Subsidi Listrik Memang Harus Dikurangi - Tekan Beban Subisidi ABPN

NERACA

Jakarta - Lagi-lagi kenaikan tarif listrik mengerek tingkat inflasi Agustus 2014 meski nominalnya tidak terlalu signifikan. Inflasi Agustus tercatat 0,47%. Proyeksi median survei yang dilakukan Bloomberg menyebutkan inflasi Agustus 0,33%. Proyeksi itu tidak jauh dari Bank Indonesia yang mengestimasi inflasi di kisaran 0,3%. Meski demikian, BPS menilai kenaikan indeks harga konsumen itu rendah dibandingkan periode sama tahun-tahun sebelumnya. “Kalau dianut ke belakang sejak 2005, inflasi kali ini hanya kalah dari 2006. Ini karena masih ada dampak Lebaran. Artinya, pengendalian inflasi sudah bagus. Sepanjang tahun kalender, inflasi 3,42%, sedangkan secara tahunan 3,99%,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin. Memang pemerintah telah menaikkan tarif listrik untuk enam golongan. Kategori rumah tangga dengan daya listrik 1.300 hingga 5.500 (R-1 dan R-2) kini telah merasakan kenaikan tarif listrik yang ditetapkan sejak 1 Juli lalu. Selain kelompok rumah tangga, pemerintah juga telah menghapus subsidi untuk kelompok industri I-3 non go public, pemerintah P-2 (di atas 200 kVA), dan penerangan jalan umum P-2 . Tentu saja, dari enam golongan itu, kelompok rumah tangga yang akan terdampak cukup siginifikan. Kelompok ini mengalami kenaikan tarif listrik secara bertahap rata-rata 5,70% hingga 11,36%. Jika mengacu pada tagihan listrik Agustus ini, tentu tagihan listriknya akan terus mengalami kenaikan, mengingat kebijakan penghapusan subsidi tahap ke-2 ini dilakukan secara berkala per dua bulanan. Pada September nanti, tagihan yang harus dibayar sebesar Rp 409.745 dan November sebesar Rp 452.481. Melihat kenaikan tarif listrik ini, Andri Riswandi, Head of Consultant Indepth Research Consulting mengatakan, penghapusan subsidi untuk enam golongan itu memang harus dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mengurangi subsidi energi tahun 2014. Sebagaimana diketahui dalam APBN Perubahan 2014 telah ditetapkan subsidi energi Rp 350,31 triliun atau membengkak 24% dari APBN 2014 sebesar Rp 282,1 triliun, termasuk di dalamnya subsidi untuk listrik sebesar Rp 103,81 triliun."Penghapusan subsidi ini memang harus dilakukan untuk mengurangi subsidi energi tahun 2014," ujar Andri. Penghapusan subsidi listrik yang berdampak pada kenaikan inflasi hanya 0,09% ini mampu menghemat pengeluaran Rp 8,51 triliun. Rencananya, dana subsidi listrik ini akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur khususnya jaringan listrik ke desa-desa di tengah pertumbuhan konsumsi listrik yang telah mencapai 10%.

Dirinya menegaskan, pembangunan infrastruktur listrik ini sangat penting terutama untuk menghasilkan sumber listrik yang memadai. Pasalnya, setiap 1% pertumbuhan tentu dibutuhkan sekitar 1,5% pertumbuhan suplai listrik. Selama ini, peningkatan pertumbuhan konsumsi listrik tidak seimbang dengan pertumbuhan sarana kelistrikan, di samping ketidakpastian penyediaan gas dan investasi. Jadi, kalau saat ini masih sering terjadi pemadaman, itu menunjukkan cadangan listrik (selisih kapasitas terpasang dengan daya mampu) kita memang sangat tipis, kurang dari 35% beban puncak.

Di sisi lain, Andri melihat adanya dampak penyesuaian tarif listrik tahap kedua tahun ini. Dia mencatat ada 12 dari 37 golongan tarif yang sudah mencapai tarif keekonomian. Lalu ada 19% pelanggan dari 55,2 juta pelanggan yang sudah membayar listrik dengan tarif keekonomian. Pelanggan yang sudah membayar listrik dengan tarif keekonomian, mengkonsumsi 66% listrik dari total penjualan 16,7 TWh per bulan. Terakhir, pelanggan yang sudah membayar listrik dengan tarif keekonomian, memberikan77% revenue bagi PLN dari total revenue Rp15 triliun per bulan.

Sebelumnya, Satya Widya Yudha, anggota Komisi VII DPR RI, mengatakan bahwa kenaikan bertahap dua bulanan ini merupakan salah satu cara mengalihkan pola subsidi dari subsidi harga ke subsidi langsung kepada masyarakat). “Saya yakin langkah ini akan berhasil mengingat pola market listrik itu sangat segmented,”paparnya. [ahmad nabhani]

BERITA TERKAIT

Auditor BPKP Tentang Aliran Kas APBD Kota Depok - Transfer Non Tunai Tidak Harus Lewat Bank BJB

Auditor BPKP Tentang Aliran Kas APBD Kota Depok Transfer Non Tunai Tidak Harus Lewat Bank BJB NERACA Depok - ‎Adanya…

Campina Bayar Utang Rp 269,63 Miliar - Pangkas Beban Utang

NERACA Jakarta – Guna memudahkan langkah ekspansi bisnisnya, PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) terus memangkas beban utang dengan…

Sistem Validasi IMEI Ponsel Ditargetkan Beroperasi April 2018 - Tekan Produk Ilegal

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…