Asosiasi Minta Tarif Batas Atas Dihilangkan

NERACA

Jakarta - Asosiasi maskapai penerbangan nasional atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) meminta pemerintah menghilangkan tarif batas atas. Dalam pandangan INAC, penghilangan tarif batas atas bisa membuat industri penerbangan dalam negeri mempunyai daya saing dengan negara lain. "Untuk atasnya harus dibebaskan, tak perlu batas atas," ujar Ketua Umum INACA Arif Wibowo, kepada wartawan di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (5/9) pekan lalu.

Tanpa batas atas, industri penerbangan leluasa menyesuaikan harga untuk bersaing dengan maskapai lain, khususnya maskapai asing. "Karena kan selama ini industri penerbangan telah terbiasa dalam ritme persaingan harga. Kecuali rute monopolistik, kalau hanya rute pemainnya satu pelaku itu boleh diatur. Karena itu amanat undang-undang juga," papar Arif.

Dia menambahkan, dengan ditiadakannya batas atas maka pemerintah dapat melindungi pengusaha maupun konsumen. Namun dirinya menyayangkan pemerintah kurang aktif. Terbukti, usulan kenaikan tarif saja tak sepenuhnya terpenuhi. "Dulu kita minta kenaikan 25 persen, tapi disetujui 10 persen saja," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan,Evert Erenst Mangindaan, berjanji menaikkan tarif batas atas penerbangan sebelum masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir. Namun, kebijakan tersebut diberikan dengan catatan tidak ada gejolak protes dari masyarakat.

"Mudah-mudahan sebelum kabinet berakhir kalau tidak ada complain dari masyarakat," ujarnya. Dia mengakui kenaikan tarif batas atas dipertimbangkan berdasarkan harga avtur dan biaya lainnya seperti rute dan jarak terhadap operasional maskapai. "Kita perhitungkan begini (tarif batas atas) maskapai tidak break event, menurut perhitungan kami butuh (naik). Sudah kita sosialisasikan, apakah ada pengguna jasa komplain jasa transportasi, masyarakat kita bicarakan," tambahnya.

Sebelum menaikkan tarif batas atas, Mangindaan juga meminta syarat kepada maskapai untuk meningkatkan kualitas layanan dan ketersediaanpesawat. Hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada moda transportasi ini."Kita pertimbangkan naikpesawatsudah bukan barang mewah. Apalagi pas Lebaran, extra flight tambah terus. Konsumerisme bukan pada tarif lagi tapi ketersediaan. Karena itu pelayanan kita tuntut bisa nggak menyediakan," ungkap dia.

Mangindaan mengungkapkan alasan utamanya menyetujui revisi batas atas tarif ini dikarenakan mengantisipasi rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. "Jarak batas naik ke atas, kasih sedikit lagi, biar dapat keuntungan. Semua angkutan kita sosialisasikan darat, laut, udara. Karena kita mau naikkan BBM," ungkap dia. [agus]

BERITA TERKAIT

Batas Waktu Kontainer di Jalan Utama

Belakangan ini kami sering melihat truk kontainer atau truk tanah sering mondar-mandir di Jalan Perjuangan Raya, Kota Bekasi, di pagi…

Asosiasi Fintech Klaim Proaktif Lindungi Konsumen

  NERACA   Jakarta - Dalam 3 bulan terakhir, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)…

Intervensi Pemerintah atas Harga CPO via Implementasi B20

Oleh: Piten J Sitorus, Mahasiswa D3 Alih Program PKN STAN Pada tahun 2017 Indonesia memproduksi sebesar 38,17 juta ton Crude Palm…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…