Ternyata SAL Juga Bagian Dari Utang

NERACA

Jakarta---Pembiayaan APBN yang selalu mengandalkan utang luar negeri tak bisa dikurangi secara mendadak. Apalagi pemerintah sering meminjam dana baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menutup defisit. Meski sebenarnya ada Saldo Anggaran Lebih (SAL). Namun SAL itu juga sebenarnya bagian dari utang. “Seandainya ada sebagian dari dana SAL yang digunakan, maka sebenarnya sebagian besar SAL terjadi karena adanya overfinancing dari utang," kata Dirjen Pengelolaan Utang (DJPU) Kementrian Keuangan, Rahmat Waluyanto kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/8)

Menurut Rahmat, pembiayaan APBN saat ini dapat ditutupi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Namun sayangnya SBN yang diterbitkan itu lebih besar ketimbang jumlah defisit. Implikasinya, penerbitan SBN tersebut akan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), yang berujung pada Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Lebih jauh kata Rahmat, utang dari pinjaman luar negeri memang mengalami penurunan karena tambahan neto pinjaman luar negeri tersebut selama ini negatif. "Refinancing pinjaman luar negeri tersebut dari dana yang berasal dari penerbitan SBN," terangnya.

Disisi lai pemerintah mengkalim menerapkan aturan untuk mempermudah Kementerian Lembaga dalam mengajukan anggaran. Namun masih ada Kementerian/Lembaga yang mengeluhkan ketidaktersediaan anggaran di awal tahun karena merealisir anggaran di awal tahun perlu proses.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah akan menggunakan instrumen utangnya. Rahmat menjelaskan, instrumen yang digunakan bisa dari pasar domestik maupun dalam valuta asing. "Penerbitan di pasar internasional juga perlu terutama untuk benchmarking bagi private/corporate bond issuance," jelas dia.

Namun, Rahmat menegaskan, prioritas penerbitan tetap akan ditujukan pada pasar domestik. "Selain memanfaatkan dana asing yang masuk untuk ditempat pada tenor SBN jangka panjang untuk kurangi potensi risiko reversal dan refinancing, juga dapat dana yang relatif murah. Apalagi saat capital inflows sangat deras," ujarnya

Sementara itu Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan penerbitan instrumen utang pada awal tahun akan lebih menarik. "Karena di awal tahun itu market biasanya masih sepi, kalau kita masuk, itu biasanya mendapatkan pricing yang baik," ungkap Agus.

Meski demikian, mantan direktur utama Bank Mandiri ini juga mengungkapkan pembiayaan dengan instrumen utang valas dirasa lebih menarik. "Tapi yang paling enak itu luar negeri (SBN valas)," ungkap Agus.

Berdasarkan catatan RAPBN 2012, selama enam tahun terakhir, World Bank (WB) merupakan lembaga keuangan paling besar mengucurkan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan program pemerintah. Kontribusi pinjaman WB hampir setengah dari seluruh pinjaman. Total pinjaman yang terbesar bersumber dari WB, yaitu USD5,9 miliar atau mencapai 48,1% dari seluruh pinjaman program. Saat ini sumber pembiayaan untuk pinjaman program berasal dari empat lender besar, yakni World Bank, Asian Development Bank (ADB), Pemerintah Jepang melalui JICA, dan Pemerintah Perancis melalui AFD.

"Masing-masing lender (peminjam) memiliki interest dan fokus tersendiri terhadap tema dari policy matrix yang disusun. Adapun policy matrix yang disusun oleh pemerintah didasarkan pada program prioritas unggulan yang layak untuk menjadi trigger policy," jelas pemerintah.

Sekadar informasi, pada 2010 tercatat akumulasi penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dari keempat lembaga tersebut mencapai USD12,336 miliar. Sementara pada 2011, pemerintah berencana untuk menarik sebesar USD2,141 miliar yang berasal dari WB USD1,5 miliar, ADB sebesar USD300 juta, JICA sebesar USD200 juta dan AFD sebesar USD100 juta. **cahyo

BERITA TERKAIT

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Menyusul Persija, Bali United Juga Bakal IPO

NERACA Jakarta – Setelah rencana PT Persija Jakarta yang berniat go public, rupanya bakal diikui klub sepak bola nasional asal…

Revisi RUU Minerba Diharapkan Juga Atur Mineral Fund

  NERACA Jakarta - Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) diharapkan bisa mengatur sejumlah hal. Termasuk juga mengatur soal…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarif Rp12.000, LRT akan Beroperasi April 2021

  NERACA Jakarta – PT Adhi Karya selaku kontraktor pembangunan kereta ringan Jabodebek (LRT) menyampaikan bahwa progres pembangunan LRT telah…

Lewat Tol Trans Jawa, Angkutan Logistik Layak Disubsidi

  NERACA Jakarta - Tarif angkutan logistik tertentu di jalan tol, khususnya Tol Trans Jawa dinilai layak disubsidi sebagai solusi…

Stasiun Cisauk jadi Daya Tarik Investasi Properti

  NERACA Jakarta - Keberadaan Stasiun Cisauk, Kabupaten Tangerang ini, setiap harinya melayani sekitar 6.200 penumpang dengan 132 perjalanan KRL…