Benih dan Pakan Ikan Jadi Tantangan Proyek Ekonomi Biru - Lombok Timur dan Lombok Tengah

NERACA

Lombok Timur - Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah ditetapkan sebagai proyek percontohan penerapan blue economy (ekonomi biru) di sektor kelautan dan perikanan. Hanya kedua kabupaten tersebut di seluruh Indonesia yang dipercaya menerapkan konsep ini. Sayangnya, penerapan blue economy itu mendapat tantangan baik dari sisi pembenihan dan pakan ikan.

Menanggapi masalah tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto mengatakan bahwa benih udang galah adalah hal yang baru. Karena tidak semua balai menyediakan benih udang galah. "Makanya pada 2015, ada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nantinya akan dimanfaatkan untuk rehabilitasi penambahan fisik dari balai. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas balai di daerah," kata Slamet dalam kunjungan kerja di kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (4/9).

Soal pakan, Slamet memaparkan masalah tersebut bukan hanya dari jumlah pakan namun bisa juga dari kualitas indukan ataupun peningkatan suplemental feed untuk pertumbuhan yang didalamnya ada enzim. "Peningkatan kualitas indukan, menciptakan vitamin adalah hal-hal yang bisa mengefisienkan penggunaan pakan. Kita juga mencoba memanfaatkan bahan baku lokal dalam menciptakan pakan. Pasalnya selama ini bahan baku pakan masih di impor, dengan begitu kita tidak akan ketergantungan terhadap impor," tukasnya.

Sekedar informasi, Saat ini model percontohan Udang Galah Padi (Ugadi) telah dilaksanakan sejak tahun 2013 di 6 lokasi di Provinsi Jawa Barat (Kab. Cianjur, Garut), Jawa Tengah (Kab. Sragen, Temanggung), Jawa Timur (Kab. Malang) dan Banten (Kab. Pandeglang). Dan di Tahun 2014 sedang dilaksanakan percontohan Ugadi di Prov. Jawa Tengah (Kab. Boyolali), DI Yogyakarta (Kab. Sleman) dan NTB (Kab. Lombok Tengah dan Lombok Timur).

Wakil Bupati Lombok Timur Haerul Warisin yang ditemui usai melakukan panen Udang Galah Padi (Ugadi) di Desa Pringgasela, Kec. Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakui bahwa masalah pakan dan benih menjadi kendala utama dalam budidaya udang galah. "Benih dan pakan adalah kendala utama yang terus kita cari solusinya," ungkap Haerul.

Ia menjelaskan kendala benih adalah hal yang serius. Menurut dia, di Lombok Timur ada balai benih, ada tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil di budidaya perikanan namun semakin kesini animo masyarakat semakin menurun. "Itu terjadi karena benihnya yang langka dan harga pakan yang terlalu mahal. Maka dari itu, kita berharap agar mendapat bantuan mesin pabrik mini untuk memproduksi pakan. Kalau itu ada, maka harga pakan akan sangat murah. Dengan bgitu, petani akan bangkit untuk memelihara ikan," jelasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB) Aminulloh mengakui pakan menjadi kendala dalam pengembangan budidaya udang galah. Padahal potensi budidaya udang galah dan padi sangat besar. Untuk di keseluruhan NTB, Aminulloh mengatakan potensinya bisa mencapai 12 ribu hektar. Namun, sampai saat ini baru tergarap 2 hektar lewat program Ugadi.

"Untuk pakan, kita masih mendatangkan dari Pulau Jawa dan Bali. Karena masih didatangkan dari luar NTB, maka harganya mahal lantaran kena biaya transportasi. Jika seandainya kita punya pabrik pakan sendiri di NTB, maka harga pakan akan jauh lebih murah. Karena masalah pakan juga sering dikeluhkan oleh pembudidaya," ucapnya.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH. Muhammad Zainul Majdi menyatakan masalah seperti kekurangan benih dan mahalnya pakan harus diselesaikan dengan baik. Karena, masalah tersebut tidak hanya terjadi pada udang galah saja namun juga terjadi pada komoditas perikanan lainnya. "Misalnya lobster, masyarakat sangat siap untuk membudidayakannya akan tetapi benihnya mahal sekali. Begitu juga dengan ikan kerapu. Maka dari itu, nantinya saya akan anggarkan di APBD anggaran khusus untuk benih. Karena itu adalah basis budidaya," katanya.

Lebih jauh lagi, Zainul menyatakan bahwa balai-balai yang ada di NTB bisa memproduksi benih. Akan tetapi ada komoditas-komoditas benih lainnya yang butuh teknologi, maka dari itu diperlukan bantuan dari pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Makanya kita mohon untuk dibantu. Karena animo masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang ada dan digunakan untuk budidaya itu sangat luar biasa. Selain itu, potensi kelautan dan perikanan juga besar, amat disayangkan jika tidak diimbangi dengan respon yang cukup dalam hal penyediaan fasilitasnya. Kalau tidak maka masyarakat akan kehilangan samangat. Tapi dukungan juga diperlukan dari pihak swasta dan itu yang sedang kita coba lakukan," tuturnya.

Jika konsep blue economy yang dijalankan oleh Provinsi NTB berhasil, kata dia, maka masyarakat NTB sendiri yang akan bangga. Karena nantinya NTB akan dikenal sebagai Provinsi yang ada di Indonesia yang telah berhasil menjalankan program blue economy.

BERITA TERKAIT

Menangkap Peluang dari Kasus Produk Ikan Dori Ilegal

Cocon, S.Pi, M.Si Analis Akuakultur, Ditjen Perikanan Budidaya, KKP   Baru-baru ini konsumen dikejutkan dengan laporan adanya bahan berbahaya dalam…

Proyek Pembangunan Jalan Cengkareng

Di wilayah Cengkareng terdapat proyek pembangunan jalan dekat mal Ramayana yang sangat meresahkan dan sudah hampir seminggu lamanya. Pada bagian…

Keppel Land Garap Proyek Properti Rp 1 Triliun - Gandeng Metropolitan Land

NERACA Jakarta - Keyakinan pasar properti di Indonesia masih tetap positif, Keppel Land Limited (Keppel Land) kembali menggarap pasar Indonesia…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Produksi Lele Bioflok Sokong Suplai Pangan Berbasis Ikan

NERACA Sleman- Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Sekjen KKP, Rifky E Hardijanto melakukan panen perdana budidaya lele sisitem bioflok…

Industri Transportasi - Revolusi Media Digital Untuk Layanan Kereta Api

NERACA Jakarta - Saat ini DKI Jakarta dan sekitarnya sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum di dalam…

Kemitraan Indonesia-Uni Eropa Didorong Lebih Seimbang

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong perundingan dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA)…