Tekad dan semangat dari presiden dan wakil presiden terpilih  memerangi mafia disejumlah sektor penting,  energi, pertanian, infrastruktur, dan perijinan sudah berkali-kali disampaikan. Dalam debat Cawapres beberapa waktu lalu, Cawapres nomor urut 2, Jusuf Kalla mengungkapkan  dugaan ekonomi Indonesia dikuasai oleh 4 mafia. Ada mafia minyak, mafia gula, mafia sapi, dan mafia benih. Hal ini menyebabkan Indonesia yang kaya akan sumber alam masih menjadi importir pangan dan energi. Meski negara ini kaya akan  akan minyak bumi, gas alam, dan panas bumi, rakyat masih kesulitan mendapatkan listrik dan bahan bakar minyak.

Penegasan itu diulang kembali ketika Jokowi berpidato dalam Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa di Surabaya, Jawa Timur.   Menurut Jokowi, ada tiga cara untuk memberantas mafia baik migas maupun pertambangan, pertama, audit pengawasan lapangan harus diperkuat. Kedua, illegal mining harus distop, dan  cara ketiga adalah dengan memperbaiki tata kelola dan perizinan sektor pertambangan dan migas.

Guna memberantas mafia tersebut, Jokowi memastikan kabinet yang akan dibentuknya diprioritaskan untuk memerangi mafia disejumlah sektor penting. Dia menilai, persoalan besar bangsa tidak dapat terselesaikan karena pemerintah tidak memiliki keberanian untuk memberantas mafia. Diperlukan figur menteri yang mempunyai karakter kuat, memiliki keberanian untuk memutuskan mata rantai kerja  mafia, berani berbenturan dengan mafia, memiliki kemampuan manajerial yang baik, berintegritas dan jujur.  Diharapkan dengan memiliki persyaratan tersebut,  tugas menteri yang baru nanti pertama kali adalah harus mampu   menghilangkan mafia itu. 

Salah satu Deputi Rumah Transisi, Hasto Kristiyanto  mengatakan, Jokowi-JK  akan membentuk kabinet yang akan berfokus memberantas mafia di sektor yang berkaitan dengan rakyat. Pendekatan terhadap pemberantasan mafia itu melalui penegakan hukum, aturan perpajakan, dan membuat aturan yang terkait dengan kementerian teknis.

Menanggapi tekad Jokowi, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia,  Sutrisno Iwantono mengatakan salah satu prioritas utama pemerintahan mendatang adalah harus  mengatasi masalah mafia ekonomi, mengingat  dalam pemerintahan masih terjadi kongkalikong antara oknum pemerintah dan parlemen, pusat dan daerah, dalam penggunaan anggaran yang merugikan negara dan perekonomian nasional. Karena itu lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti BPK, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah harus  terus mengawasinya.

Pemberantasan praktik mafia pangan harus melibatkan seluruh institusi yang terkait, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan sebagainya. Tidak bisa hanya di institusi tertentu, karena langkah pemberantasan mafia harus terkoordinasi.

Menurutnya mafia ekonomi  lahir karena sedikitnya pelaku usaha di sektor tertentu. Para pelaku yang sedikit itu membentuk apa yang disebut dengan rente ekonomi. Jika pelaku usahanya banyak, praktik mafia tidak bisa lahir karena pasar membentuk persaingan sempurna. Oleh karena itu, setiap instansi yang terlibat harus menyederhanakan proses perizinan usaha agar semakin banyak pelaku yang bisa membangun bisnisnya. Kalau perizinan dan birokrasinya lebih sederhana, maka kemungkinan terjadi praktik mafia bisa dikurangi. Concern yang perlu dikedepankan adalah mempermudah perizinan dan pelaku usaha untuk masuk ke pasar.

Dampak Politik Balas Jasa

Paska pemilihan kepala daerah apalagi pemilihan presiden dan wakil presiden, salah satu persoalan yang  biasa terjadi adalah politik balas jasa kepada para pengusaha yang telah memberikan bantuan kepada pasangan calon. Tidak dapat dinafikan bahwa politik balas jasa tetap ada sebagai akibat membantu pasangan calon terpilih. Disadari atau tidak, dalam setiap perhelatan Pilpres pasti ada pihak yang ikut bermain dibelakang layar.

Karena itu publik menantikan dengan kritis apakah ucapan presiden terpilih Jokowi pada masa kampaye dahulu,  tidak ada kepentingan membalas jasa atas sumbangan yang dberikan dari pihak manapun. Jokowi berulang kali menyatakan bahwa siapapun boleh menyumbang, namun setelah pasangan ini terpilih jangan berpikir untuk mendapat balas jasa dari apa yang diberikan. Sangat diharapkan  Jokowi/JK membuktikan ucapannya dalam pemerintahan lima tahun kedepan. Rakyat menunggu realisasinya.

Tidak gampang untuk memerangi mafia yang ada di sektor pangan, energi, dan mafia perpajangan atau keuangan, sehingga keinginan politik Presiden terpilih Jokowi untuk memerangi mafia tersebut harus didukung oleh seluruh komponen bangsa.

Disamping itu, penguatan lembaga KPK dan lembaga quasi negara lainnya terutama Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga perlu dikedepankan, termasuk kelompok civil society yang didalamnya media massa untuk mau menjadi whistle blower membongkar praktek mafia selama ini.

Tampaknya rakyat juga sepakat jika kalangan “mafioso” tersebut dikenakan hukuman seberat-beratnya, termasuk kemungkinan hukuman mati, karena kelakuan mereka sebenarnya lebih buruk, lebih membahayakan dan lebih brutal dari aksi terorisme yang sudah dinyatakan extra ordinary crimes.

Blak-blakan Jokowi yang akan memerangi mafia sebaiknya dilaksanakan bukan sekedar sebagai bahan pidato di depan muktamirin PKB saja atau saat kampanye saja, walaupun Jokowi harus menyadari kemungkinan risiko terburuk akan dialaminya seperti misalnya kematian. Risiko teringan dalam upaya memerangi mafia setidaknya jalannya perekonomian dibawah Jokowi-JK akan diganggu terus atau bahkan dibuat stagnan, sehingga muncul mosi tidak percaya kepada kepala negara.

Jika Jokowi benar-benar mengesampingkan politik balas jasa, kemungkinan memberantas mafia bisa dilakukan. Jika politik balas jasa tetap dilakukan maka tekad untuk memberantas mafia dan korupsi hanya sebuah slogan tanpa arti.***