LKEPI: Ekonomi Syariah Jangan ‘Jauh Panggang dari Api’ - Desak Pemerintah Baru Bentuk Kementerian

NERACA

Jakarta - Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Islam mendesak Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla agar membentuk kementerian atau badan khusus pengembangan ekonomi syariah. Hal ini untuk membuktikan bahwa ekonomi syariah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sektor riil syariah dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah.

“Kami tidak ingin (ekonomi syariah) ‘jauh panggang dari api’. Hal ini dirasakan penting agar pengembangan ekonomi syariah di Indonesia lebih masif dan tidak parsial seperti yang terjadi saat ini, di mana koordinasi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami tumpang tindih dalam segala aspek kebijakan dan tak ada koordinasi secara terintegrasi,” tegas Ketua Presidium LKEPI, Dedi Uska, di Jakarta, Selasa (9/9).

Menurut dia, saat ini pengembangan ekonomi syariah di Indonesia baru sebatas lembaga keuangan saja seperti perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank serta lembaga keuangan mikro. Sementara sektor riil syariah yang ada di masyarakat belum berkembang banyak. Inilah, kata Dedi, yang membuat pemahaman ekonomi syariah di Indonesia sebatas lembaga keuangan.

Dia pun menegaskan, jika ada Kementerian Pengembangan Ekonomi Syariah dalam kabinet Jokowi-JK dengan mudah akan mengkoordinasikan segala macam kebijakan terkait pengembangan ekonomi syariah, seperti sosialisasi dan edukasi ekonomi syariah, pengembangan dan riset sumber daya ekonomi syariah, halal trade dan mendorong akselerasi lembaga keuangan dan koperasi syariah di Indonesia.

Selama ini realitas tersebut tidak ada sama sekali dan hanya dilakukan oleh antar kementerian saja, bahkan pengembangan ekonomi syariah terkesan tidak serius dijalankan oleh pemerintah. Ini menjadikan sering terjadi permasalahan dalam pengembangan ekonomi syariah di mana akselerasi industri syariah tidak ditopang kesediaan sumberdaya manusia (SDM) syariah.

Dedi menambahkan, visi dan misi pemerintahan Jokowi-JK tentang ekonomi kemandirian berbasiskan kerakyatan perlu diapresiasi. Namun sangat disayangkan jika pengembangan ekonomi syariah yang selama ini dikenal mampu menggerakkan sektor riil di masyarakat tidak dijadikan bagian integral dalam visi pengembangan ekonomi pemerintahan Jokowi -JK.

Apalagi di negara negara belahan dunia lainya sudah mengimplementasikan sistem ekonomi syariah sebagai ekonomi alternatif dalam kebijakan ekonomi. "Sudah selayaknya Jokowi-JK memahami ini dan membuat kementerian khusus tentang pengembangan ekonomi syariah dalam 34 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang saat ini direncanakan," terangnya.

Oleh karena itu, agar ekonomi syariah menjadi ekonomi alternatif dalam mensejahterakan masyarakat, Dedi berharap agar Jokowi-JK membuat kementerian khusus sehingga visi kemandirian kerakyatan bisa terwujud. Apalagi pengembangan ekonomi syariah merupakan amanah Undang Undang Nomor 21 Tahun 1998, tentang Perbankan Syariah yang merupakan pilar ekonomi syariah.

Seperti diketahui, Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla telahtuntas dalam membahas bentuk 34 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang merupakan kabinet pemerintahan mendatang. Akan tetapi format tersebut dirasakan masih janggal dan belum mengakomodir berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. [ardi]

BERITA TERKAIT

Jangan Lupakan SMK

  Banyak orang Indonesia cenderung "mendewakan" gelar pendidikan untuk anak-anaknya. Di sisi lain mereka lupa, kemajuan industri begitu cepat dan…

Gurihnya Untung Usaha Seblak Raja Pedas - Kerjasama Syariah

Usaha seblak adalah pilihan tepat bagi Andri Waryadi. Pasalnya dengan tawaran kerja sama dan berbagai kelebihan yang mulai dari varian…

Wuling Sebut Suku Cadangnya Lebih Murah 20% dari Kompetitor

PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors) mengklaim harga suku cadang produk mereka lebih murah 20 persen dibandingkan dengan rata-rata harga…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

10 LKM Syariah Kantongi Izin dari OJK

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin operasi sepuluh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) yang diharapkan…

BTN Ajak Mahasiswa jadi Entrepreneur Properti

  NERACA Yogyakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. siap mengawal para mahasiswa untuk menjadi entrepreneur muda handal di bidang properti…

Bank Muamalat Resmikan Unit Program Social Trust Fund Di Bali

  NERACA Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (Bank Muamalat) secara resmi memperkenalkan Unit Program Social Trust Fund (STF)…