Kenaikan Elpiji akan Picu Pengoplosan Gas

NERACA

Jakarta – Rencana kenaikan gas elpiji 12 kilogram (kg) hanya tinggal menunggu pengunguman. Namun begitu, Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai kenaikan harga gas elpiji tersebut berpotensi menambah maraknya aksi pengoplosan gas. Pasalnya, Noorsy mengatakan ada oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan dari kenaikan harga gas elpiji tersebut.

Ia mengatakan cara pengoplosan yang dilakukan oleh oknum tersebut adalah dengan memindahkan isi gas elpiji 3 kg ke tabung elpiji 12 kg. Hal itu berakibat tabung gas warna hijau tersebut akan sulit ditemukan di pasaran. "Akan dicari oleh orang banyak untuk dimasukkan di 12 kg. Dioplos sedemikian rupa yang ukurannya 3 kg dimasukkan ke 12 kg," paparnya, di Jakarta, Selasa (9/9).

Dia menilai, aksi oplosan tersebut menjadi marak karena akan menuai untung besar. Pasalnya, elpiji 3 kg disubsidi pemerintah, sehingga harganya lebih murah. “Dijual dengan harga Pertamina. Untungnya luar biasa. Itulah orang Indonesia,” pungkasnya.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai dampak dari kenaikkan harga tersebut tentu sangat besar. Sebab, bisa mengakibatkan kelangkaan gas tiga kilogram karena terjadi perebutan antara pengguna lama dan pengguna baru. “Risikonya, bisa terjadi kelangkaan gas tiga kilogram, karena perebutan antara pengguna lama dan pengguna baru yang berdampak pada kenaikan secara sepihak,” katanya.

Menurutnya, pemerintah jangan hanya menyetujui saja. Tapi persoalannya, distribusi dan tata niaga harus diperbaiki. Pemerintah, lanjutnya, juga harus mewaspadai potensi terjadinya pengoplosan elpiji setelah kenaikan. Pasalnya, hal ini juga sering kali terjadi dan akhirnya masyarakat pengguna yang menjadi korban.

Begitu juga dengan pihak Pertamina, menurut Tulus, ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan, yakni memperbaiki jalur distribusi sehingga tidak melewati batas. “Seringkali bila terjadi kenaikan, kenyataan di pasarnya harga jauh lebih tinggi. Ini yang menjadi PR Pertamina,” imbuh Tulus. Diungkapkannya, Pertamina harus bisa memberikan sanksi tegas kepada distributor nakal. Sanksi itu bisa diberikan dengan beberapa tahapan dengan tujuan bisa menghentikan ulah oknum tersebut.

Disetujui Pemerintah

Pemerintah lewat Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung telah merestui usulan Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji ukuran 12 kilogram. Ia mengatakan langkah tersebut diambil pemerintah untuk memangkas beban kerugian yang ditanggung Pertamina. “Pemerintah mendukung usulan Pertamina mengenai besarannya diserahkan ke mereka," ujarnya.

Menurut Chairul, harga keekonomian elpiji yang dijual Pertamina jauh di bawah harga pasar. Saat ini harga jual elpiji nonsubsidi tersebut sebesar Rp 6.100 per kilogram, sementara harga keekonomian mencapai Rp 12.100 per kilogram. "Selisihnya harga Rp 6.000, tentu akan memberatkan keuangan Pertamina," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, tutur dia, pemerintah akhirnya merestui permintaan kenaikan tersebut. Namun dia menyatakan kenaikan yang akan ditempuh perusahaan pelat merah itu tidak membebani masyarakat. “Walaupun mayoritas konsumen 12 kilogram berada di kota dan menengah ke atas,” jelasnya.

Pemilik Bank Mega itu menyatakan hingga kini kementeriannya belum bisa membeberkan kapan dan besaran kenaikan tersebut. "Tanya mereka, tidak lama lagi Pertamina akan mengumumkan hal tersebut," ujarnya.

Lebih jauh lagi, CT mengatakan tiap kenaikan harga gas elpiji Rp 1.000 per Kg, hanya menyumbang 0,06% pada besaran inflasi. “Jadi sangat kecil, kecil sekali,” ujarnya. Ia menambahkan, kenaikan harga elpiji mendesak dilakukan mengingat kerugian yang diderita Pertamina dalam menyalurkan komoditas ini. Terkait potensi pelanggaran pengoplosan akibat kenaikan elpiji 12 Kg, CT hanya berjanji akan meningkatkan koordinasi dengan Polri untuk melakukan penindakan. “Kita minta Polri di semua kota menindak,” tuturnya.

Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, permasalahan kenaikan harga gas elpiji 12 kg ini harus dihitung secara cermat dampak yang akan ditimbulkan di masyarakat. “Elpiji 12 kg memang persoalannya impor, jadi memang tergantung kepada market price di internasional. Elpiji 12 kg itu konsumennya rumah tangga, jadi harus kalkulasi dihitung secara cermat, sehingga kenaikannya tidak mengganggu daya beli masyarakat dan gejolak sosial,” ucap Arif.

Untuk menyiasati dampak kenaikan harga gas elpiji 12 kg, Arif mendukung pengembangan gas alam yang secara harga lebih murah dan tidak akan melakukan impor. “Jadi pengembangan gas alam, harga gas itu murah dengan adanya pipanisasi sampai rumah tangga,” sambungnya.

BERITA TERKAIT

Sektor Industri Desak Pemberantasan Spekulan Gas

NERACA Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo (trader) pada tata niaga hilir gas bumi terus bergulir, menyusul tingginya harga…

Kedua Kalinya, KPPU Akan Kembali Gelar JICF

Kedua Kalinya, KPPU Akan Kembali Gelar JICF NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk kali kedua akan menyelenggarakan…

Subsidi Gas 3 Kg Rawan Penyelewengan

      NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah memberikan subsidi terhadap produk liquefied petroleum gas (LPG) kemasan 3 kilogram…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Tren Neraca Perdagangan Ikan Kerapu Tercatat Positif

NERACA Jakarta- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2012 – 2016) neraca perdagangan kerapu…

Perdagangan Internasional - Kinerja Ekspor Non Migas Terkoreksi 6,09 Persen di September

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan kinerja ekspor Indonesia pada September 2017 sebesar 4,51 persen dari…

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor - Kemenperin Beri Masukan Kebijakan KITE Bagi IKM

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan…