Simalakama Subsdi BBM

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY pada 15 Agustus 2014 lalu membengkak dari Rp 246,5 triliun menjadi Rp 291,1 triiun.

Dampaknya, jelas membebani APBN dan berpotensi meningkatkan defisit anggaran. Itu sebabnya, orang berspekulasi bahwa pertemuan antara Presiden SBY dengan presiden terpilih Joko Widodo di Laguna Nusa Dua, Bali pada 27 Agustus lalu untuk membicarakan nasib harga BBM, dinaikkan, atau tidak.   Rupanya, pertemuan itu sama sekali tidak secara spesifik membahas APBN 2015 apalagi tentang subsidi BBM dan kenaikan harga BBM.

Yang terang, walaupun didesak oleh banyak pihak, termasuk kalangan pengusaha, Presiden SBY pun menolak usulan menaikkan harga BBM. Sebaliknya, rencana menaikkan harga BBM diserahkan pada pemerintahan yang baru setelah dirinya lengkser.

Di satu sisi, sebagai sebuah kebijakan politik, menaikkan harga BBM untuk menolong APBN jelas berbuah simalakama. Dimakan pahit, tidak dimakan juga pahit.  Yang terang, masyarakat, terutama di daerah semakin menderita karena kelangkaan BBM, baik solar maupun premium. Kelangkaan BBM tersebut merupakan kebijakan Pertamina agar kuota BBM bersubsidi tak membengkak di akhir tahun.  

Wakil presiden terpilih HM Jusuf Kalla juga tak sependapat dengan kebijakan mengurangi pasokan BBM karena berakibat rakyat kecil sengsara. Pertamina baru melancarkan pasokan BBM ke daerah setelah pemerintah menjamin potensi lonjakan subsidi harga BBM.

Dalam Rencana APBN 2015 yang diajukan kemarin,  diproyeksi mencapai poisi Rp 2.019,9 triliun. Tahun sebelumnya, possi APBN 2014 mencapai Rp 1.876,8 tiliun atau berselisih Rp 14,1 triliun.

Angka belanja negara dalam RAPBN 2015 yang diproyeksikan mencapai Rp 2.019,9 triliun ini lebih tinggi daripada pagu dalam APBN-P 2014, yang mencantumkan belanja senilai Rp 1.876,8 triliun. Selisih belanja di antara kedua pagu adalah Rp 143,1 triliun.

Banyak kalangan  kalangan, terutama pengusaha menganjurkan agar pemerintah tak usah bimbang dan ragu unuk menaikkan harga premium dan solar.  Apalagi disinyalir, penikmat subsidi BBM itu salah sasaran. Dinikmati bukan oleh masyarakat kecil, tapi justru spekulan maupun  penusaha dan kalangan industri.  Itu sebabnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dari awal menolak kenaikan harga BBM, kini bertolak belakang pendapatnya. Kenaikan harga bbm buan tabu asalkan dialihkan untuk menolong si miskin dengan berbagai modul, termasuk berbentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang  setuju kenaikn harga BBM, asal anggarannya dilihkan untuk membangun infrastruktur  yang dibutuhkan masyarakat hingga mamp mendongkrak produktivia s petani, nelayan, maupun kalangan pengusahaa mikro, kecil, dan menengah (UMKM).  Tapi, Sarman mengingatkan, kenikan harga BBM itu dpt memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.  

“Jika tak diantisipasi, ini justru akan mejadi buah simalakama,” tutur Sarman.  Sebalikya, anggota Fraksi PDIP DPR Rieke Dian Pitaloka mengaku tak setuju dengan rencana kenaikan harga BBM.  Keduanya khawatir  kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, seperti  belanja, ongkos  naik angkot, dan sebagainya. Bagian yang dinilai memicu isu inefisiensi anggaran adalah Rp 597 tiliun pada 2014 menjadi Rp 640 triliun.

Soa litu, mantaan Menteri Keuangan Fuad Bawazier  mengatakan, pemborosan APBN itu tidk hanya ditunjang oleh besarnya subsidi BBM saja. “Tapi masih banyak pos anggaran lain yang sebetulnya sangat tidak efisien. Jadi, seharusnya pemerintah melakukan kebijakan efisiensianggaran secara serentak, tidk hanya terhadap subsidi BBM saja,” kata Fuad yang menghubungi Neraca pekan ini.

Ditanya berapa besar hitungan kasar efisiensi anggaran yang bisa dilakukan, Fuad memperkirakan besarnya mencapai Rp 200 triliun. “Saya kira APBN bisa minimal diselamatkan sekitar Rp 200 triliun dan secara bertahap bisa meningkat  lebih besar lagi. Dari hasil efisiensi, dana tersebut  bisa dipaka untuk membangun infrastruktur jalan dan pelabuhan,” kata mantan Dirjen Pajak ini.(saksono)