NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta kepada  presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo diharapkan dapat mempercepat pengembangan upaya peningkatan logistik di sektor kelautan dan perikanan, terutama ke Kawasan Timur Indonesia.

"Ke depan di masa pemerintahan Kabinet 2014-2019, diharapkan percepatan dalam penqembangan SLIN menjanqkau Kawasan Timur Indonesia (KTI), juqa sentra-sentra produksi seperti Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Tiongkok Selatan, Samudera Hindia dan Pasifik," kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saut Hutagalung di Jakarta, Jumat (5/9) pekan lalu.

Saut memaparkan, pemerintah pada tahun 2015 dengan anggaran sekitar Rp100 miliar direncanakan pengembanqan koridor Maluku Utara-Jatim, Maluku-Jatim-Jakarta serta Sulawesi Tengah-Jatim-DKI Jakarta. Secara khusus perlu mendapatkan perhatian, ujar dia, adalah pembangunan "cold storage" (ruang pendingin) di pulau-pulau kecil yanq jauh dari sentra pendaratan utama, misalnya, di Ogotua dan Banggai di Sulawesi Tengah dan Bacan di Maluku Utara.

Sedangkan sentra pendaratan utama antara lain Pelabuhan Perikanan Bitunq, Ambon, Kendari, Muara Baru Jakarta, Ternate, Bungus Padanq, Cilacap, Belawan, Sibolga, Pelabuhan Ratu. "Penqembanqan SLIN sanqat strategis dalam peningkatan daya saing dan upaya penguatan kedaulatan panqan. SLIN akan berkontribusi positif terhadap pembinaan mutu ikan, mengurangi biaya paska produksi dan meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi dalam negeri serta mengurangi impor ikan bahan baku industri pengolahan," tuturnya.

Dia juga menegaskan, melalui penguatan logistik di pulau-pulau dan khususnya di KTI serta peningkatan jasa transportasi laut, diharapkan akan membantu upaya penanqqulanqan praktik "IUU fishing" (pencurian ikan). Saut mengingatkan perikanan merupakan sumber protein hewani yanq luar biasa dan terbesar yang dimiliki Indonesia karena ikan menyediakan 58 persen protein hewani di Indonesia. Sedangkan tingkat konsumsi ikan Indonesia mencapai 35 kq/kapita tahun 2013 dan ditargetkan menjadi 38 kg/kapita tahun 2014.

"Perikanan dapat menjadi penopanq utama ketahanan gizi masyarakat kita di perkotaan, perdesaan, pesisir termasuk di daerah terpencil," ujarnya. Selain peran terhadap kedaulatan dan ketahanan panqan dan gizi, kata Saut, perikanan merupakan sumber devisa yang tidak kecil yang dapat ditinqkatkan lebih signifikan.

Berdasarkan data KKP, ekspor hasil perikanan tahun 2013 mencapai 4,18 miliar dolar AS dengan perolehan devisa Rp46 triliun. Diharapkan ekspor hasil perikanan dapat ditingkatkan menjadi sekitar 10 miliar dolar AS pada tahun 2019.

"Apa yanq dilakukan KKP hanya berupa fasilitasi dan stimulasi penqembanqan SLIN sesuai Peraturan Menteri KP No. 5 tahun 2014 khususnya membangun tahap awal. Ke depan diharapkan peran dunia usaha memperluas jangkauan SLIN baik mendanai pembanqunan 'cold storage' dan ABF (ruang pembekuan) juqa penyediaan jasa pelayaran," ucapnya.

Menurut dia, pemerintah akan lebih fokus pada perumusan keranqka kebijakan yanq mendukung dan sistem insentif. Khusus daerah pulau-pulau atau wilayah terisolasi yanq kuranq menarik bagi swasta, Pemerintah atau KKP akan mengambil alih pembanqunan fasilitas pendingin yang diperlukan nelayan. [agus]