Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 menjadi tantangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia bagaimana mampu merebut pasar di luar dan bersaing dengan negara tetangga lainnya. Namun bukan menjadi rahasia umum lagi, perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sudah nyerah sebelum genderang perang di bunyikan. Pasalnya, begitu besarnya barang produk impor dari berbagai sektor sudah merambah luas masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat kompetitif.

Sulitnya daya saing pelaku usaha di Indonesia, khususnya home industri atau pelaku usaha rumahan tidak bisa lepas dari kesulitan membuka pasar ekspor dan ditambah keterbatasan modal. Ya, soal modal selalu menjadi masalah klasik dengan alasan bisnis UMKM tidak bankable dengan potensi risiko kredit macet sangat besar. Alhasil, mereka para pelaku usaha lebih memilih pinjaman dari lintah darat dengan bunga yang cukup besar.

Minimnya keberpihakan industri perbankan soal modal bagi pelaku UMKM, menjadi perhatian pemerintah pusat hingga harus mengambil alih program ini dengan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan dijamin langsung dari pemerintah. Namun persoalannya, apakah komitmen ini sudah pula dilakukan pelaku perbankan lainnya, seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang saat ini juga tengah dirundung masalah terkait pengetatan likuiditas keuangan.

Soal membuka pasar ekspor, juga diributkan soal aturan perdagangan dari negara tujuan ekspor yang begitu ketatnya barang impor masuk. Kondisi ini diperburuk, dengan biaya yang harus ditanggung untuk surat izin, standar dan sertifikasi. Persaingan pasar bebas menghadapi MEA, sudah bisa dipastikan Indonesia hanya menjadi pasar bagi negara-negara di Asia jika sekelumit masalah diatas belum bisa terpecahkan.

Ironisnya, kondisi ini diperburuk dengan minimnya jiwa kewirasuahaan masyarakat Indonesia. Padahal, negara ini sangat di untungkan dengan bonus demografi pada usia muda. Pasalnya, bila bisa dimanfaatkan akan mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto. Asal tahu saja, perekonomian negara maju pada umumnya ditopang dari 2% dari total penduduknya adalah pelaku wirausaha.

Suka tidak suka, semangat wirausaha harus kembali dipupuk terhadap generasi muda saat ini. Hal ini dimaksudkan juga untuk mengerem bangsa ini terjebak dari sifat konsumtif. Apalagi sektor UMKM telah membuktikan mampu menyelematkan bangsa ini dari keterpurukan krisis ekonomi yang terjadi pada 1998. Kemudian sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja informal yang cukup besar.

Begitu besarnya manfaat dari sektor UKM dan UMKM, maka kehadiran Kementerian Koperasi dan UKM perlu kembali dioptimalkan dengan membuka peluang pasar yang potensial dengan transfer teknologi agar mampu bersaing dengan negara Asia dan termasuk Eropa. Disamping itu, tantangan lain bagaimana menciptakan jumlah wirausaha lebih besar lagi dengan memanfaatkan ide, gagasan dan kreatifitas yang tidak kalah dengan anak muda di negara maju.

Kemudian, hal yang tidak boleh dilupakan adalah membuka kemitraan peran swasta dalam menggandeng calon investor potensial dan juga kemudahaan soal legalitas atau hak paten, disamping efisiensi untuk berdaya saing. Maka bila semua itu mampu diatasi, maka tidak tertutup kemungkinan pasar UKM dan UMKM akan memiliki taji di pasar luar negeri hingga mampu mengalahkan pasar Tiongkok.