Pemerintah Baru Diminta untuk Meneruskan - Program MP3EI

NERACA

Jakarta - MasterPlan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia telah berumur tiga tahun sejak diterapkan pada 2011 lalu. Namun, pengembangan mega infrastruktur ini masih belum mencapai 100%.Meski demikian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan seteleh berjalan tiga tahun, terlihat bahwa pembangunan infrastruktur ini masih sejalan dengan target. Oleh karena itu, dia yakin proyek-proyek ini bisa selesai sesuai target.

"Saya memiliki keyakinan 2025 sasaran kita terwujud. Karenanya, saya titip pada Jokowi sebagai presiden terpilih, agar apa yang telah kami capai dalam rangka MP3EI tiga tahun ini bisa dilanjutkan, karena masih ada 11 tahun beruikutnya," kata SBY di Jakarta, Jumat (5/9) pekan lalu.

Sedangkan menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan MP3EI penting diteruskan pemerintahan baru. Dengan demikian, potensi Indonesia menjadi negara maju bisa tergarap. Dia menyebut Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi negara maju, semisal sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk banyak dan produktif, dan lainnya.

"Semua yang kita susun harus dijalankan sungguh-sungguh dan berkelanjutan serta dipimpin oleh pemimpin yang kuat," ujarnya. Proyek akselerasi pembangunan ekonomi Indonesia ini sudah diinisiasi pemerintahan SBY sejak 2011-2012. Fokus utamanya menumbuhkan pusat ekonomi baru dan percepatan infrastruktur yang menghubungkan setiap wilayah di Tanah Air.

Pria yang kerap disapa CT ini mengklaim proyek MP3EI dapat mengerek pendapatan per kapita Indonesia hingga USD 15 ribu per tahun. "MP3EI ini menjadi jalan Indonesia menjadi negara maju. Terutama 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045 dengan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7," katanya.

Direktur Eksekutif Indonesia Global For Justice (IGJ) M. Riza Damanik mengatakan, program MP3EI sangat bertabrakan dengan visi dan misi Jokowi - JK yang menginginkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Maka dari itu, presiden terpilih tidak melanjutkan program itu. "Jika memang benar presiden terpilih ingin menjadikan Indonesia negara maritim, maka memang sudah tidak perlu lagi melanjutkan program MP3EI," katanya kepadaNeraca, kemarin.

Karena apa, setidaknya ada tiga hal kenapa program MP3EI tidak perlu dilanjutkan pertama hilangnya partisipasi publik dalam pembangunan nasional. Kedua, swasta lebih berperan dominan terhadap pembangunan nasional. Dan yang ketiga pembangunan hanya berpusat di darat, padahal Jokowi-JK menginginkan aadanya pembangunan di laut. "Makanya Jokowi - JK tidak melanjutkan program itu, karena kontras dengan visi dan misi yang sudah ditentukan," ujarnya.

Menurut data kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, realisasi proyek MP3EI dari 27 Mei 2011 hingga triwulan I-2014 sebesar Rp838,9 triliun. Untuk progres sektor infrastruktur dari APBN Rp131,8 triliun, BUMN Rp153,2 triliun, swasta Rp53,89 triliun dan campuran antara BUMN dan swasta sebesar Rp89,17 triliun.

Untuk penyebaran proyeknya, diantaranya Rp397,7 triliun tersebar ke Sumatera sebanyak 40 senilai Rp55,63 triliun, Jawa dengan 32 proyek Rp217,7 triliun, Kalimantan dengan 47 proyek sebesar Rp57,19 triliun, Sulawesi dengan proyek 24 proyek sebesar Rp22,496 triliun, Bali-NTB dengan 28 proyek sebesar Rp17,548 triliun, dan Papua-Maluku dengan 33 proyek sebesar Rp27,15 triliun. [agus]

BERITA TERKAIT

Peneliti Temukan Vaksin untuk Lawan Kanker Kulit

Ada harapan baru untuk pengobatan kanker kulit melanoma. Penelitian yang baru saja dipublikaskan di jurnal Proceedings of the National Academy…

Pentingnya Literasi dan Edukasi Keuangan untuk Mahasiswa

Pentingnya Literasi dan Edukasi Keuangan untuk Mahasiswa NERACA Jakarta - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM Finance” atau “Perseroan”), hari…

Hari Ini Penyampaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang Baru

Hari Ini Penyampaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang Baru NERACA Sukabumi - Ketua Badan Musyawarah (Banmus)…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

BRI Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Lion Air

      NERACA   Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) memfasilitasi pengelolaan keuangan Lion Air Group…

Kesadaran Masyarakat dalam Perencanaan Dana Pensiun Masih Rendah

  NERACA   Surabaya - Manulife Indonesia menyebutkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam perencanaan dana pensiun masih rendah, karena dari total…