LKEPI: Ekonomi Syariah Jangan ‘Jauh Panggang dari Api’ - Desak Pemerintah Baru Bentuk Kementerian

NERACA

Jakarta - Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Islam mendesak Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla agar membentuk kementerian atau badan khusus pengembangan ekonomi syariah. Hal ini untuk membuktikan bahwa ekonomi syariah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sektor riil syariah dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah.

“Kami tidak ingin (ekonomi syariah) ‘jauh panggang dari api’. Hal ini dirasakan penting agar pengembangan ekonomi syariah di Indonesia lebih masif dan tidak parsial seperti yang terjadi saat ini, di mana koordinasi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami tumpang tindih dalam segala aspek kebijakan dan tak ada koordinasi secara terintegrasi,” tegas Ketua Presidium LKEPI, Dedi Uska, di Jakarta, Selasa (9/9).

Menurut dia, saat ini pengembangan ekonomi syariah di Indonesia baru sebatas lembaga keuangan saja seperti perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank serta lembaga keuangan mikro. Sementara sektor riil syariah yang ada di masyarakat belum berkembang banyak. Inilah, kata Dedi, yang membuat pemahaman ekonomi syariah di Indonesia sebatas lembaga keuangan.

Dia pun menegaskan, jika ada Kementerian Pengembangan Ekonomi Syariah dalam kabinet Jokowi-JK dengan mudah akan mengkoordinasikan segala macam kebijakan terkait pengembangan ekonomi syariah, seperti sosialisasi dan edukasi ekonomi syariah, pengembangan dan riset sumber daya ekonomi syariah, halal trade dan mendorong akselerasi lembaga keuangan dan koperasi syariah di Indonesia.

Selama ini realitas tersebut tidak ada sama sekali dan hanya dilakukan oleh antar kementerian saja, bahkan pengembangan ekonomi syariah terkesan tidak serius dijalankan oleh pemerintah. Ini menjadikan sering terjadi permasalahan dalam pengembangan ekonomi syariah di mana akselerasi industri syariah tidak ditopang kesediaan sumberdaya manusia (SDM) syariah.

Dedi menambahkan, visi dan misi pemerintahan Jokowi-JK tentang ekonomi kemandirian berbasiskan kerakyatan perlu diapresiasi. Namun sangat disayangkan jika pengembangan ekonomi syariah yang selama ini dikenal mampu menggerakkan sektor riil di masyarakat tidak dijadikan bagian integral dalam visi pengembangan ekonomi pemerintahan Jokowi -JK.

Apalagi di negara negara belahan dunia lainya sudah mengimplementasikan sistem ekonomi syariah sebagai ekonomi alternatif dalam kebijakan ekonomi. "Sudah selayaknya Jokowi-JK memahami ini dan membuat kementerian khusus tentang pengembangan ekonomi syariah dalam 34 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang saat ini direncanakan," terangnya.

Oleh karena itu, agar ekonomi syariah menjadi ekonomi alternatif dalam mensejahterakan masyarakat, Dedi berharap agar Jokowi-JK membuat kementerian khusus sehingga visi kemandirian kerakyatan bisa terwujud. Apalagi pengembangan ekonomi syariah merupakan amanah Undang Undang Nomor 21 Tahun 1998, tentang Perbankan Syariah yang merupakan pilar ekonomi syariah.

Seperti diketahui, Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla telahtuntas dalam membahas bentuk 34 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang merupakan kabinet pemerintahan mendatang. Akan tetapi format tersebut dirasakan masih janggal dan belum mengakomodir berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. [ardi]

BERITA TERKAIT

Era Baru Berkendara, EC-GO Bike Luncurkan Motor Hemat Ramah Lingkungan

Era Baru Berkendara, EC-GO Bike Luncurkan Motor Hemat Ramah Lingkungan NERACA Jakarta - Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara…

Tantangan Baru Mitsubishi dalam 2 Tahun Terakhir

Tantangan Baru Mitsubishi dalam 2 Tahun Terakhir NERACA Jakarta -  Chairman of Mitsubishi Motors Corporation, Osamu Masuko mengatakan saat ini,…

Pemerintah Serap Rp22 Triliun dari Lelang SUN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp22,05 triliun dari lelang tujuh seri surat utang negara (SUN)…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pemerintah Serap Rp22 Triliun dari Lelang SUN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp22,05 triliun dari lelang tujuh seri surat utang negara (SUN)…

IMF Desak Negara-negara Hindari Kebijakan Perdagangan Terdistorsi

    NERACA   Jakarta - Ketegangan perdagangan sejauh ini tidak secara signifikan mempengaruhi ketidakseimbangan neraca berjalan global, tetapi membebani…

BI Yakin Arus Modal Asing Tetap Deras - Suku Bunga Acuan Turun

      NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini aliran modal asing akan tetap masuk…