Mafia Migas Libatkan Birokrasi, Politisi, dan Bisnis

NERACA

Jakarta - Mafia secara sederhana dimaknai sebagai suatu jaringan atau kelompok terorganisir dengan tujuan-tujuan tertentu, yang berkonotasi negatif. Jika terkait mafia migas, mereka hendak menguasai atau merusak sistem dan tata kelola migas. Singkatnya, mereka jaringan yang mau kaya dan berkuasa secara ekonomi dan politik dengan halalkan segala cara dan korbankan kepentingan bangsa.

“Mafia migas di Indonesia sudah ada sejak era Orba. Makin menggurita pasca keluarnya UU 22/2001 tentang Migas. Urusan migas jadi makin rumit dan liberal,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman, Jumat (5/9).

Sebuah laporan terbaru menyebutkan, kerugian negara dari praktek sindikasi mafia migas ini per tahun minimal sebesar US$4,2 miliar atau Rp37 triliun. “Artinya operasi mafia dalam 10 tahun terakhir sebesar Rp370 triliun,” tambah dia.

Hal ini, lanjut dia, baru dari migas. Belum mafia pangan, dan sektor strategis lain. “Bagaimana memberantasnya? Mafia migas libatkan aktor-aktor birokrasi, politisi dan bisnis. Ini tiga serangkai,” jelas Erwin.

Erwin juga menegaskan, mempersoalkan mafia di migas tidak lengkap jika tidak menohok ke badan usaha bernama : PETRAL atau PT Pertamina Energy Trading Limited. Anak usaha Pertamina yang bermarkas di Singapura.“PETRAL berjaya menguasai tata kelola dan tata niaga migas, pasca keluarnya UU Migas tahun 2001. Semalam dalam dialog di MetroTV, saya sudah sebut inisial "R" (atau lengkapnya MRC). Tugas KPK dan pemerintah untuk investigasi lebih jauh,” ujar dia.

Dia pun mengingatkan, jika pemerintahan baru Jokowi-JK benar serius berantas mafia migas, mulailah dari PETRAL ini. Sebuah audit investigatif sangat dibutuhkan untuk memulai proses hukum yang tegas dan adil. KPK, BPK, PPATK serta lembaga Ornop yang bergerak di sektor Migas dapat dilibatkan Presiden untuk garap serius kasus mafia migas ini.

“Seratus hari pertama Jokowi-JK urusan mafia migas ini wajib jadi prioritas utama. Agar kita tak berputar-putar pada lingkaran masalah yang sama, tanpa ada tindakan kongkrit-terukur,” kata Erwin.

Sementara itu, Ahli Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo mengatakan, pemerintah Jokowi-JK perlu transparankan kebijakan seputar minyak dan gas, terutama seputar BBM subsidi. Mafia migas dinilai hanya dapat diberantas dengan cara tersebut. "Ada baiknya Jokowi mengambil kebijakan agar semua proses bisnis terkait migas harus transparan, terutama terkait dengan BBM bersubsidi," kata dia.

Menurut dia, transparansi sektor migas bisa dilakukan misalnya dengan mengaktifkan portal web, sehingga bisa diketahui berapa harga pokok penjualan (HPP) dan berapa keuntungan yang diraih."Semua akan bisa dipantau oleh Pemerintah dan masyarakat," ujar Rimawan.

Rimawan menegaskan, transparansi proses BBM akan mempermudah deteksi mafia Migas."Kalaupun sulit dibuktikan adanya mafia, paling tidak ruang gerak siapa yang diduga mafia minyak itu akan terbatas, karena toh semua terbuka, transparan," ungkap dia.

Dia juga mengatakan, masalah subsidi BBM yang kini menjadi beban transisi pemerintahan dari Presiden SBY ke Presiden terpilih Jokowi mestinya bisa diterapkan "sharing the pain" antara pemerintahan SBY dan pemerintahan baru Jokowi-JK."Karena pengelolaan dan pengendalian BBM bersubsidi selama ini gagal dilakukan, sehingga kini konsumsi BBM subsidi sekitar 95 persen, dan hanya 5% konsumsi BBM nonsubsidi," jelas Rimawan.

Dalam kondisi ini, lanjut Rimawan, kalaupun pemerintahan baru Jokowi-JK yang akhirnya mengambil keputusan untuk mengurangi subsidi BBM, maka realokasi anggaran dari pengurangan subsidi itu harus jelas dan transparan."Sehingga masyarakat bisa memahami bahwa pengurangan subsidi BBM dialihkan anggarannya kepada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak," tandas dia.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas mengatakan pihaknya tengah menelisik adanya kartel mafia di sektor minyak dan gas bumi. Analisa terkait pola, potensi, serta aktor korupsi di sektor migas sudah dilakukan komisi antirasuah ini. mohar/rin

BERITA TERKAIT

Astra Hadirkan Tiga Platform Digital - Perkuat Bisnis Digital

NERACA Jakarta – Keseriusan PT Astra Internasional Tbk (ASII) mengembangkan bisnis digital diwujudkan dengan mendirikan usaha dibidang fintech. Memanfaatkan pertumbuhan…

Jasa Armada Investasi Kapal Rp 223,85 Miliar - Pacu Pertumbuhan Bisnis Pelayaran

NERACA Jakarta – Geliatnya industri pelayaran seiring dengan boomingnya harga batubara saat ini dan tren meningkatnya kegiatan ekspor dan impor,…

Inilah Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang Baru

Inilah Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang Baru NERACA Sukabumi - Setelah dilantik Pada Kamis, (20/9) lalu,…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Buwas: Jangan Permainkan Data Beras

Jakarta-Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) kembali mewanti-wanti banyak pihak agar tidak mempermainkan data soal penyerapan beras. Peringatan itu…

KUNCI INDUSTRI HALAL DUNIA - Pemerintah Siapkan Visi-Misi Arah Industri Halal

NERACA Jakarta – Sejatinya menjadi negara penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi di sektor industri halal.…

Pertamina Kekurangan Pasokan FAME untuk Program B20

NERACA Jakarta-Di tengah upaya pemerintah gencar mensosialisasikan pemakaian biodiesel, PT Pertamina (Persero) mengaku masih kekurangan pasokan fatty acid methyl eter…