Tantangan Pemerintahan Baru

Tantangan presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019 tidak ringan. Pertama, harus menyiapkan tim kabinet termasuk yang terkait dengan bidang ekonomi. Artinya, presiden harus mampu memilih orang yang tepat untuk duduk di kabinet sesuai dengan kompetensi dan pengalaman kerja serta rekam jejak (track record) yang mumpuni.

Selain itu, integritas dan moralitas calon menteri menjadi strategis. Pasalnya, kabinet perlu diisi orang yang profesional di bidangnya. Ini supaya presiden tidak ’’dibohongi” oleh dirjen atau staf ahli. Karena bukan tak mungkin, jika menteri tidak mengerti keahlian teknis, maka dengan mudah dapat ditipu staf ahli yang berkolusi dengan pengusaha hitam.

Misalnya untuk calon menteri pariwisata, maka figur yang cocok adalah orang yang berpengalaman di bidang pemasaran (marketing). Karena untuk memasarkan produk maupun destinasi wisata ke luar negeri, benar-benar orang yang piawai yang kompeten dalam hal positioning dan segmentasi produk.

Jadi, kabinet kerja benar-benar merupakan sebuah momentum perubahan besar. Nanti menteri tidak bisa lagi duduk santai menunggu laporan para dirjen, tapi harus proaktif berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pihak ketiga. Ini satu cara untuk bisa menembus pasar global dan Indonesia tak hanya menjadi pasar dari produk negara-negara lain.

Sebagai bekas pengusaha mebel berorientasi ekspor yang mandiri tanpa bantuan pemerintah, Jokowi tentu punya pengalaman positif dan negatif. Positifnya, dia punya pengalaman bagaimana menembus pasar dunia dengan segala liku-likunya. Negatifnya, dia pasti sudah pernah berhadapan dengan buruknya birokrasi dan pungli, buruknya infrastruktur, mahalnya biaya logistik, dan lain-lain.

Berbekal pengalaman tersebut, Jokowi bersama tim menteri profesional bisa merancang program dan kegiatan supaya pelaku usaha di Indonesia bisa menembus pasar dunia. Beberapa ide pernah dikemukakannya saat kampanye dan debat, yaitu pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement), pembangunan tol laut untuk menekan biaya logistik, penyederhanaan izin usaha dengan pembatasan waktu selesainya dan lewat mekanisme elektronik, serta masih banyak lagi.

Hal lain yang patut jadi perhatian pemerintahan baru, adalah perlunya mengembalikan jati diri Indonesia sebagai negara pertanian. Kuncinya mencari calon menteri pertanian yang mampu mewujudkan swasembada beras dan gula dalam 3 tahun ke depan. Untuk itu perlu ada upaya menarik petani untuk tetap beproduksi dengan insentif yang menggairahkan.

Sedangkan persoalan subsidi BBM yang salah sasaran selama ini karena yang menikmati golongan menengah ke atas, secara bertahap perlu dikurangi dan dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif, misal subsidi kesehatan dan pendidikan serta pembangunan infrastruktur.

Persoalannya hanya menyangkut waktu, bagaimana mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat Indonesia. Adapun momen yang paling tepat adalah sesaat setelah dilantik pada Oktober 2014 karena belum ada tekanan politik.

Namun pada saat yang bersamaan perlu dilakukan pencanangan program yang lebih bermanfaat seperti subsidi pendidikan (Program Kartu Indonesia Pintar), subsidi kesehatan (Kartu Indonesia Sehat), dan pembangunan infrastruktur seperti irigasi. Adapun besar­an penyesuaian harga BBM bersubsidi tidak lebih dari Rp 1.000 per liter. Itu pun sudah menghemat cukup banyak pengeluaran subsidi BBM di APBN.

Tantangan lainnya, adalah melakukan renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan, antara lain dengan Freeport yang merugikan Indonesia. Bagimanapun harus diakui propaganda Prabowo-Hatta siap merenegosiasi kontrak pertambangan mampu meningkatkan elektabilitasnya. Memang ada klausul kontrak yang sudah ditandatangani para pihak pantang diubah di tengah jalan. Namun dengan pengalaman JK sebagai negosiator ulung, hal ini tak menjadi masalah. Semoga!

BERITA TERKAIT

Tertib di Tiga Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi

Oleh: Joko Setiabudi, Mahasiswa Pasca Sarjana FISIP- UI Menjelang tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf…

Menjelang Tiga Tahun Pemerintahan Mr. Jokowi

  Oleh: Andakara Setiawan, Mahasiswa Pasca Sarjana FISIP Unpad Menjelang tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden…

Tantangan Bekerja untuk Keadilan

Oleh: M. Sunyoto Setiap pemimpin politik punya visi tentang keadilan, setidaknya dia paham secara teoritis apa yang disebut dengan tindakan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Beban Utang Negara

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan masyarakat tak khawatir terhadap kebijakan pemerintah untuk berutang. Alasannya, utang merupakan responsibility choice dan strategi…

Awas Korupsi di Desa

Membanjirnya anggaran negara ke desa pada hakikatnya bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, banyak aparat…

Apresiasi Kinerja Jokowi-JK

Memasuki usia ke-3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat sudah merasakan dinamika pembangunan yang positif. Tidak heran jika pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi,…