NERACA

Jakarta – Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya yang berloaksi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat dilakukan untuk mengurangi beban yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun begitu, Ketua Komite Tetap bidang Energi dan Pertambangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Poltak Sitanggang mengatakan bahwa pelabuhan tersebut berpotensi menguntungkan mafia minyak sebab jika Blok Offshore North West Java (ONWJ) tidak berproduksi maka Indonesia akan menambah impor minyak.

Poltak menjelaskan bahwa ada kemungkinan jika Pelabuhan Cilamaya mulai proses pembangunan maka blok ONWJ akan ditutup sehingga produksi minyak jadi berkurang. Disisi lain, permintaan akan kebutuhan minyak semakin bertambah. “Saya bilang, penutupan itu adalah kejahatan konstitusional, kejahatan terstruktur, konstruktif yang melawan konstitusi sehingga merugikan rakyat dan bangsa,” tegasnya.

Menurut Poltak, yang menjadi persoalan sebenarnya bukan hanya membangun pelabuhan yang akan menghentikan produksi minyak dan gas di Cilamaya, tetapi ada upaya terstruktur membuat negeri ini menjadi importir minyak. “Kita punya sekitar 124 cekungan dan cadangan minyak. Kan cadangan terukur kita itu 9,3 miliar barel. Nah, sejak 1960, produksi migas kita itu masih 1,7 juta sampai 1,8 juta barel per hari. Sekarang produksi minyak kita bahkan turun dari 900 menjadi 800 ribu barel per hari,” ungkapnya.

Artinya, ada 900 ribu barel yang harus diimpor per harinya. Tidak diproduksinya cadangan minyak tersebut, kata Poltak, merupakan kerjaan mafia yang telah terstruktur agar Indonesia tetap menjadi importir abadi. Dan para mafia minyak ini tetap mendapatkan keuntungan dari impor tersebut. “Inilah kerja mafia yang saya bilang terstruktur. Caranya, seolah kondisi niaga migas aneh. Kita punya kekayaan alam, memproduksi minyak, dan menjual minyak ke luar negeri. Kemudian kita mengimpor dari luar negeri dalam jumlah besar dan mahal,” ujarnya.

Indonesia mempunyai cadangan migas, tapi dibikin tidak memproduksi agar tetap menjadi importir abadi minyak. “Bayangkan saja, kalau 1 berel dapat 3 dolar per hari dari 900 ribu barel. Berarti 20 juta dolar AS per hari dari kebutuhan impor minyak. Ini per hari. Jadi memang ini pola terstruktur,” tegasnya.

Yang paling ironis dan paling jahat, kata Poltak, adalah penutupan Blok ONWJ demi membangun pelabuhan dan melayani industri, terutama otomotif. “Kita sudah punya produksi dan sumur, bukannya ditingkatkan malah mau distop. Jika kemudian kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi, teriak-teriak. Ini kejahatan mafia terstruktur. Tidak ada alasan untuk menutup ONWJ, karena amanat Pasal 33 UUD, bahwa bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Atas dasar itu, Poltak mengaku tidak setuju dengan pembangunan pelabuhan tersebut, yang akan semakin mengabadikan mafia minyak di negeri ini. “Ini pembodohan yang sudah mereka lakukan sejak tahun 1970 sampai sekarang,” tegasnya.

Direlokasi ke Jateng

Rencana pembangunan Pelabuhan tersebut ternyata mendapatkan tanggapan negatif dari pemangku kepentingan. Menyikapi keberatan berbagai pihak tersebut, pemerintah membuka peluang merelokasi rencana lokasi pelabuhan pendukung Pelabuhan Tanjung Priok ini, dari Karawang ke arah Timur. Berbagai alternatif lokasi diusulkan, namun lokasi yang dianggap paling pas adalah di Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Imam Haryono, mengungkapkan proyek ini masuk ke dalam proyek flagship Metropolitan Priority Area (MPA) dan proyek infrastruktur lainnya. Mega proyek Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, itu pun masuk ke dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Imam mengakui ada beberapa isu sensitif terkait pembangunan pelabuhan ini. Pertama adalah mengenai ratusan hektar lahan persawahan yang kabarnya bakal tergerus pembangunan Pelabuhan Cilamaya dan infrastruktur jalan. Persoalan lain adalah mengenai terancamnya anjungan milik Pertamina. Jika pelabuhan ini dibangun, terpaksa anjungan itu harus dipindahkan yang berakibat pada pasokan minyak ke pembangkit listrik milik PLN. Dampak selanjutnya terputusnya aliran listrik ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Menurut Imam, pemerintah akan mencarikan solusi agar tak ada pihak yang dirugikan, dan tidak menimbulkan masalah baru. “Itu harus duduk bareng semua. Kita cari win-win solution. Semua aspek itu akan dipertimbangkan. Alternatif sedang dipikirkan,” jelasnya. Ia menegaskan, pemerintah juga tak mau menyelesaikan kepadatan di Pelabuhan Priok dengan membuat permasalahan baru. Imam yakin masalah ini bisa dicari jalan keluarnya.

Pembangunan pelabuhan ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, terutama dari beberapa kementerian, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian PU, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan. “Kita koordinasi dengan stakeholder masing-masing,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan Cilamaya ditunda sampai pemerintah baru sudah terbentuk. “Karena yang saya tahu, pak Jokowi berkeinginan membangun pelabuhan di tempat yang lain, makanya diputuskan untuk ditunda,” ujarnya.

CT menambahkan, penundaan pembangunan ini dilihat dari faktor keekonomian. Pasalnya, jika Pelabuhan Cilamaya dipaksakan dibangun di lokasi yang bertentangan dengan kepentingan lain, maka akan terus menjadi masalah. Penundaan ini nampaknya akan menjadi angin segar untuk PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ, pasalnya jika pembangunan Pelabuhan Cilamaya dibangun akan menganggu anjungan minyak miliknya.