NERACA

Jakarta - Kalangan pelaku usaha kelapa sawit meminta pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko widodo - Jusuf Kalla mendatang untuk lebih memperhatikan perkebunan sawit rakyat. Wakil Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Irman mengatakan lintas kebijakan pemerintah hingga saat ini petani kelapa sawit tidak pernah dijadikan sebagai prioritas penerima manfaat dan kesejahteraan pembangunan perkelapasawitan nasional. “Apakah transisi kepemimpinan setelah 2014 menjadikan perkebunan sawit sebagai mata pencaharian yang menjanjikan?” kata dia, seperti yang dikutip Antara, kemarin (4/9).

Dia mencontohkan, harga tandan buah segar (TBS) sawit saat ini Rp400 perkg, padahal ongkos produksi Rp650 perkg. Sementara itu BUMN juga tidak mau membeli dengan harga tinggi padahal, perusahaan milik negara telah ditetapkan agar membeli TBH seharga Rp1.800 perkg. Hal itu, lanjutnya, kontraproduktif dengan tujuan industri sawit untuk mensejahterakan petani, namun justru menciptakan kemiskinan, seharusnya perusahaan pelat merah menjadi tauladan. “Kalau petani tidak memperoleh pendapatan akibatnya mereka tidak mau mengurus kebun. Kami berharap kebijakan yang betul-betul pro rakyat,” kata dia.

Irman menyatakan, kebun sawit rakyat pada 2020 diproyeksikan 6 juta ha, melebihi luas perkebunan besar swasta nasional (PBSN) dan PBN, dengan rata-rata pertumbuhan 10 persen pertahun. Menurut dia, jumlah yang besar itu seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan menjadi kekuatan kemandirian membangun posisi tawar. Irman menambahkan, harga TBS ditargetkan Rp1.500-2.000 perkg dengan asumsi Permentan 14/2013 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS tetap diberlakukan, sementarta bea keluar ekspor minyak sawit dan retribusi tidak membebani harga TBS.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga menyatakan luas kebun rakyat saat ini 44,3 persen dari total luas kebun sawit nasional seharusnya dapat mengubah pola pandang bagi elit publik, media, dan terutama perorangan di legislatif dan eksekutif Indonesia. “Perlu ada suatu pernyataan politis dari pemerintah baru, bahwa sawit adalah kebun masyarakat banyak, dan bukan lagi dimonopoli oleh konglomerat kebun," kata Sahat.

Hal itu, tambahnya, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam perkebunan, yaitu pro-poor, pro-job, dan pro-rakyat, serta Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 98/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, dengan batasan paling luas pemberian izin usaha perkebunan (IUP) bagi satu perusahaan atau kelompok (grup) perusahaan perkebunan 100 ribu ha akan dilanjutkan.

Sahat menjelaskan, industri sawit di Indonesia saat ini diposisikan sebagai bisnis eksklusif sering menjadi hambatan bagi elit publik, baik politis maupun permintaan dana kementerian terkait di APBN. “Untuk memajukan industri persawitan nasional-regulator yang terkait dengan permasalahan sawit tidak mempunyai daya untuk melakukan counter-campaign atau promosi di luar negeri,” katanya.

Selama ini, menurut dia, areal kebun sawit rakyat berkembang pesat. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sebesar 43,1 persen pada 2012 dan meningkat menjadi 44,1 persen di tahun berikutnya. “Tahun ini luasnya mencapai 44,3 persen dari total luas kebun sawit nasional 10 juta ha,” katanya. Sahat mengatakan, upaya perluasa kebun sawit di Indonesia dilakukan untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan minyak sawit dan minyak kernel.

Tahun ini kebutuhannya 32,3 juta ton dan pada 2019 diperkirakan naik menjadi 39,6 juta ton, sehingga, selama lima tahun mendatang diperlukan tambahan lahan 747 ribu ha TM. “Dinas kehutanan dan perangkat pemda/pemkab akan ditugaskan mengidentifikasi dan mengalokasikan lahan-lahan marginal dan nonhutan lindung ke petani rakyat dan BUMN,” katanya.

Butuh Rp43 triliun

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan pengembangan perkebunan sawit rakyat pada 2014-2019 membutuhkan dana sedikitnya Rp 43,3 triliun. Dana tersebut bisa disediakan oleh pemerintah dan BUMN, yakni Rp 31,3 triliun dari pemerintah dan sisanya dari BUMN. Upaya itu diperlukan guna menempatkan industri sawit nasional pada proporsi yang sebenarnya, yakni rakyat memiliki penguasaan lahan perkebunan sawit paling besar di Tanah Air seluas 45%.

Sahat Sinaga mengatakan, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jokowi-JK perlu menempatkan sawit pada proporsi yang sebenarnya yang diasosiasikan dengan kebun rakyat. Saat ini, luas kebun rakyat sedikitnya mencapai 44,3% dari total luas kebun sawit nasional. Kondisi ini seharusnya dapat mengubah pola pancang bagi elite publik, media, dan terutama perorangan di legislatif dan eksekutif Indonesia.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan mengembangkan kebun sawit rakyat atau yang bukan perkebunan besar swasta (PBS). "Perlu ada suatu pernyataan politis dari pemerintahan baru bahwa sawit adalah kebun masyarakat banyak dan bukan lagi dimonopoli oleh juragan atau konglomerat kebun," kata Sahat Sinaga.

Sahat Sinaga mengatakan, hal itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah di subsektor perkebunan yang menargetkan terciptanya pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment. Itu juga telah tercantum dalam Permentan No 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang membatasi luas pemberian izin usaha perkebunan (IUP) bagi satu perusahaan atau kelompok (grup) perusahaan perkebunan maksimal 100 ribu ha yang tentunya akan dilanjutkan.