Tantangan Berat Ekonomi

Indonesia akan menghadapi tantangan berat ekonomi pada lima tahun ke depan. Pasalnya, pada fase tersebut menghadapi tantangan eksternal adalah ketidakpastian ekonomi global seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan kenaikan suku bunga The Fed. Sedangkan di internal, kita menghadapi masalah kualitas sumber daya manusia (SDM), belanja negara yang kurang ekspansif dan kualitas infrastruktur yang rendah.

"Banyak tantangan yang dihadapi naik eksternal maupun internal," ujar Lukita D. Tuwo, Wakil Kepala Bappenas di Jakarta, Selasa (9/9).

Jika kita tidak segera melakukan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan industri nasional, dan dalam hal etos kerja, maka bukan mustahil Indonesia bakal terjebak dalam middle-income trap. Artinya, Indonesia tidak bisa menjadi negara maju, adil-makmur, dan berdaulat. Oleh karena itu, tantangan utama bagi pemerintahan baru adalah bagaimana mampu meloloskan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah.

"Jika pemerintahan baru tidak melakukan terobosan, Indonesia akan terjebak ke dalam negara berpendapatan menengah dan tidak akan menjadi negara maju," ujarnya.

Saat ini PDB per kapita Indonesia sebesar US$3.500 alias negara berpendapatan menengah- bawah. Nah, untuk naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke berpendapatan tinggi, kita harus mampu meningkatkan PDB per kapita sedikitnya US$4.831 dalam 16 tahun ke depan (2030).

Karena pengalaman empiris dari semua negara yang berhasil naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke berpendapatan tinggi adalah bahwa mereka mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata di atas 7% per tahun) dan berkualitas menyerap banyak tenaga kerja dengan rata-rata pendapatan per kapita lebih besar dari US$10.000 dalam waktu relatif lama.

Pada tataran makro, kondisi pertumbuhan ekonomi semacam itu mereka raih dengan cara mengembangkandaya saingekonominasional berbasis inovasi, SDM berkualitas, dan memanfaatkan SDA yang dimilikinya secara berkesinambungan. Pada tataran mikroekonomi, pemerintah membangun infrastruktur, suplai energi, kemudahan berbisnis, dan iklim investasi yang kondusif bagi tumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, koperasi, atau unit-unit bisnis UKM berkelas dunia.

Karena itu, untuk keluar dari middle income trap, kita harus melakukan strategi pembangunan ganda (a dual-track development strategy) secara simultan. Pertama, dalam jangka pendek sampai menengah (1-5 tahun), kita mesti menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekitar di atas 8% per tahun yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan pendapatan rata-rata sedikitnya US$7.250 dan tersebar secara proporsional di seluruh wilayah NKRI secara berkelanjutan.

Ini sangat mungkin kita realisasikan dengan meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor-sektor ekonomi SDA (pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ESDM, dan pariwisata) secara berkeadilan dan ramah lingkungan. Melakukan ekstensifikasi dan diversifikasi sektor ekonomi SDA berbasis inovasi ramah lingkungan, terutama di luar Jawa dan Bali. Selain itu, kita harus melaksanakan revitalisasi industri-industri yang selama ini menjadi unggulan nasional.

Kedua, mulai sekarang sampai 25 tahun ke depan (jangka panjang), kita harus secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan melakukan transformasi struktur ekonomi nasional. Ini meliputi realokasi sejumlah aset ekonomi produktif dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tradisional; dan sektor ESDM yang selama ini minim hilirisasi dan tidak ramah lingkungan ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan modern yang ramah lingkungan; sektor ESDM dengan hilirisasi yang ramah lingkungan; sektor industri; dan sektor jasa yang lebih produktif, bernilai tambah, dan berdaya saing.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir perekonomian Indonesia hanya tumbuh rata-rata antara 5%-6% per tahun. Sayangnya di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Indonesia belum mampu menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan dan merata. Terbukti dari tingginya ketimpangan sosial (Koefisien Gini) yang mencapai 0,41, atau paling tinggi di Asia Timur.

Selain itu, Indonesia juga belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara masif. Dan persoalan keseimbangan pusat pertumbuhan ekonomi masih dominan 60% di Jawa dan 40% di Sumatera dan wilayah lain, serta masalah angkatan kerja yang kebanyakan tamatan SD yang belum berdaya saing dibandingkan negara ASEAN lainnya. Memang berat tantangan ekonomi.

BERITA TERKAIT

Jokowi & Ekonomi Syariah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Akhirnya usai sudah pergulatan politik nasional di tanah air kita  dan pada lima…

Beban Ekonomi Akibat DBD Capai US$ 381 Juta

    NERACA   Jakarta - Indonesia telah melawan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sudah mencapai 50 tahun, akan tetapi…

Rekonsiliasi Politik, Rekonsiliasi Ekonomi untuk Indonesia

Oleh: Ir. Yahya Agung Kuntadi MM, Institute of Research and Community LPPM UGM Belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, suatu…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Waspadai Penyebab Defisit

Dua lembaga pemantau cuaca, BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengingatkan masyarakat akan perubahan cuaca yang sangat dinamis dengan…

Harapan KPK Mendatang

Setelah berkiprah selama hampir 16 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah berbuat banyak dalam memberantas korupsi di negeri ini.…

Menyongsong Masa Depan

Pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo dalam sebuah pertemuan di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7), merupakan antiklimaks pasca…