NERACA

Jakarta – Ditengah maraknya beberapa pemerintah daerah bakal menerbitkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur di luar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), justru sebaliknya pemerintah provinsi Jawa Tengah belum familiar dengan instrument tersebut.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, penerbitan obligasi daerah di Jawa Tengah tidak terlalu populer. Karena itu baru berlaku di Jawa Barat, belum mencapai masyarakat Jawa Tengah,”Itu kan sebenarnya alternatif pembiayaan yang sangat bagus yang tidak lagi menggantungkan dari APBN dan swasta, serta memiliki kelebihan yang banyak dan sebetulnya bisa saja diberlakukan di Jawa Tengah meskipun tidak terlalu populer," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dirinya mengatakan, sangat bisa diberlakukan di Jawa Tengah karena memang banyak keuntungannya. Oleh karena itu, pihaknya mengaku telah berdiskusi ke Bank Jateng, bicara dengan para bankir, mantan pejabat Bank Indonesia dan senior banker,”Saya sampaikan tolong dikaji pola pembiayaan, apakah yang company dengan IPO atau dengan obligasi. Bentuk-bentuknya seperti bond kan pernah. Dulu kan waktu bursa pertama, saya dijelaskan. Ada keuntungan sebagai alternatif pembiayaan,”ungkapnya.

Menurut dia, ada beberapa hal positif jika obligasi ini diadakan di Jawa Tengah terutama dalam hal prospektif kepada masyarakat,”Positif tentunya kalau kita lihat sesuatu yang prospektif untuk pembangunan infrsaturktur, masyarakat tahu, prospektifnya diberikan dan bank melihatnya mudah mau beli. Kalau saham obligasi itu keuntungannya akan terbayar kalau dari pemerintah karena pemerintah punya anggaran. Ini perlu dikaji. Sehingga menjadi sesuatu yang seksi untuk rakyat,”ungkapnya.

Sebelumnya, ada Walikota Bandung, M. Ridwan Kamil yang berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 8 triliun sebagai sumber pendanaan. Namun kondisi ini terganjal lantaran hasil laporan keuangan pemerintah kota Bandung masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dirinya menuturkan, rencana menerbitkan obligasi daerah sebagai sumber pendaan untuk proyek MRT dan proyek kota maju, “Saat ini kita masih WDP, tahun depan kita kejar dengan Wajar Tanpa Pengecualian dan diharapkan sudah bisa menerbitkan obligasi,”ujarnya.

Kata Rdiwan, obligasi daerah yang bakal di terbitkan senilai Rp 8 triliun dari total kebutuhan pendaaan untuk proyek MRT dan City Smart sebesar Rp 25 triliun. Lanjutnya, untuk proyek pembangunan MRT pihaknya akan membangun dua jalur dengan membuka keterlibatan kontraktor dari luar negeri. Disebutkan, kedua jalur tersebut nilai investasinya sebesar Rp 6 triliun.

Tidak mau ketinggalan dengan pemerintah kota (Pemkot) Bandung, rencana penerbitan obligasi juga tengah di kaji oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara (Sumut). Gunerbur Sumut Gatot Pujo Nugroho juga menyampaikan rencana penerbitan obligasi derah, “Kita tengah mengkaji rencana penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pendaan selain APBD,”ujarnya.

Dirinya menuturkan, rencana penerbitan obligasi dinilai penting dan jadi alternatif pembiayaan selain mengandalkan APBN dan APBD. Terlebih, beberapa kota di provinsi Sumatera Utara, seperti Medan, Deli Serdang dan Karo sudah masuk sebagai kawasan ekonomi strategis. (bani)