NERACA

Jakarta- Di tengah hiruk pikuknya besaran subsidi BBM di APBN, Indonesia ternyata harus mengeluarkan dana sekitar US$100 juta atau setara sekitar Rp 1,2 triliun per hari untuk impor minyak, untuk menambal kekurangan kebutuhan pasokan bahan bakar minyak di dalam negeri.

"Ya menambah (pasokan minyak dari impor) sekitar 400.000 barel per hari, kebutuhan kita satu hari, kita butuh Rp 1,2 triliun, atau kurang lebih US$100 juta, " ujar anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbardi di Jakarta, Senin (8/9).Menurut dia, saat ini produksi minyak (lifting) Indonesia adalah 850.000 barel per hari. Adapun kebutuhan di dalam negeri mencapai 1,4 juta barel per hari.

Bahrullah mengatakan, untuk menggenjot produktivitas minyak maka pemerintah harus mempercepat pembangunan proyek di sektor energi, termasuk pembangunan kilang minyak. "Harus diperkuat lobi atau negosiasi, karena itu yang bisa mendorong lifting kita," ujarnya.  

Terkait dengan upaya pemberantasan mafia migas, menurut dia, BPK memiliki acuan peraturan berstandar internasional. Dia menambahkan, banyak variabel yang perlu dijalankan pemerintah untuk membuat tata kelola minyak dan gas di Indonesia menjadi lebih baik.

"Yang harus kita perhatikan adalah variabel-variabel, antara lain MOPS, kemudian aktivitasi kilang-kilang, struktur angkutan, pembaruan kilang, pembangunan pusat blending. Banyak variabel kalau bicara tata kelola migas," ujarnya.
Standar MOPS (Mean of Plats Singapore)  adalah indikator yang menunjukkan rujukan rata-rata bulanan harga minyak mentah di pasar Singapura, yang saat ini dipakai sebagai basis perhitungan harga minyak oleh pemerintah Indonesia.

Saat ini Indonesia termasuk di antara sedikit negara di dunia yang masih menerapkan subsidi minyak secara masif. Setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN, selain cenderung meningkat, juga cukup besar dibandingkan komponen pengeluaran APBN yang lain.

Defisit APBN

Sebelumnya pengamat ekonomi UI Faisal Basri mengatakan, subsidi BBM sudah merongrong APBN. Lebih lanjut dia menjelaskan dalam sebelas tahun terakhir ini subsidi BBM bahkan lebih besar dari defisit APBN. Solusi subsidi BBM bak kanker ganas, sudah menekan APBN bahkan menyebar ke berbagai arah.

Tidak disadari bahwa alokasi budget untuk infrastruktur, belanja pendidikan dan kesehatan bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan alokasi subsidi BBM. Lebih lanjut ia memaparkan, selama ini defisit APBN ditutup oleh hutang, jika sebagian besar belanja APBN berasal dari hutang, hal ini berarti subsidi BBM sesungguhnya berasal dari utang.

Menurut dia, selama ini BBM memiskinkan adalah mitos. Jumlah orang miskin di Indonesia sebagian besar adalah penduduk desa, hanya satu pertiga penduduk yang tinggal di perkotaan. Penduduk desa sangat ditentukan oleh konsumsi atas beras. Yang akan membuat orang miskin lebih banyak adalah apabila harga beras naiknya signifikan.

“Buat kelas menengah yang selama ini berkoar-koar menolak kenaikan harga BBM, sebenarnya mereka itu merugi. Artinya jika BBM bersubsidi naik jumlahnya,, defisit APBN naik, surat utang lebih banyak dikeluarkan, dan suku bunga naik. Akibatnya cicilan semua naik. Selain itu, BBM juga menekan rupiah. Kelas menengah kan banyak mengonsumsi barang impor, akibatnya harga-harga kamera, gadget, laptop semua naik. Lah, kan malah rugi mereka,” ujarnya.

Terkait dengan kemiskinan, Faisal menilai kemiskinan di desa-desa sepertiganya diakibatkan oleh tingginya harga pangan dan konsumsi rokok. Sementara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lebih banyak dinikmati masyarakat perkotaan.

Menurut pengamat energi Kurtubi, Indonesia dapat akan lebih berdaulat dalam sektor energi. Salah satu caranya adalah dengan membenahi tata kelola migas dan tak bergantung pada mafia.

"Jadi kita harapkan pemerintahan Jokowi membuat sejarah besar mengubah tata kelola migas menuju kedaulatan kekayaan alam kita, tidak tergantung dengan mafia. Kita produksi sendiri, kita jual sendiri. Kenapa tidak?" ujarnya, kemarin.  

Oleh karena itu, ujar dia, pemerintahan baru harus menyusun sistem distribusi minyak yang lebih transparan. Sistem distribusi itu dapat memonitor distribusi BBM mulai dari tempat pertama importasi hingga tempat terakhir penyaluran BBM di beberapa daerah di Tanah Air.

Lebih lanjut, Kurtubi mengatakan dirinya juga akan mengusulkan kepada pemerintah baru untuk lebih memberikan wewenang penuh kepada PT Pertamina sebagai regulator migas. "Dalam kontrol harus diciptakan sistem untuk kontrol secara fisik BBM itu lari kemana, sistem IT, untuk menghindari berbagai macam peluang korupsi perlu diciptakan sistem distribusi yang dapat di kontrol secara online, on time, dan secara fisik. Sekarang ini belum ada," ujarnya.  fba