Pemerintah Baru Wajib Perangi Mafia Migas

NERACA

Jakarta -Keberadaan mafia migas di Indonesia belakangan ini menjadi sorotan setelah presiden terpilih Joko Widodo berjanji akan memberantasnya. Mafia migas dinilai sangat merugikan negara lantaran mengambil keuntungan besar dari hasil alam Indonesia. Oleh karenanya pemerintah baru harus mampu berantas mafia migas.

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy membeberkan beberapa indikasi kuatnya kekuatan mafia migas di Indonesia. Salah satunya terlihat dari belum rampungnya revisi Undang-Undang Migas yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Revisi Undang-Undang 22 Tahun 2001 tidak berjalan, tidak ada kesungguhan pemerintah menyelesaikan Undang-Undang Migas, itu bukti mafia migas," kata Ichsan, di Jakarta, Selasa (9/9).Bukti lain kuatnya mafia migas di Indonesia adalah turunnya produksi minyak nasional. "Mafia migas ada, lifting migas turun itu buktinya," tegasnya.

Bukan hanya itu, penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak tepat sasaran dan masyarakat mampu paling banyak menikmati BBM bersubsidi menjadi bukti lain permainan mafia migas.Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit mengatakan para mafia migas di Indonesia sudah masuk dalam ranah pemerintahan. Dia menuding, mafia migas berjalan beriringan dengan para pejabat di pemerintahan.

"Bayangkan kalau Indonesia punya presiden yang tidak paham dengan tren global. Mafia itu dasar utamanya interest group yang bukan hanya lobi pemerintah, tapi sudah menegara di pemerintahan dan di DPR," paparnya.

Menurut Anggota Komisi VII DPR Ali Kastela mengatakan negara harus memutus mata rantai penyelundupan minyak dan BBM subsidi ini. Jika kegiatan itu bisa ditekan maka negara bisa menghemat anggaran. Karena itu, penadah dan pemain yang ada di luar negeri juga harus ditindak.

“Sekarang tinggal menunggu keberanian pemerintah untuk menindak, kritiknya. Langkah lain dengan mengurangi disparitas harga BBM subsidi. Pasalnya, dengan disparitas yang tinggi saat ini banyak BBM milik Indonesia yang diselundupkan keluar negeri,” jelas dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Resourses Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan, kerugian negara yang diakibatkan penyelundupan dan penyelewengan minyak dan BBM subsidi diprediksi mencapai 10% dari anggaran subsidi yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). [agus]

BERITA TERKAIT

Sulap Ponsel Android Lama jadi Baru

Tak dimungkiri, permasalahan yang dihadapi pengguna smartphone Android adalah adopsi sistem operasi yang tidak merata. Sejumlah vendor smartphone kerap kesulitan…

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan NERACA Jakarta - Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat aplikasi dan platform digital untuk…

Siap Beri Kenyamanan Berbelanja di Era Serba Terkoneksi - Hadirnya Logo Baru di HUT Electronic City

Siap Beri Kenyamanan Berbelanja di Era Serba Terkoneksi Hadirnya Logo Baru di HUT Electronic City NERACA Jakarta – Perjalanan bisnis…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Founder KahmiPreneur Raih Sertifikasi Internasional

  NERACA Jakarta - Pemerintah saat ini tengah gencar mencanangkan kebijakan industri nasional sebagai negara industri maju baru dan menargetkan…

PII Dorong Insinyur Bersertifikat

    NERACA   Jakarta – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendorong para insinyur Indonesia untuk tersertifikasi. Ketua Umum PII Hermanto…

Utang Luar Negeri Naik Jadi Rp5253 Triliun

    NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III 2018 naik 4,2 persen (tahun…