RAPBN 2012 dan Kualitas Birokrasi

Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2011 telah menyampaikan pokok-pokok nota keuangan dan RAPBN 2012 di depan rapat paripurna DPR-RI. Menjadi prioritas nasional adalah reformasi birokrasi dan tata kelola birokrasi pemerintahan. Selain itu, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi ekonomi makro yang djadikan dasar rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2012, sekaligus sebagai dasar perhitungan besaran RAPBN yakni: pertumbuhan ekonomi dipatok 6,7 %, laju inflasi 5,3%, nilai tukar rupiah Rp8.800 per US$, harga minyak US$90 per barel, dan lifting minyak 950 ribu barel per hari.

Juga disampaikan besaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2012 direncanakan Rp954,1 triliun atau mengalami peningkatan 5,1% dari APBN-P 2011 (atau naik Rp45,9 triliun). Sedangkan anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN tahun 2012 sebesar Rp464,4 triliun naik 12,6% dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp412,5 triliun dengan komposisi Rp.394,1 triliun untuk dana perimbangan dan Rp.70,2 triliun untuk dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Alokasi dana perimbangan itu terdiri atas dana bagi hasil Rp98,5 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp269,5 triliun; dan dana alokasi khusus (DAK), Rp26,1 triliun. Dalam kurun 2006-2011, proporsi anggaran pemerintah pusat-transfer daerah rata-rata berada pada titik 30%-34% untuk transfer daerah dan 66%-70% untuk belanja pemerintah pusat. Kenaikan alokasi anggaran ke daerah dalam RAPBN 2012 mutlak ditunjang oleh perbaikan kualitas birokrasi di daerah.

Melonjaknya belanja rutin pegawai di daerah yang membebani APBD juga merupakan persoalan serius karena tidak hanya terkait dengan admisnitrasi keuangan daerah tetapi juga sistem administrasi kepegawaian dari mulai dari identifikasi kebutuhan daerah, proses rekutmen, kompetensi, dan mekanisme insentif. Sebagai ilustrasi, tahun 2011 belanja rutin pegawai di daerah membebani APBD rata-rata sebesar 55%-63% dan 35%-45% sisanya untuk belanja modal. Sehingga tidak mengherankan jika tahun 2011 hanya diperoleh 7 kota/kabupaten dari 495 kota/kabupaten yang mengalokasikan belanja modal besar dari 50%, sedangakan sebagian besar anggaran belanja modal yang dialokasikan dibawah 35% dari total anggaran.

Di tingkat pusat, belanja rutin pegawai pada RAPBN 2012 menempati porsi terbesar dalam alokasi anggaran pemerintah pusat dibawah angka belanja subsidi Rp.208,9 triliun, belanja modal Rp.168,1 triliun, belanja barang Rp.138 triliun, bayar utang Rp.123,7 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp. 100,4 triliun. Tentunya peningkatan belanja rutin pegawai tidak menjadi masalah jika alokasi belanja rutin ini disertai dengan perbaikan berbagai pelayanan dan infrastruktur publik yang menjadi hak konstitusi publik.

Besarnya porsi belanja pegawai dalam postur RAPBN 2012 menuntut Tim Reformasi Birokrasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI untuk segera menyelesaikan program dan agenda peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan. Terlebih lagi di dalam politik desentraslisasi dimana garis komando pusat-daerah sering terputus dan masih terkendala lemahnya koordinasi. Persoalan efisiensi dan efektivitas birokrasi tercatat sebagai penghalang terbesar bagi penciptaan iklim investasi yang kondusif. Selama tiga tahun berturut-turut, World Economic Forum (WEF) tetap menempatkan faktor tidak efisiennya birokrasi di Indonesia sebagai penghambat utama dalam percepatan pembangunan ekonomi selain persoalan korupsi dan tata kelola.

Related posts