Pemerintah Salahkan Buruknya Tata Ruang Kota - Infrastruktur Nasional Buruk

NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menyalahkan buruknya tata ruang kota di berbagai daerah di Indonesia sehingga menyebabkan buruknya kondisi infrastruktur. "Kesalahan tata ruang kota, adalah menjadi penyebab pembangunan infrastruktur kita kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia," ungkapnya di Jakarta, pekan lalu.

Selain itu, menurut Hermanto, pola tata ruang di Indonesia juga tidak proporsional perbandingannya, antara luas jalan dengan luas area. Meski begitu, dia berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia masih bisa dipercepat melalui dukungan dana yang kuat dan perhatian khusus dari pemerintah, terutama dari segi perencanaan.

Sebelumnya, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia menyatakan hampir separuh kota di Indonesia tidak nyaman untuk ditinggali sehingga membutuhkan pembenahan yang lebih baik. "Saat ini hampir 50% kota Indonesia tidak nyaman dihuni, dan hal ini tidak berubah banyak dalam lima tahun terakhir," kata Ketua IAP, Bernardus R Djonoputro.

Padahal, dia sudah mengingatkan bahwa sejak 2008, penduduk global lebih banyak yang hidup di kota dibandingkan dengan mereka yang hidup di desa, sedangkan fenomena ini di Indonesia terjadi sejak sekitar 2010. Fakta itu, imbuh Bernardus, diikuti oleh berbagai persoalan yang kerap muncul di kawasan urban seperti kemiskinan, penyediaan perumahan, dan kualitas infrastruktur.

Selain itu, kawasan perkotaan di wilayah Asia Pasifik yang mencakup Indonesia merupakan wilayah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia. "Perumahan menjadi isu yang sangat sentral karena berkaitan dengan bagaimana kita bisa menumbuhkan kota-kota mandiri yang 'liveable' (layak huni)," jelas Bernardus.

Apabila pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, jembatan dan bandara tidak terpenuhi, maka pemerintah semakin sulit mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi lantaran banyaknya komponen yang bakal terkena imbasnya. Jika infrastruktur sudah memadai, pemerintah tidak perlu risau bila ingin memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-85 dari 155 negara dalam hal infrastruktur. Bahkan tidak lebih baik dibandingkan Vietnam yang berada di rangking 72. Apalagi dengan Singapura yang menduduki posisi kedua. Salah satu penyebabnya adalah belum memadainya anggaran untuk infrastruktur.

Sementara dari data Kementerian Keuangan disebutkan jika anggaran infrastruktur tahun ini adalah Rp206,3 triliun. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan anggaran subsidi yang lebih dari Rp300 triliun. Bahkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) saja mendapat dana lebih besar, yaitu Rp210,7 triliun.

Dalam lima tahun terakhir, anggaran infrastruktur memang mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada 2009, realisasi belanja infrastruktur adalah Rp76,3 triliun, kemudian naik menjadi Rp86 triliun pada 2010. Kemudian pada 2011 adalah Rp114,2 triliun, 2012 sebesar Rp145,5 triliun, dan 2013 menjadi Rp184,3 triliun. [agus]

BERITA TERKAIT

Estimasi Risiko Proyek Infrastruktur

    Oleh: Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF   Pemerintah memiliki ambisi yang sangat besar untuk mengejar ketinggalan infrastruktur kita.…

PUPR Perkirakan Penghentian Berlangsung 2 Minggu - Proyek Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan penghentian sementara pekerjaan konstruksi beresiko…

KPU Kota Sukabumi Lantik Anggota PAW PPK dan PPS

KPU Kota Sukabumi Lantik Anggota PAW PPK dan PPS NERACA Sukabumi - Ketua KPU Kota Sukabumi Hamzah melantik dua Panitia…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…