Jangan Tiru Florence Sihombing

Jangan Tiru Florence Sihombing

Penikmat media atau jejaring sosial rupatak bisa berbuat atau menulis dengan sesuka hati tanpa memperhatikan ermbu-rambu maya yang ada. Rambu-rambu itu, bahkan lebih ketat jika dibandingkan dengan aturan atau kode etik jurnalistik yang diberlakukan media professional.

Buktinya, Florene Sihombing (26),mahasiswa notariat Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada telah menerima hukuman atau sanksi sosial dari masyarakat karena seenaknya menulis di path tanpa berpikir panjang dampak buruknya. Dalam keadaan panik atau emosi, dia mengumpat hingga menyinggung perasaan warga Yogya, Sultan Hamengku Buwono X, maupun almamater UGM.

Polda DIY menjeratnya dengan delik pidana absolut karena diduga melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1, Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleektronik (ITE), serta Pasal 310 dan atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukuman maksimalnya enam tahun penjara atau denda Rp 1 miliar.

Selain kena sanksi sosial, Florence pun sempat dibui walau sebentar. Pihak Fakultas Hukum (FH) UGM pun menyidang dia dalam Komisi Etik. Hasilnya, perempuan itu ‘divonis’ melakukan pelanggaran sedang. Pihak .FH UGM menyatakan kasus itu tak perlu dibawa ke ranah hukum, karena lebih menyangkut persoalan etika dan moral.

Namun, berkat jaminan dari FH UGM dan orang tuanya, Polda DIY pun melepaskannya dari balik jeruji besi pada 1 September 2014. Pihak Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang sebetulnya termasuk pihak dirugikan, justru memfasiitasi pertemuan dengan pihk LSM Jati Sura yang sejak awal mengadukan perbuatan Florence ke polisi. Tujuannya, agar lembga swadaya masyarakat itu mau mencabut aduannya.

Kapolda DIY Brigjen Pol Oerip Soebagyo, pernah menegaskan bahwa kasus yang menjerat Florence bukanlah delik aduan. Karena itu, kata dia, ada laporan atau tidak, polisi akan tetap melakukan proses hukum.

Penasihat hukum LSM Jati Sura Erry Supriyono Dwi Saputro menyatakan, dalam kasus itu, pihaknya tidak menginginkan Florence dihukum seberat-beratnya, tapi lebih pada aspek pembelajaran tentang arti pentingnya bagaimana berbuat sopan walau di media sosial sekalipun.

Apalagi, Indonesia sudah mempunyai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang belum dipahami banyak orang. "Kasus ini kan bisa jadi media sosialisasi soal aturan ini. Makanya, yang kami tuntut bukan hukuman untuk Flo, melainkan ketegasan hukum bahwa perilaku Flo ini tidak benar dan bisa dijerat hukum," tutur Ery, pekan ini (3/9). (saksono)

BERITA TERKAIT

KOTA SUKABUMI - Jangan Asal Munculkan Angka Retribusi Tower

KOTA SUKABUMI Jangan Asal Munculkan Angka Retribusi Tower NERACA Sukabumi - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menara…

KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank

KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank NERACA Padang - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah daerah yang menerapkan…

OJK: Investasi Bitcoin Ilegal di Indonesia - RISIKO MATA UANG DIGITAL JANGAN DIANGGAP RINGAN

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa investasi mata uang digital seperti bitcoin, altcoin, belum berizin secara resmi di Indonesia. OJK…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

"Saya Perempuan Anti Korupsi"

Gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi" (SPAK) dari Indonesia mendapat penghargaan International Anti-Corruption Excellence (IACE) Award dari PBB. IACE Award merupakan…

Deregulasi Dapat Menjadi Pencegahan Korupsi

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa deregulasi dapat menjadi salah satu strategi yang penting untuk mencegah praktik korupsi. "Salah satu strategi…

Paling Berbahaya "Corruption By Design"

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas mengingatkan jenis korupsi yang paling berbahaya adalah korupsi yang dilakukan karena rekayasa yang dilakukan oleh…