Pemerintah Baru Wajib Perangi Mafia Migas

NERACA

Jakarta -Keberadaan mafia migas di Indonesia belakangan ini menjadi sorotan setelah presiden terpilih Joko Widodo berjanji akan memberantasnya. Mafia migas dinilai sangat merugikan negara lantaran mengambil keuntungan besar dari hasil alam Indonesia. Oleh karenanya pemerintah baru harus mampu berantas mafia migas.

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy membeberkan beberapa indikasi kuatnya kekuatan mafia migas di Indonesia. Salah satunya terlihat dari belum rampungnya revisi Undang-Undang Migas yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Revisi Undang-Undang 22 Tahun 2001 tidak berjalan, tidak ada kesungguhan pemerintah menyelesaikan Undang-Undang Migas, itu bukti mafia migas," kata Ichsan, di Jakarta, Selasa (9/9).Bukti lain kuatnya mafia migas di Indonesia adalah turunnya produksi minyak nasional. "Mafia migas ada, lifting migas turun itu buktinya," tegasnya.

Bukan hanya itu, penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak tepat sasaran dan masyarakat mampu paling banyak menikmati BBM bersubsidi menjadi bukti lain permainan mafia migas.Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit mengatakan para mafia migas di Indonesia sudah masuk dalam ranah pemerintahan. Dia menuding, mafia migas berjalan beriringan dengan para pejabat di pemerintahan.

"Bayangkan kalau Indonesia punya presiden yang tidak paham dengan tren global. Mafia itu dasar utamanya interest group yang bukan hanya lobi pemerintah, tapi sudah menegara di pemerintahan dan di DPR," paparnya.

Menurut Anggota Komisi VII DPR Ali Kastela mengatakan negara harus memutus mata rantai penyelundupan minyak dan BBM subsidi ini. Jika kegiatan itu bisa ditekan maka negara bisa menghemat anggaran. Karena itu, penadah dan pemain yang ada di luar negeri juga harus ditindak.

“Sekarang tinggal menunggu keberanian pemerintah untuk menindak, kritiknya. Langkah lain dengan mengurangi disparitas harga BBM subsidi. Pasalnya, dengan disparitas yang tinggi saat ini banyak BBM milik Indonesia yang diselundupkan keluar negeri,” jelas dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Resourses Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan, kerugian negara yang diakibatkan penyelundupan dan penyelewengan minyak dan BBM subsidi diprediksi mencapai 10% dari anggaran subsidi yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). [agus]

BERITA TERKAIT

Bukalapak Rilis Tujuh Produk Reksa Dana Baru

NERACA Jakarta - Melihat tingginya minat investor terhadap produk reksa dana yang tersedia di BukaReksa, kini Bukalapak kembali menghadirkan tujuh…

Lagi, IHSG Catatkan Rekor Baru 6.113 Poin

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (14/12), indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali mencatatkan…

BUMN Migas Vs BUK Migas, Mana Lebih Efisien? - PENGELOLAAN SEKTOR ENERGI

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha berharap pemerintah tidak buru-buru merealisasikan pembentukan induk usaha…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…