Krisis Pangan dan Energi

Pemerintahan baru Jokowi-JK akan menghadapi dua masalah krisis energi dan masalah pangan. Ini berasal dari dampak pemanasan global yang telah menjadi isu di tingkat internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan menghadapi ancaman tersebut.

Penyebab utama pemanasan global adalah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pembakaran sumber energi fosil oleh industri dan kendaraan bermotor. Dan konsumsi sumber energi fosil baik berupa minyak bumi atau batu bara semakin tinggi seiring dengan membesarnya roda ekonomi dunia.

Namun, proses pemenuhan energi alternatif dari biofuel bisa mengakibatkan terjadi krisis pangan dunia. Sebab, penyediaan biofuel mewajibkan adanya konversi tanaman dan lahan yang semula untuk pangan diubah menjadi fungsi pemenuhan energi.

Jadi, biofuel bisa mengganggufood securitydunia. Dengan tingginya permintaan terhadap biofuel, petani-petani di seluruh dunia lebih memilih menanam tanaman yang digunakan untuk biofuel ketimbang tanaman pangan. Apalagi mereka insentif ekonomi untuk itu. Dalam jangka panjang, hal ini akan menyebabkan berkurangnya produksi pangan. Harga pangan dunia akan naik. Dampaknya akan dirasakan penduduk miskin di negara-negara berkembang.

Pertanyannya sekarang, apakah pengembanganbiofueldidasari oleh keterbatasan sumber daya fosil atau ada faktor lain? Apakah kemunculan biofuel upaya untuk memperoleh energi murah akibat harga minyak dunia menguat? Jika harga minyak turun, apakah upaya pengayaan energi alternatif kembali menurun? Yang pasti, suatu saat nanti cadangan minyak bumi akan habis. Jadi, idealnya alasan memproduksi biofuel bukan karena melonjaknya harga minyak, tapi karena dunia memerlukan energi alternatif akibat cadanganfossil fuelsemakin menipis.

Saat ini Indonesia menghasilkan sekitar 1 juta barel minyak/hari. Sementara konsumsi kita 1,4 juta barel. Kekurangan 0,4 juta barel, kita tutup dengan mengimporminyak mentah setiap hari. Cadangan minyak bumi kita diperkirakan 9 miliar barel. Dengan angka konsumsi 1,4 juta barel per hari (setahun 450 juta barel), cadangan itu akan habis dalam waktu 20 tahun. Inilah alasan urgensi pengembangan biofuel.

Namun, kehadiran biofuel bukan tanpa dampak negatif. Munculnya biofuel menghasilkan ancaman terhadapfood security. Peningkatan permintaan biofuel akan mempertinggi ancamanfood securitykarena lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dikonversi menjadi lahan biofuel. Akibatnya, kuantitas produksi pangan menurun. Kita harus siap menghadapi kekurangan bahan pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan mendefinisikanfood securitysebagai kondisi dimana semua rumah tangga dan keluarga di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangannya dalam tiga hal, keamanan, ketersediaan, serta akses yang mudah. Dengan definisi seperti itu, kita dapat membagifood securityke dalam bidang: produksi, distribusi, dan konsumsi.

Jadi, solusi lain untuk lepas dari dilema krisis energi atau pangan, pemerintah bisa meningkatkan produksi domestik komoditas makanan yang lazim dikonsumsi masyarakat Indonesia. Masih banyak orang miskin Indonesia yang menggunakan 75% penghasilannya untuk membeli makanan. Jika pemerintah tidak meningkatkan produksi dan hanya mengimpor, kenaikan harga komoditi impor atau pelarangan impor tiba-tiba dari negera ekportir akan sangat mempengaruhi kestabilan harga komoditi pangan di Indonesia.

Memang tidak mudah bagi pemerintah. Setiap kebijakan yang diambil bisa berbuntut pada munculnya permasalahan lain. Namun, pemerintah sebenarnya bisa memperbaiki kebijakan yang sudah ada dan mereduksi dilema yang muncul. Krisis energi bisa diselesaikan dengan menutupi inefisiensi pemakaian energi. Bayangkan berapa ton BBM yang terbakar sia-sia karena kemacetan. Krisis pangan pun sebenarnya tidak perlu terjadi dan energi alternatif biofuel pun tak berbuah masalah jika kebijakan pertanian pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Sayangnya, bukan itu yang terwujud. Setiap mengambil kebijakan, selalu saja pemerintah menuai masalah-masalah baru. Inilah sesungguhnya ancaman yang selalu meneror rakyat kita.

BERITA TERKAIT

Tindak Lanjut KPK dan Kemendes?

Warga Kabupaten Cirebon pernah melaporkan indikasi penyelewengan keuangan dana desa tahun anggaran 2015/2016 di Desa Wanasaba Kidul, Kec. Talun, Kabupaten…

Pemerintah dan DPR Diminta Ubah Ketentuan Defisit APBN

      NERACA   Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyarankan pemerintah dan DPR mengubah ketentuan…

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENINGKAT - BPS: NPI Februari dan Maret Alami Surplus

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) mengalami surplus US$ 0,54 miliar pada Maret 2019. Surplus ini berasal…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Pesta Demokrasi Aman dan Damai

Sedikitnya 195 juta warga telah melaksanakan kewajibannya memilih sekitar 245 ribu caleg dari seluruh tingkatan dan dua pasangan calon presiden…

Jaga Ekonomi Politik Stabil

Di tengah hiruk pikuk politik yang makin memanas jelang Pemilu 2019, kondisi ekonomi tampaknya telah memisahkan diri (decoupling) dari politik…

Mengerek Rasio Pajak

Menarik sekali dalam debat terakhir Pilpres 2019, Sabtu (13/4) malam, Capres Prabowo berambisi meningkatkan  menuju rasio pajak (Tax Ratio) 16%…