NERACA

Jakarta – Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut produk ikan sidat merupakan salah satu komoditas dengan permintaan pasar yang cukup tinggi. Saat ini, Jepang sebagai pasar terbesar komoditas sidat mampu menyerap 200.000 ton sidat  per tahun.

“Besarnya permintaan pasar Jepang dan juga pasar domestik Indonesia terhadap sidat merupakan peluang pasar yang menggiurkan dan harus dimanfaatkan oleh pelaku budidaya. Kelebihan lainnya dalah jenis sidat asal Indonesia adalah jenis Anguilla bicolor yang sangat disukai rasanya oleh pasar Jepang,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, pada acara Forum Diskusi Akuakultur Sidat Nasional III, yang di selenggarakan di Auditorium Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta, dikutip dari siaran resmi di Jakarta, Minggu (7/9).

Menurut Slamet, naiknya permintaan komoditi sidat diiringi tumbuhnya restoran Jepang di Jakarta dan kota besar lain. “Saat ini harga sidat sebagai bahan baku makanan di Jepang dapat mencapai Rp350 ribu hingga Rp 450ribu/kg. Oleh karena itu menurutnya, ini merupakan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) untuk mengembangkan dan mendorong masyarakat agar mau membudidayakan sidat, karena usaha budidaya  memiliki harga jual yang relative tinggi, hemat lahan dan air, dapat dilakukan dengan segmentasi usaha dan dengan skala rumah tangga,” tambah Slamet.

Lebih jauh Slamet mengatakan bahwa potensi sidat di Indonesia saat ini luar biasa besarnya, karena sidat tersebar mulai dari sepanjang pantai Sumatera, Pesisir selatan Jawa, Bali, NTB, NTT, sepanjang pantai timur Kalimantan, perairan Sulawesi, Maluku bahkan sampai Papua. “Di beberapa lokasi bahkan merupakan lumbung larva sidat atau dikenal dengan sebutan glass eel, diantaranya Pelabuhan Ratu, Cilacap, Purworejo, Pacitan dan Jember,” papar Slamet.

Sampai saat ini, belum terdapat teknologi yang terkait dengan usaha pembenihan sidat. Sehingga benih sidat sangat tergantung dari alam. “Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menjaga keberlanjutan dari sumberdaya benih sidat ini agar terus dapat lestari, salah satunya dengan mendorong pemerintah daerah yang memiliki sumberdaya benih sidat untuk mengeluarkan peraturan terkait pembatasan ukuran tangkapan dan juga pembatasan periode tangkapan. Selain itu perlu juga dilakukan re stocking di kawasan-kawasan sumber sidat,” ungkap Slamet.

Sesuai dengan PERMEN no 19 tahun 2012, terdapat pelarangan benih sidat untuk alas an apapun kecuali ikan yang berukuran lebih dari 150 gr dan merupakan hasil budidaya. “Untuk itu, DJPB bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dalam mengawasi peredaran penjualan sidat ilegal,” pungkas Slamet.