Menjaga Demokrasi Pasca Presiden Terpilih - Oleh: Amril Jambak, Peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

KEGIATANpolitik memanglah tidak akan pernah berhenti, karena selagi masih bisa bernafas, politisi bakal terus memainkan perannya dalam kancah demokrasi di Tanah Air. Namun, lebih penting yang harus dilakukan adalah menjaga demokrasi agar kita tidak keluar dari jalur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang digelar 9 Juli 2014 lalu merupakan pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia. Meski diakhiri dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK), pilpres dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Dikutip penulis dariwikipedia.org, demokrasi adalahbentuk pemerintahanyang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatanhukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktikkebebasan politiksecara bebas dan setara.

Kata ini berasal daribahasa Yunaniδημοκρατία (dēmokratía) "kekuasaan rakyat",yang terbentuk dari δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebutsistem politiknegara-kota Yunani, salah satunyaAthena; kata ini merupakan antonim dariἀριστοκρατία(aristocratie) "kekuasaan elit".

Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi.Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik.

Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal daribahasa Perancis PertengahandanLatin Pertengahanlama.

Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, sepertimonarki, atau sekelompok kecil, sepertioligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani inisekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki.

Karl Poppermendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengankediktatoranatau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukanrevolusi.

Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalahdemokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebutdemokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang padaAbad Pertengahan Eropa,Era Pencerahan, danRevolusi Amerika SerikatdanPerancis.

Bahkan, beberapa ahli membuat defenisi akan demokrasi tersebut, yakniAbraham Lincolnmenyebutkan, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Charles Costello menyatakan, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

John L. Espositomengatakan, demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Hans Kelsenjuga mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.

Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Sedangkan C.F. Strongmenilai, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

Begitu juga Hannry B. Mayomenyatakan, kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.

Lalu Merriemmengungkapkan, demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

Jika kita melihat dari defenisi demokrasi seperti yang diungkapkan para ahli tersebut, seharusnyalah kita menyadari akan besarnya makna demokrasi tersebut, yakni sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Penulis sedikit menarik kesimpulan, kemenangan Jokowi-JK yang sudah diputuskan MK dalam sidang gugatan pilpres yang diajukan Koalisi Merah Putih yang mengusung capres-cawapres Prabowo-Hatta, suka atau tidak suka, kemenangan pasangan Jokowi-JK tersebut merupakan proses demokrasi yang harus diterima semua lapisan masyarakat.

Artinya, kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersama, kemenangan rakyat Indonesia yang dihasilkan dalam Pilpres 9 Juli 2014. Tidak ada lagi istilahnya pasangan urut 1 atau pasangan urut 2. Yang tersisa adalah kemenangan untuk kita semua.

Bahkan, sudah seharusnyalah kita bersatu padu, menyingsingkan lengan, untuk menggapai kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat Indonesia kearah kehidupan yang lebih. Bagi penulis, menjaga demokrasi lebih sulit dibandingkan menodai demokrasi.

Kepada Jokowi-JK, Presiden dan Wapres RI terpilih periode 2014-2019, serta parpol pendukungnya, diharapkan tidak melihat seseorang dari dukungannya dalam Pilpres. Bekerjalah untuk bangsa dan Tanah Air ini, jagalah keutuhan dan kebersamaan dalam kerangka NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.***

BERITA TERKAIT

LPSK Gandeng Lemsaneg Perkuat Teknologi Informasi

LPSK Gandeng Lemsaneg Perkuat Teknologi Informasi NERACA Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjalin kerja sama dengan Lembaga…

70% Masyarakat Cari Informasi Keuangan Lewat Internet

  NERACA   Jakarta - Google merilis hasil riset terbaru tentang industri keuangan Indonesia dan cara nasabah mencari dan memilih…

Presiden Republik Indonesia - Tidak Semua Suka Pekerjaan Pemberantasan Korupsi

Joko Widodo  Presiden Republik Indonesia Tidak Semua Suka Pekerjaan Pemberantasan Korupsi Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui bahwa…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

Solusi Alami Kendalikan Pemanasan Global di Indonesia

Oleh: Genta Tenri Mawangi Pemanasan global telah menjadi masalah masyarakat dunia, karena dampaknya dianggap tengah terjadi di banyak negara. Dalam beberapa…

Budaya Kerja Ala Jokowi

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Peneliti di Lembaga Kajian Arus Pembangunan  Presiden RI ke-7 yaitu Ir.H.Joko Widodo atau biasa…