Kabinet Jokowi-JK Harus Berani Lakukan Perubahan

NERACA

Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla harus bisa memilih para menteri anggota kabinetnya yang punya visi dan misi sejalan, serta mempunyai keberanian untuk melakukan perubahan.Hal itu diungkapkan juru bicara Alumni Fakultas Ilmu SosialFakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia (FIS UI) Angkatan 1978. Pernyataan senada juga diungkapkan anggota Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon di sela-sela Sarasehan ‘Kabinet Adalah Hak Prerogatif Presiden’ yang diadakan di rumah Jokowi Center, di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (5/9), pekan lalu. "Jika sejalan dan sevisi, kabinet bisa langsung bergerak. Jadi biarlah Jokowi yang menentukan. Semua pihak yang mendukungnya jangan memaksakan kehendak dan jangan minta balas budi," kata juru bicara Alumni FIS UI'78, Asri Hadi.Karena itu, Asri mempersilakan masyarakat mengusulkan nama-nama yang akan diajukan sebagai calon anggota kabinet di pemerintahan Jokowi-JK mendatang. Dia pun mengisyaratkan adanya sejumlah pihak yang ingin memaksakan agar usulan namanya dapat diterima menjadi menteri. Asrimenilai akhir-akhir ini banyak pihak yang memaksakan kehendaknya kepada presiden terpilih Jokowi untuk memasukkan nama-nama tertentu ke kabinet. Pihak-pihak ini antara lain dari partai politik, relawan, pengusaha, hingga purnawirawan tentara. “Padahal, urusan menteri adalah hak prerogatif presiden, jadi idak ada yang bisa memaksakan,” kata Asri.Sementara itu, Nurdin mengatakan,menteri-menteri yang akan duduk dalam pemerintahan Jokowi-JK harus mampu melakukan perubahan sehingga kementerian yang dipimpin menjadi lebih baik. “Bahkan, menteri tesebut harus bisa membuat sistem di kementerian yang mampu mencegah terjadinya mafia bisnis. “Sebab, disinyalir, tokoh mafianya justru sudah bercokol di kabinet, “ ujarnya. Jadi, kata Nurdin, menteri harus berani dan punya nyali untuk melakukan perubahan sehingga produktivitas bisa meningkat. Di antara pihak-pihak yang telah berjasa memenangkan pasangan Jokowi-JK, adalah kalangan partai politik, relawan, pengusaha, maupun para purnawirawan tentara."Kami ingin mengingatkan masyarakat semua, boleh mengusulkan, tapi jangan memaksakan kehendak, karena itu hak prerogatif presiden," tuturnya. Sementara itu, sarasehan yang dipandu Ahmed Kurnia Soeriawidjaya itu menghadirkan narasumber antara lain Prof Ikrar Nusa Bakti. Thamrin Ama Tomagola, mewakili unsur pengusaha yaitu Putri K Wardani, ekonom Christianto Wibisono, dan anggota Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari. Menurut Eva, tak ada jeleknya di masa pemerintahan Jokowi-JK itu membentuk kabinet yang sama dengan yang ada saat ini. “Di perjalanan nanti, bisa saja dirombak sesuai dengan kebutuhan, dan bisa dibahas,” ujarnya.Christianto pun mengingatkan, agar bakal presiden Jokowi dan wapres Jusuf Kalla mewaspadai banyaknya mafia bisnis yang mengancam keberadaan kementerian. “Presiden Indonesia tersandera mafia minyak sejak enteri Chaerul Saleh hingga Chairul Tanjung,” pungkasnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Tahun Pengelolaan Anggaran Tanpa APBN Perubahan

Oleh: Satyagraha Tahun 2018 hampir terlewati dengan sejumlah catatan pengelolaan makro ekonomi yang stabil dan kokoh dalam menghadapi kondisi global…

Ibu Siti, Nasabah Bank Wakaf Mikro, Jahit Baju Untuk Jokowi

Ibu Siti, Nasabah Bank Wakaf Mikro, Jahit Baju Untuk Jokowi NERACA Jombang - Sudah banyak masyarakat yang gembira memanfaatkan dukungan…

Presiden Jokowi Berdiskusi Dengan Gus Sholah di Ruang Bersejarah

Presiden Jokowi Berdiskusi Dengan Gus Sholah di Ruang Bersejarah NERACA Jombang - Presiden Jokowi bertemu dan berdiskusi 4 mata dengan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Aturan Taksi Online Diteken Menhub

      NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menandatangani peraturan baru taksi daring setelah Peraturan…

Utang Luar Negeri Naik Jadi Rp5.227 Triliun

      NERACA   Jakarta - Utang luar negeri Indonesia meningkat 5,3 persen (tahun ke tahun/yoy) pada akhir Oktober…

Pekerja Migran Bantu Devisa Negara

    NERACA   Sukabumi - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan keberadaan pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI)…