Pengusaha Ragukan Data BPS - PROBLEM PENGANGGURAN DI INDONESIA

Jakarta – Kalangan pengusaha dan pengamat ekonomi meragukan data pengangguran yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama, karena dianggap tidak sinkron dengan kondisi perlambatan ekonomi saat ini.

NERACA

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, setiap tahun pertumbuhan angka pencari pekerjaan di Indonesia sebesar 2,5 juta orang. Sedangkan ketersediaan lapangan pekerjaan hanya mampu menampung sekitar 1,5 juta orang. Sekitar satu juta sisanya, menambah jumlah pengangguran dari tahun-tahun sebelumnya.

"Akibat kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, banyak yang mencari alternatif pekerjaan dengan sektor informal. Padahal, sektor informal tidak menjamin konsistensi kesejahteraan dan hidup layak masyarakat. Saya harapkan pemerintahan mendatang mampu memangkas angka pengangguran dengan mengembangkan sektor informal lebih sejahtera," ujarnya kepada Neraca, Rabu (3/9).

Menurut dia, bagaimana mungkin jumlah pengangguran turun seiring pelambatan ekonomi dikarenakan karena secara logika tidak mungkin jumlah penganggur berkurang ketika ekonomi turun. Seharusnya BPS menjaga kredibilitas dan kualitas data dengan menyampaikan fakta sesuai realita.

"Saya mempertanyakan data-data yang dirilis BPS untuk realisasi pertumbuhan ekonomi maupun angka pengangguran. Bagaimana bisa pertumbuhan ekonomi melambat, tapi tenaga kerja meningkat. BPS mengubah metode perhitungan proyeksi jumlah penduduk supaya pemerintahan SBY dicap sukses menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan lapangan pekerjaan," ujar Sofjan.

Dengan data BPS yang tidak valid ini, lanjut Sofjan, membuat publik merasa di manipulasi atas data yang dikeluarkan oleh BPS sehingga keterbukaan yang diinginkan publik tidak tercapai. Padahal melalui data BPS ini maka data yang dihasilkan akan menentukan arah pembangunan negara ini, oleh karenanya jangan sampai data yang dikeluarkan tidak valid seperti ini dan jangan ada rekayasa demi kepentingan penguasa, sehingga sama sekali tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

"Setiap kegiatan evaluasi dan perencanaan pasti memerlukan data sebagai alat pendukung. Data dapat menjawab sejauh mana tingkat keberhasilan dari setiap program yang telah dijalankan. Dengan data pula, perencanaan yang baik dapat disusun. Perencanaan yang tidak berlandaskan pada data adalah pekerjaan meraba-raba dengan risiko kegagalan yang sangat tinggi. Dan tidak jarang, kegagalan tersebut harus dibayar dengan sangat mahal.

Begitu pula dalam membangun negera ini, ketersediaan data (statistik) yang berkualitas sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bagi para pengambil kebijakan adalah hal yang amat penting," jelas dia.

Mengenai penggangguran intelek, kata dia, sebagian besar lulusan perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga harus ada dana tambahan untuk pelatihan (training). Kemudian rendahnya jumlah entreprenuer di Indonesia menjadi indikator bahwa tingkat pengangguran akan sulit ditekan. Pasalnya, hal ini merupakan salah satu solusi menekan angka pengangguran dengan meningkatkan jumlah wirausaha baru di Indonesia.

"Kami akhirnya harus training kembali orang-orang yang kami ambil. Sarjana itu kan lebih mahal biayanya, tetapi kami harus lakukan training. Akhirnya lebih baik kami ambil yang lulusan SMA saja," ungkap Sofjan.

Indikator pengangguran yang cukup tinggi ini, menurut Sofjan, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sulit mencapai angka di atas 6 %, sehingga sulit mengatasi tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Negara maju pada umumnya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga pada suatu masa mencapai kestabilan.

Kemudian tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kurang berkembangnya sektor industri dan sektor lain yang mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Di negara berkembang seperti Indonesia, pengangguran semakin meningkat seiring dengan meningkatnya laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.

"Oleh karenanya, untuk menekan angka pengangguran, mengimbau agar pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Kemudian pemerintah perlu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga bisa mempengaruhi kestabilan ekonomi berdampak ketersediaan lapangan pekerjaan yang banyak," tambah Sofjan.

Karena setiap pertumbuhan ekonomi 1%, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4%, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun. Sehingga, setiap tahun pasti ada sisa pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan menimbulkan jumlah pengangguran d Indonesia bertambah.

Barometer Pertumbuhan

Peneliti Indef Eko Listyanto mengtakan jika merujuk pada data dari Badan Pusat Statsistik (BPS) yang ada penurunan hingga 50 ribu orang patut dipertanyakan mengingat saat ini pertumbuhan ekonomi menurun sehingga korelasinya tidak sesuai. Disaat pertumbuhan menurun, pengangguran bisa lebih meningkat. "Data dari BPS patut dipertanyakan, penurunannya pada pengangguran yang mana. Karena melihat barometer dari pertumbuhan ekonomi rendah, akan terasa sulit pengangguran bisa menurun," ujarnya, kemarin.

Selain itu, saat ini industri yang rekrut ketenaga kerjaannya besar, serta sektor pertanian pertumbuhannya menurun. Jika pengangguran menurun, berarti data itu patut dipertanyakan. "Industri padat karya turun, sektor pertanian juga turun. Pengurangan pengangguran itu dari mana?," imbuhnya.

Selain itu juga, yang perlu diwaspadai lanjut Eko lagi bukan hanya pengangguran terbuka. Saat ini pengangguran tidak penuh juga trendnya terus meningkat setiap tahun dari Februari 2013 sebesar 36,65 juta orang menjadi 36,97 juta orang. "Kalau melihat kondisi riil pengangguran baik terbuka maupun tidak penuh terus meningkat," ujarnya.

Karena itu, pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh pemerintah baru mendatang adalah mengembangkan industri padat karya dan sektor pertanian sebagai langkah mengurangi pengangguran nasional. Apalagi tahun 2015 nanti kita akan menghadapi pasar bebas Asean, yang mana negara lain seperti Vietnam, Thailand, Philipina secara SDM sudah lebih sangat siap dibandingkan SDM nasional.

"PR pemerintah baru tidak mudah, ditengah meningkatnya pengangguran disisi lain SDM nasional belum siap berkompetisi dengan SDM negara Asean lain. Jika tidak segera disiapkan pasar bebas nanti bukannya mengurangi pengangguran malah makin menambah, karena lapangan kerja nasional bisa diambil dari masyarakat negara ASEAN lainnya," paparnya.

Pengamat ekonomi Aviliani menyatakan bahwa penyebab pengangguran intelek yang meningkat karena disatu sisi pemerintah menyiapkan pendidikan gratis namun disisi lain kesempatan bekerja justru semakin sulit. "Ini menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Padahal penganggurang-pengangguran tersebut adalah mereka yang terdidik sampai ke jenjang pendidikan tinggi," ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, Aviliani menyarankan agar pemerintah mendatang bisa melakukan sertifikasi pekerja. Pasalnya, sampai saat ini baru 5% pekerja yang tersertifikasi sementara 95% lainnya belum tersertifikasi. "Alhasil, kita jadinya enggak bisa kerja di luar. Orang lain malah bisa nanti kesini. Kita harus sertifikasi seperti bagaimana ahli las mendapat sertifikat internasional," tegasnya.

Agar optimal, lanjut Aviliani, sertifikasi pekerja sebaiknya diambil alih oleh Kementerian Pendidikan. Sebelumnya ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Dirjen ketenagakerjaan mustinya di pendidikan. Sertifikasi di pendidikan. Sertifikat itu kan seharusnya ketika sekolah. Kalau tidak ada kebijakan berkesinambungan. pengangguran ini bisa jadi masalah jangka menengah dan panjang," jelasnya. mohar/agus/bari

BERITA TERKAIT

Indonesia – Arab Saudi Sepakat Bikin Sistem Baru - Penyaluran TKI

  NERACA   Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia sepakat menyusun sistem baru bagi warga negara Indonesia…

Presiden Republik Indonesia - Tidak Semua Suka Pekerjaan Pemberantasan Korupsi

Joko Widodo  Presiden Republik Indonesia Tidak Semua Suka Pekerjaan Pemberantasan Korupsi Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui bahwa…

CISFED: Demokrasi Aksesoris Ancaman Bagi Indonesia

CISFED: Demokrasi Aksesoris Ancaman Bagi Indonesia NERACA Jakarta - Secara umum praktik demokrasi yang berjalan saat ini sekadar demokrasi aksesoris…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati…

MESKI PERTUMBUHAN EKONOMI 3 TAHUN TERAKHIR POSITIF - Pemerintah Diminta Waspadai Ketidakpastian 2018

Jakarta-Meski pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren cukup positif, pemerintahan Jokowi-JK tetap harus fokus terus membenahi masalah ketimpangan…

KINERJA 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK - Infrastruktur, Harga Pangan dan Bansos Diklaim Membaik

  NERACA Jakarta – Pemerintah kabinet kerja genap berumur tiga tahun. Selama tiga tahun dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan…