Jangan Tiru Florence Sihombing

Jangan Tiru Florence Sihombing

Penikmat media atau jejaring sosial rupatak bisa berbuat atau menulis dengan sesuka hati tanpa memperhatikan ermbu-rambu maya yang ada. Rambu-rambu itu, bahkan lebih ketat jika dibandingkan dengan aturan atau kode etik jurnalistik yang diberlakukan media professional.

Buktinya, Florene Sihombing (26),mahasiswa notariat Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada telah menerima hukuman atau sanksi sosial dari masyarakat karena seenaknya menulis di path tanpa berpikir panjang dampak buruknya. Dalam keadaan panik atau emosi, dia mengumpat hingga menyinggung perasaan warga Yogya, Sultan Hamengku Buwono X, maupun almamater UGM.

Polda DIY menjeratnya dengan delik pidana absolut karena diduga melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1, Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleektronik (ITE), serta Pasal 310 dan atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukuman maksimalnya enam tahun penjara atau denda Rp 1 miliar.

Selain kena sanksi sosial, Florence pun sempat dibui walau sebentar. Pihak Fakultas Hukum (FH) UGM pun menyidang dia dalam Komisi Etik. Hasilnya, perempuan itu ‘divonis’ melakukan pelanggaran sedang. Pihak .FH UGM menyatakan kasus itu tak perlu dibawa ke ranah hukum, karena lebih menyangkut persoalan etika dan moral.

Namun, berkat jaminan dari FH UGM dan orang tuanya, Polda DIY pun melepaskannya dari balik jeruji besi pada 1 September 2014. Pihak Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang sebetulnya termasuk pihak dirugikan, justru memfasiitasi pertemuan dengan pihk LSM Jati Sura yang sejak awal mengadukan perbuatan Florence ke polisi. Tujuannya, agar lembga swadaya masyarakat itu mau mencabut aduannya.

Kapolda DIY Brigjen Pol Oerip Soebagyo, pernah menegaskan bahwa kasus yang menjerat Florence bukanlah delik aduan. Karena itu, kata dia, ada laporan atau tidak, polisi akan tetap melakukan proses hukum.

Penasihat hukum LSM Jati Sura Erry Supriyono Dwi Saputro menyatakan, dalam kasus itu, pihaknya tidak menginginkan Florence dihukum seberat-beratnya, tapi lebih pada aspek pembelajaran tentang arti pentingnya bagaimana berbuat sopan walau di media sosial sekalipun.

Apalagi, Indonesia sudah mempunyai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang belum dipahami banyak orang. "Kasus ini kan bisa jadi media sosialisasi soal aturan ini. Makanya, yang kami tuntut bukan hukuman untuk Flo, melainkan ketegasan hukum bahwa perilaku Flo ini tidak benar dan bisa dijerat hukum," tutur Ery, pekan ini (3/9). (saksono)

BERITA TERKAIT

Pungutan Pajak E-Commerce Jangan Berlebihan - EKONOM DAN PENGUSAHA MINTA PEMERINTAH LEBIH BIJAK

Jakarta- Direktur Eksekutif dari Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita menegaskan,  pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan objek pajak di…

Reformasi Birokrasi MA Jangan Hanya Jenjang Karir

Reformasi Birokrasi MA Jangan Hanya Jenjang Karir NERACA Jakarta - Reformasi birokrasi yang dilakukan di dalam lembaga Mahkamah Agung (MA)…

Presiden Minta Mekanisme Pasar Jangan Rusak

      NERACA Semarang - Terkait dengan upaya menjaga stabilitas pangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan kepada jajaran Kepolisian…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Babak Baru Bisnis e-Commerce

Tercatat beberapa layanan tambah saldo uang elektronik "e-commerce" sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI. Produk uang elektronik itu,…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…