Pemerintah Baru Wajib Perangi Mafia Migas

NERACA

Jakarta -Keberadaan mafia migas di Indonesia belakangan ini menjadi sorotan setelah presiden terpilih Joko Widodo berjanji akan memberantasnya. Mafia migas dinilai sangat merugikan negara lantaran mengambil keuntungan besar dari hasil alam Indonesia. Oleh karenanya pemerintah baru harus mampu berantas mafia migas.

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy membeberkan beberapa indikasi kuatnya kekuatan mafia migas di Indonesia. Salah satunya terlihat dari belum rampungnya revisi Undang-Undang Migas yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Revisi Undang-Undang 22 Tahun 2001 tidak berjalan, tidak ada kesungguhan pemerintah menyelesaikan Undang-Undang Migas, itu bukti mafia migas," kata Ichsan, di Jakarta, Selasa (9/9).Bukti lain kuatnya mafia migas di Indonesia adalah turunnya produksi minyak nasional. "Mafia migas ada, lifting migas turun itu buktinya," tegasnya.

Bukan hanya itu, penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak tepat sasaran dan masyarakat mampu paling banyak menikmati BBM bersubsidi menjadi bukti lain permainan mafia migas.Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit mengatakan para mafia migas di Indonesia sudah masuk dalam ranah pemerintahan. Dia menuding, mafia migas berjalan beriringan dengan para pejabat di pemerintahan.

"Bayangkan kalau Indonesia punya presiden yang tidak paham dengan tren global. Mafia itu dasar utamanya interest group yang bukan hanya lobi pemerintah, tapi sudah menegara di pemerintahan dan di DPR," paparnya.

Menurut Anggota Komisi VII DPR Ali Kastela mengatakan negara harus memutus mata rantai penyelundupan minyak dan BBM subsidi ini. Jika kegiatan itu bisa ditekan maka negara bisa menghemat anggaran. Karena itu, penadah dan pemain yang ada di luar negeri juga harus ditindak.

“Sekarang tinggal menunggu keberanian pemerintah untuk menindak, kritiknya. Langkah lain dengan mengurangi disparitas harga BBM subsidi. Pasalnya, dengan disparitas yang tinggi saat ini banyak BBM milik Indonesia yang diselundupkan keluar negeri,” jelas dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Resourses Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan, kerugian negara yang diakibatkan penyelundupan dan penyelewengan minyak dan BBM subsidi diprediksi mencapai 10% dari anggaran subsidi yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). [agus]

BERITA TERKAIT

Mitra Keluarga Baru Serap Dana IPO 37%

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) belum menyerap sepenuhnya dana hasil initial public offering (IPO). Sisa dana tersebut juga masih…

BI : Kredit Baru Masih Melambat

NERACA Jakarta - Bank Indonesia melalui survei perbankan melihat pertumbuhan kredit baru perbankan pada triwulan III 2017 masih melambat, terutama…

Selamat Datang Pemimpin Baru Jakarta

Oleh: Susylo Asmalyah Gedung Balaikota Jakarta mulai berbenah karena terlihat panitia dan segala perangkat telah bersiap menyambut kedatangan Gubernur dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Darmin Prediksi Inflasi Dibawah 4%

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan laju inflasi Indonesia bergerak ke arah…

Menkeu : Proyeksi IMF Berikan Kewaspadaan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global Dana Moneter Internasional…

Sumbangan Devisa Pariwisata Masih Terbatas

      NERACA   Padang - Bank Indonesia (BI) menilai sumbangan sektor pariwisata terhadap cadangan devisa Indonesia, masih relatif…