Pertumbuhan Ekonomi 2015

Oleh: Prof. Firmanzah., PhD

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan

Saat ini pembahasan RAPBN 2015 sedang dilakukan antara pemerintah bersama DPR-RI untuk memberikan dasar hukum yuridis bagi pemerintahan baru untuk pelaksanaan tahun fiskal 2015. Salah satu asumsi yang telah disepakati adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%. Kesepakatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan besaran pertumbuhan ekonomi yang diusulkan oleh pemerintah sebesar 5,6%. Diharapkan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% maka penciptaan lapangan usaha dan kerja dapat semakin menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Untuk tahun 2014, oleh banyak kalangan, Indonesia diproyeksikan hanya dapat tumbuh sebesar 5,3%-5,4%. Pelemahan ekonomi global dan sejumlah tantangan internal membuat realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi 2014 tidak sesuai target pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P 2014 yang dipatok sebesar 5,5%. Bagi pemerintahan baru, tantangan untuk mewujudkan target pembangunan 5,8% untuk tahun 2015 akan semakin kompleks dan tidak sederhana. Sehingga membutuhkan ekstra kerja bagi kita semua untuk dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi seperti yang kita harapkan di tahun depan.

Faktor penting eksternal yang perlu kita waspadai adalah rencana penghentian quantitative easing III di Amerika Serikat yang direncanakan pada akhir tahun 2014 atau paling lambat awal 2015. Penghentian stimulus moneter non-konvensional ini akan disertai dengan peningkatan suku bunga acuan oleh The Fed untuk menyerap likuiditas di pasar. Akibatnya risiko pembalikan modal ke Amerika Serikat dari emerging-market akan terjadi. Tidak sedikit bank sentral di emerging-market yang bersiap-siap menaikkan suku bunga untuk mencegah derasnya modal keluar dari negara mereka.

Yang menjadi persoalan adalah ketika bank sentral menaikkan suku bunga sebagai antisipasi keluarnya arus modal maka biaya yang harus ditanggung oleh perekonomian adalah tertekannya pertumbuhan ekonomi. Biaya modal akan semakin tinggi dan kredit perbankan juga tidak setinggi yang diharapkan. Akibatnya ruang ekspansi ekonomi akan semakin terbatas. Hal ini ditambah dengan melemahnya ekonomi Tiongkok dan India. Sementara di zona Eropa masih fokus pada upaya memerangi deflasi yang sangat dalam.

Faktor internal yang perlu kita perhatikan adalah rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru. Kesiapan tim pengendalian inflasi perlu disiagakan agar dampak kebijakan ini terhadap inflasi dapat dikelola secara baik. Kebijakan ini juga akan memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat akibat kenaikan harga pasca penyesuaian. Program-program khusus untuk menjaga agar daya beli masyarakat, utamanya kelompok menengah ke bawah dan miskin juga sangat dibutuhkan.

Menjaga daya beli domestik tetap terjaga sangat diperlukan mengingat tidak kurang 56% PDB nasional dikontribusikan oleh sektor konsumsi domestik. Terganggunya sektorini di saat ekonomi global mengalami tekanan yang besar dikhawatirkan membuat realisasi pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak sebesar yang disepakati oleh pemerintah dan DPR saat ini.

BERITA TERKAIT

Masalah Kejiwaan di DKI Didominasi Tekanan Ekonomi

Penyebab timbulnya masalah kejiwaan atau gangguan kesehatan mental di DKI Jakarta didominasi oleh tekanan ekonomi dan situasi sosial keluarga."Penyebab paling…

Wapres Dorong Peningkatan Kerjasama Ekonomi Negara D8

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia akan mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dalam KTT…

Pemerintah Diminta Waspadai Ketidakpastian 2018 - MESKI PERTUMBUHAN EKONOMI 3 TAHUN TERAKHIR POSITIF

Jakarta-Meski pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren cukup positif, pemerintahan Jokowi-JK tetap harus fokus terus membenahi masalah ketimpangan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

3 Tahun Evaluasi Ekonomi Jokowi-JK

    Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF               Presiden Jokowi-JK punya dua jurus yang selalu dibawa kemanapun ia…

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Dilema Utang vs Pajak

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Ketika melihat data keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di dalam…