oleh karena itu, tantangan utama bagi pemerintahan baru adalah bagaimana mampu meloloskan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah.

"Jika pemerintahan baru tidak melakukan terobosan, Indonesia akan terjebak ke dalam negara berpendapatan menengah dan tidak akan menjadi negara maju," ujarnya.

Saat ini PDB per kapita Indonesia sebesar US$3.500 alias negara berpendapatan menengah- bawah. Nah, untuk naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke berpendapatan tinggi, kita harus mampu meningkatkan PDB per kapita sedikitnya US$4.831 dalam 16 tahun ke depan (2030).

Karena pengalaman empiris dari semua negara yang berhasil naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke berpendapatan tinggi adalah bahwa mereka mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata di atas 7% per tahun) dan berkualitas menyerap banyak tenaga kerja dengan rata-rata pendapatan per kapita lebih besar dari US$10.000 dalam waktu relatif lama.

Pada tataran makro, kondisi pertumbuhan ekonomi semacam itu mereka raih dengan cara mengembangkandaya saingekonominasional berbasis inovasi, SDM berkualitas, dan memanfaatkan SDA yang dimilikinya secara berkesinambungan. Pada tataran mikroekonomi, pemerintah membangun infrastruktur, suplai energi, kemudahan berbisnis, dan iklim investasi yang kondusif bagi tumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, koperasi, atau unit-unit bisnis UKM berkelas dunia.

Karena itu, untuk keluar dari middle income trap, kita harus melakukan strategi pembangunan ganda (a dual-track development strategy) secara simultan. Pertama, dalam jangka pendek sampai menengah (1-5 tahun), kita mesti menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekitar di atas 8% per tahun yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan pendapatan rata-rata sedikitnya US$7.250 dan tersebar secara proporsional di seluruh wilayah NKRI secara berkelanjutan.

Ini sangat mungkin kita realisasikan dengan meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor-sektor ekonomi SDA (pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ESDM, dan pariwisata) secara berkeadilan dan ramah lingkungan. Melakukan ekstensifikasi dan diversifikasi sektor ekonomi SDA berbasis inovasi ramah lingkungan, terutama di luar Jawa dan Bali. Selain itu, kita harus melaksanakan revitalisasi industri-industri yang selama ini menjadi unggulan nasional.

Kedua, mulai sekarang sampai 25 tahun ke depan (jangka panjang), kita harus secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan melakukan transformasi struktur ekonomi nasional. Ini meliputi realokasi sejumlah aset ekonomi produktif dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tradisional; dan sektor ESDM yang selama ini minim hilirisasi dan tidak ramah lingkungan ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan modern yang ramah lingkungan; sektor ESDM dengan hilirisasi yang ramah lingkungan; sektor industri; dan sektor jasa yang lebih produktif, bernilai tambah, dan berdaya saing.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir perekonomian Indonesia hanya tumbuh rata-rata antara 5%-6% per tahun. Sayangnya di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Indonesia belum mampu menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan dan merata. Terbukti dari tingginya ketimpangan sosial (Koefisien Gini) yang mencapai 0,41, atau paling tinggi di Asia Timur.

Selain itu, Indonesia juga belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara masif. Dan persoalan keseimbangan pusat pertumbuhan ekonomi masih dominan 60% di Jawa dan 40% di Sumatera dan wilayah lain, serta masalah angkatan kerja yang kebanyakan tamatan SD yang belum berdaya saing dibandingkan negara ASEAN lainnya. Memang berat tantangan ekonomi.

BERITA TERKAIT

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar - Meski Kondisi Ekonomi Prihatin

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar  Meski Kondisi Ekonomi Prihatin NERACA Depok - Asisten Bidang Pemerintah, Hukum…

IMF: Perang Dagang AS-China Tingkatkan Risiko - PENGUSAHA KHAWATIR PERLAMBATAN EKONOMI

Jakarta-Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) mengingatkan, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menyatakan perang dagang dengan China dapat meningkatkan…

Bahayakah Ekonomi Bebas?

Kebebasan ekonomi digambarkan sebagai kebebasan warga di satu negara untuk bekerja, berproduksi, mengonsumsi, dan melakukan investasi dengan cara yang dia…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Dilema Pertumbuhan vs Stabilitas

Persoalan target pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas mata rupiah selalu menjadi pembahasan banyak pihak. Pasalnya, untuk menjaga stabilitas rupiah, BI…

Bahayakah Ekonomi Bebas?

Kebebasan ekonomi digambarkan sebagai kebebasan warga di satu negara untuk bekerja, berproduksi, mengonsumsi, dan melakukan investasi dengan cara yang dia…

Jaga Kepercayaan Investor

Jelang libur panjang terkait Hari Raya Idusl Fitri 1439 H, semua lapisan masyarakat dan petinggi pemerintah mampu menjaga suasana kondusif…